PP

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

PP Nomor 6 Tahun 2005

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan : 1. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 2. Kepala ... 2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, serta Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota. 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Daerah pemilihan adalah Provinsi untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota. 5. Pemilih adalah penduduk yang berusia sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar sebagai pemilih di daerah pemilihan. 6. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi dan KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG Nomor 32 Tahun 2004 untuk menyelenggarakan pemilihan di provinsi dan/atau kabupaten/kota. 7. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara dalam pemilihan pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan dan tempat pemungutan suara. 8. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. 9. Pasangan ... 9. Pasangan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah memenuhi persyaratan. 10. Partai Politik adalah Partai Politik peserta Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 12 Tahun 2003. 11. Gabungan Partai Politik adalah dua Partai Politik peserta Pemilihan Umum atau lebih yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. 12. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon. 13. Tim pelaksana kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye. 14. Panitia pengawas adalah pengawas pemilihan yang dibentuk oleh DPRD yang melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelaksanaan pemilihan. 15. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD. BAB II ...

BAB II

PERSIAPAN PEMILIHAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Masa persiapan pemilihan meliputi : a. pemberitahuan DPRD kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan; b. pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah; c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; d. pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS; dan e. pemberitahuan dan pendaftaran Pemantau pemilihan. (2) Pembentukan Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, telah diputuskan DPRD paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b. (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat- lambatnya 3 (tiga) hari sejak diputuskan sudah disampaikan kepada KPUD dan Kepala Daerah. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan secara tertulis 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Pasal 3 ...

Pasal 3

(1) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan DPRD. (2) Berdasarkan pemberitahuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b, KPUD MENETAPKAN : a. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah; b. pembentukan PPK, PPS, dan KPPS; dan c. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau. (3) Penetapan tata cara dan jadwal waktu tahapan pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan Keputusan KPUD dan disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan DPRD. (4) Kebutuhan anggaran untuk kegiatan pemilihan disampaikan oleh KPUD kepada Pemerintah Daerah untuk diproses sesuai dengan mekanisme dan prosedur pengelolaan keuangan daerah.

BAB III

PENYELENGGARA PEMILIHAN

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemilihan diselenggarakan oleh KPUD. (2) Dalam ... (2) Dalam menyelenggarakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, KPUD Provinsi MENETAPKAN KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan. (3) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (4) Dalam pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPUD bertanggung jawab kepada DPRD.

Pasal 5

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan mempunyai tugas dan wewenang: a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan; b. MENETAPKAN tata cara pelaksanaan pemilihan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; c. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan; d. MENETAPKAN tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan; e. meneliti persyaratan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan calon; f. meneliti persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diusulkan; g. MENETAPKAN pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan; h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye; i. mengumumkan ... i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye; j. MENETAPKAN hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan; k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; l. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; dan m. MENETAPKAN kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.

Pasal 6

KPUD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban: a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara; b. MENETAPKAN standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan peraturan perundang-undangan; c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat; d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan; e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD; dan f. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.

Pasal 7

(1) Dalam menyelenggarakan pemilihan, KPUD kabupaten/kota membentuk PPK, PPS, dan KPPS. (2) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak pemberitahuan DPRD.

Pasal 8

KPUD kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur mempunyai tugas dan wewenang : a. merencanakan pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota; b. melaksanakan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di kabupaten/kota; c. MENETAPKAN rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara; d. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya; e. mengkoordinasikan kegiatan panitia pelaksana pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam wilayah kerjanya; f. menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Kampanye Pasangan Calon di kabupaten/kota; dan g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPUD Provinsi. Pasal 9 ...

Pasal 9

(1) PPK berkedudukan di kecamatan. (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang: a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS, melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya, membuat berita acara, dan sertifikat hasil penghitungan suara; dan b. membantu tugas-tugas KPUD dalam melaksanakan pemilihan.

Pasal 10

(1) Anggota PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen. (2) Anggota PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh KPUD kabupaten/kota atas usul Camat. (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk oleh Camat. (4) Pegawai sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah pegawai kecamatan yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan. (5) Kepala Sekretariat dan personil sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diangkat dan diberhentikan oleh Camat atas usul PPK. (6) Tugas ... (6) Tugas PPK dan sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 11

(1) PPS berkedudukan di desa/kelurahan. (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang : a. melakukan pendaftaran pemilih; b. mengangkat petugas pencatat dan pendaftar; c. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK; d. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS dalam wilayah kerjanya dan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan e. membantu tugas PPK. (3) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang independen. (4) Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh PPK atas usul Kepala Desa/Kelurahan. (5) Dalam melaksanakan tugas PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Sekretariat yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Kelurahan. (6) Pegawai sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), adalah pegawai Desa/Kelurahan yang jumlahnya sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan. (7) Tugas ... (7) Tugas PPS dan sekretariat PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berakhir 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara.

