Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

PP Nomor 36 Tahun 2006

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

OPERASI SAR

Pasal 3

Koreksi

Operasi SAR meliputi: a. segala upaya dan kegiatan SAR sampai dengan evakuasi terhadap korban, sebelum diadakan penanganan berikutnya; b. rangkaian kegiatan SAR terdiri atas 5 (lima) tahap yaitu tahap menyadari, tahap persiapan, tahap perencanaan, tahap operasi, dan tahap akhir penugasan.

Pasal 4

Koreksi

(1) Badan SAR Nasional melakukan siaga SAR selama 24 jam secara terus menerus untuk melakukan pemantauan musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya. (2) Pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan peralatan deteksi dini, telekomunikasi dan sistem informasi beserta sarana penunjangnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan siaga SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 5

(1) Setiap instansi/organisasi potensi SAR dapat membentuk unsur SAR sesuai tugas dan fungsinya. (2) Dalam hal terjadi musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya, setiap instansi/ organisasi potensi SAR wajib membantu Badan SAR Nasional dalam pelaksanaan operasi SAR sesuai dengan permintaan Badan SAR Nasional. (3) Potensi SAR yang tergabung dalam pelaksanaan operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah kendali operasi Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 6

Instansi/organisasi Potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dan sarana serta prasarana SAR yang sesuai standar atau kualifikasi yang ditentukan Badan SAR Nasional.

Pasal 7

Dalam rangka pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), dilakukan kegiatan sebagai berikut: a. perencanaan; b. pengorganisasian; c. penggerakan; dan d. pengendalian.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan tindak awal dan pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4), disesuaikan dengan jenis musibah yang terjadi. (2) Potensi SAR yang melaksanakan operasi SAR atas permintaan Badan SAR Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), diberikan penggantian biaya operasi berupa biaya bahan bakar dan permakanan selama operasi SAR. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengerahan potensi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggantian biaya operasi SAR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Badan SAR Nasional.

Pasal 9

(1) Penanganan terhadap musibah pelayaran yang terjadi di daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja dan/atau daerah lingkungan kepentingan pelabuhan. (2) Penanganan terhadap musibah penerbangan yang terjadi di daerah lingkungan kerja bandar udara dan/atau kawasan keselamatan operasi penerbangan menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang di daerah lingkungan kerja bandar udara dan/atau kawasan keselamatan operasi penerbangan.

Pasal 10

Potensi SAR yang berupa kapal dan/atau pesawat udara yang diikutsertakan dalam operasi SAR diberikan kemudahan dan prioritas pelayanan untuk kelancaran operasi SAR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2006 tentang PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22