Pasal 12

(1) Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang. (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS. (3) Untuk melaksanakan tugas KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di setiap TPS diperbantukan petugas keamanan dari satuan pertahanan sipil/ perlindungan masyarakat sebanyak 2 (dua) orang. (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara untuk disampaikan kepada PPS.

Pasal 13

Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS adalah : a. Warga Negara Republik INDONESIA; b. berumur sekurang-kurangnya 17 (tujuh belas) tahun; c. berdomisili di wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS; d. terdaftar sebagai pemilih; dan e. tidak menjadi pengurus Partai Politik. Pasal 14 ...

Pasal 14

Uraian tugas dan tata kerja PPK, PPS, dan KPPS ditetapkan oleh KPUD.

BAB IV

PENETAPAN PEMILIH

Pasal 15

Koreksi

Warga Negara Republik INDONESIA yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 16

Koreksi

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, Warga Negara Republik INDONESIA harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan c. berdomisili di daerah pemilihan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. (3) Seorang ... (3) Seorang Warga Negara Republik INDONESIA yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 17

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), diberikan tanda bukti pendaftaran.

Pasal 18

(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih di daerah pemilihan. (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan 1 (satu) diantaranya yang alamatnya sesuai dengan alamat yang tertera dalam tanda identitas kependudukan (KTP) untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 19

(1) Daftar pemilih yang digunakan pada saat pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di daerah, digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan. (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih tambahan untuk digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara. (3) Pemutakhiran ... (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena : a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun; b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah kawin; c. perubahan status anggota Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA menjadi status sipil atau purnatugas; d. tidak terdaftar dalam hasil pendaftaran pemilih dan pendataan penduduk berkelanjutan (P4B); e. telah meninggal dunia; f. pindah domisili ke daerah lain; atau g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional INDONESIA atau Kepolisian Negara Republik INDONESIA. (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPS menyusun dan MENETAPKAN daftar pemilih sementara.

Pasal 20

(1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan atau sebutan lainnya, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga atau sebutan lainnya untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) Jangka ... (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara.

Pasal 21

(1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya. (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi : a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia; b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa/kelurahan tersebut; c. Pemilih yang terdaftar ganda pada domisili yang berbeda; d. Pemilih yang sudah pensiun dari Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA dan/atau pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional INDONESIA dan Kepolisian Negara Republik INDONESIA; e. Pemilih yang sudah kawin di bawah umur 17 tahun; atau f. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih. (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, PPS segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara. Pasal 22 ...

Pasal 22

(1) Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), secara aktif melaporkan kepada PPS di desa/kelurahan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga. (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

Pasal 23

(1) Pemilih tambahan yang sudah didaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diberikan tanda bukti terdaftar sebagai pemilih. (2) Tanda bukti terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditukarkan dengan kartu pemilih setelah daftar pemilih tetap disahkan oleh PPS.

Pasal 24

Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dan tiap rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS serta dibubuhi cap.

Pasal 25

(1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, diumumkan oleh PPS pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa/kelurahan, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) Jangka ... (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.

Pasal 26

Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 21, disahkan dan diumumkan menjadi daftar pemilih tetap oleh PPS.

Pasal 27

(1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan di PPS/desa/kelurahan/RW/RT atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

Pasal 28

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPS menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

Pasal 29

PPS menyusun daftar pemilih tetap dalam 5 (lima) rangkap, dengan ketentuan: a. 1 (satu) ... a. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK; b. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD sebagai bahan pembuatan Kartu Pemilih; c. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada KPUD untuk diteruskan kepada perangkat daerah yang mengurusi tugas bidang kependudukan dan catatan sipil setempat sebagai bahan pemutakhiran data penduduk; d. 2 (dua) rangkap untuk PPS masing-masing: 1) 1 (satu) rangkap untuk data PPS; 2) 1 (satu) rangkap sebagai bahan penyusunan salinan daftar pemilih tetap untuk tiap TPS di dalam wilayah kerja PPS.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB V

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB VI

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB Kedua

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV