Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan:
1. Satuan Tugas adalah satuan tugas yang dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan pelaksanaan perizinan berusaha termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah setelah mendapatkan persetujuan penanaman modal.
2. Perizinan Berusaha adalah persetujuan yang diperlukan Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan (checklist).
3. Pemerintah Pusat adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA yang dibantu oleh Wakil PRESIDEN dan menteri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945.
4. Keputusan Berbentuk Elektronis adalah keputusan yang dibuat atau disampaikan dengan menggunakan atau memanfaatkan media elektronik.
5. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang mengajukan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha untuk kegiatan berusaha.
6. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah yang memuat ketentuan mengenai pelaku usaha yang berhak, persyaratan, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian.
7. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
8. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik INDONESIA yang terpisah dari daerah pabean sehingga
bebas dari pengenaan bea masuk, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, dan cukai.
9. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional yang selanjutnya disingkat KSPN adalah kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
12. PTSP Pusat adalah pelayanan terkait penanaman modal yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat diselenggarakan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal.
13. PTSP KEK adalah PTSP yang diselenggarakan oleh administrator KEK.
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Provinsi adalah penyelenggara PTSP di provinsi.
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/Kota adalah penyelenggara PTSP di kabupaten/kota.
(1) Percepatan Pelaksanaan Berusaha dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:
a. Tahap Kesatu, yaitu:
1. pengawalan dan penyelesaian hambatan melalui pembentukan Satuan Tugas;
2. pelaksanaan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) yang dilakukan di KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN; dan
3. pelaksanaan Perizinan Berusaha dengan menggunakan data sharing dan penyampaiangyang tidak berulang yang dilakukan di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN;
b. Tahap Kedua, yaitu:
1. pelaksanaan reformasi peraturan Perizinan Berusaha; dan
2. penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission).
(2) Pelaksanaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan secara bersamaan.
(1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha dibentuk Satuan Tugas.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Satuan Tugas Nasional;
b. Satuan Tugas Kementerian/Lembaga;
c. Satuan Tugas Provinsi; dan
d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(1) Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengembangkan kebijakan peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha;
b. MENETAPKAN prioritas penyelesaian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. melakukan penyelesaian atas hambatan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha;
d. menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai Perizinan Berusaha yang tidak diselesaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Nasional sebagai berikut:
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota : 1.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
11. Sekretaris Kabinet; dan
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN secara berkala pada minggu kedua setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Satuan Tugas Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.
(5) Pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional membentuk klinik-klinik untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian pelaksanaan berusaha.
(6) Tugas dan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.
Pasal 5
(1) Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional dibentuk Manajemen Pelaksana oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.
(3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 6
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat merekrut tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sesuai dengan kebutuhan.
(2) Perekrutan tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
(3) Prosedur penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 7
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
Pasal 8
Pasal 9
(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
(2) Ketua Satuan Tugas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat eselon I (jabatan pimpinan tinggi madya).
(3) Ketua Satuan Tugas Kementerian/Lembaga merupakan:
a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di kementerian/lembaga; dan
b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(4) Menteri/kepala lembaga memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Kementerian/Lembaga untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di kementerian/lembaga.
(5) Menteri/kepala lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kementerian/Lembaga kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional pada minggu pertama setiap bulan.
Pasal 10
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/ lembaga, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
Pasal 11
(1) Setiap provinsi membentuk Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2) Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berfungsi sebagai:
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan gubernur dan dilakukan oleh gubernur bersangkutan; dan/atau
b. pendukung (supporting) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan gubernur bersangkutan diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading) untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.
(3) Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur;
b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur (end to end);
c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur (end to end);
d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau bupati/walikota; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(4) Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai pendukung (supporting), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading); dan
b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (leading).
Pasal 12
(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh gubernur.
(2) Ketua Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris gubernur.
(3) Ketua Satuan Tugas Provinsi merupakan:
a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di daerah provinsi; dan
b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(4) Gubernur memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi untuk dan atas nama gubernur dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah provinsi.
(5) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha di provinsi dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional pada minggu pertama setiap bulan.
Pasal 13
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi bersangkutan, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
Pasal 14
(1) Setiap daerah kabupaten/kota membentuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
(2) Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai:
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan bupati/walikota dan dilakukan oleh bupati/walikota bersangkutan;
dan/atau
b. pendukung (supporting) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota bersangkutan diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur yang berfungsi sebagai utama (leading) untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.
(3) Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota;
b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (end to end);
c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (end to end);
d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(4) Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pendukung (supporting), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota yang
diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan gubernur yang berfungsi sebagai utama (leading);
dan
b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (leading).
Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
(2) Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
(3) Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota merupakan:
a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota; dan
b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
(4) Bupati/walikota memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk dan atas nama bupati/walikota dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota.
(5) Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten/Kota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional, dengan tembusan kepada Satuan Tugas Provinsi pada minggu pertama setiap bulan.
Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
Pasal 17
Administrator/PTSP KEK melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di KEK dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
Pasal 18
Pasal 19
(1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui Administrator/PTSP KEK.
(2) Administrator/PTSP KEK melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) secara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
Pasal 20
PTSP pada KPBPB melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
Pasal 21
Pasal 22
(1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui Badan Pengusahaan KPBPB.
(2) Badan Pengusahaan KPBPB melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
Pasal 23
(1) DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
(2) Pelaksanaan Percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota untuk penerapannya.
Pasal 24
Pasal 25
(1) Dalam hal untuk pelaksanaan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
(2) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
Pasal 26
Pasal 27
(1) PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
(2) Pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. Perizinan Berusaha yang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat;
b. telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/ kota atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah kabupaten/kota; dan/atau
c. telah memiliki standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri, dan KSPN.
(1) Untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha dibentuk Satuan Tugas.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. Satuan Tugas Nasional;
b. Satuan Tugas Kementerian/Lembaga;
c. Satuan Tugas Provinsi; dan
d. Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(1) Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengembangkan kebijakan peningkatan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem online dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha;
b. MENETAPKAN prioritas penyelesaian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. melakukan penyelesaian atas hambatan pelaksanaan Perizinan Berusaha yang disampaikan oleh Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, Satuan Tugas Kabupaten/Kota, dan/atau Pelaku Usaha;
d. menyampaikan laporan kepada PRESIDEN mengenai Perizinan Berusaha yang tidak diselesaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(2) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Nasional sebagai berikut:
Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
Anggota : 1.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman;
3. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Menteri Komunikasi dan Informatika;
8. Menteri Sekretaris Negara;
9. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
10. Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA;
11. Sekretaris Kabinet; dan
12. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
Sekretaris : Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
(3) Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada PRESIDEN secara berkala pada minggu kedua setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4) Satuan Tugas Nasional dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Tim Pelaksana.
(5) Pada Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional membentuk klinik-klinik untuk memfasilitasi percepatan penyelesaian pelaksanaan berusaha.
(6) Tugas dan keanggotaan Tim Pelaksana ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.
Pasal 5
(1) Satuan Tugas Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 secara administratif berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional dibentuk Manajemen Pelaksana oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional.
(3) Manajemen Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berkedudukan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Pasal 6
(1) Dalam rangka pelaksanaan tugas Manajemen Pelaksana, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dapat merekrut tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sesuai dengan kebutuhan.
(2) Perekrutan tenaga ahli perseorangan dan/atau badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Tahun Anggaran 2017 dapat dilakukan melalui penunjukan langsung.
(3) Prosedur penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
Pasal 7
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Nasional, Tim Pelaksana dan Manajemen Pelaksana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
(1) Setiap kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk Satuan Tugas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai:
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha pada sektor yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga tersebut;
dan/atau
b. pendukung (supporting) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang memberikan pelayanan Perizinan Berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading) dalam rangka menerbitkan Perizinan Berusaha.
(3) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi seluruh Perizinan Berusaha sektor masing-masing, baik yang perizinannya berada dalam lingkup menteri/kepala lembaga maupun perizinan terkait yang berada di luar menteri/kepala lembaga;
b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(4) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai utama (leading) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Kementerian Pertanian;
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f. Kementerian Kesehatan;
g. Kementerian Perindustrian;
h. Kementerian Perdagangan;
i. Kementerian Perhubungan;
j. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
k. Kementerian Keuangan;
l. Kementerian Pariwisata;
m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
n. kementerian/lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional.
(5) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai pendukung (supporting), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota yang berfungsi sebagai utama (leading);
b. melakukan peningkatan pelayanan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya; dan
c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai utama (leading).
Pasal 9
(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kementerian/ Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)
terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh menteri/kepala lembaga.
(2) Ketua Satuan Tugas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat eselon I (jabatan pimpinan tinggi madya).
(3) Ketua Satuan Tugas Kementerian/Lembaga merupakan:
a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di kementerian/lembaga; dan
b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(4) Menteri/kepala lembaga memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Kementerian/Lembaga untuk dan atas nama menteri/kepala lembaga dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di kementerian/lembaga.
(5) Menteri/kepala lembaga menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kementerian/Lembaga kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional pada minggu pertama setiap bulan.
Pasal 10
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kementerian/ lembaga, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
(1) Setiap provinsi membentuk Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c.
(2) Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat berfungsi sebagai:
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan gubernur dan dilakukan oleh gubernur bersangkutan; dan/atau
b. pendukung (supporting) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan gubernur bersangkutan diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading) untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.
(3) Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur;
b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur (end to end);
c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur (end to end);
d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau bupati/walikota; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(4) Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai pendukung (supporting), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading); dan
b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (leading).
Pasal 12
(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh gubernur.
(2) Ketua Satuan Tugas Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris gubernur.
(3) Ketua Satuan Tugas Provinsi merupakan:
a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di daerah provinsi; dan
b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(4) Gubernur memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi untuk dan atas nama gubernur dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah provinsi.
(5) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha di provinsi dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional pada minggu pertama setiap bulan.
Pasal 13
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi bersangkutan, dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
(1) Setiap daerah kabupaten/kota membentuk Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d.
(2) Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai:
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan bupati/walikota dan dilakukan oleh bupati/walikota bersangkutan;
dan/atau
b. pendukung (supporting) dalam hal perizinan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota bersangkutan diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur yang berfungsi sebagai utama (leading) untuk menerbitkan Perizinan Berusaha.
(3) Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi seluruh perizinan yang diperlukan sebagai persyaratan dari perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota;
b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (end to end);
c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota (end to end);
d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga dan/atau gubernur; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(4) Satuan Tugas Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai pendukung (supporting), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota yang
diperlukan oleh menteri/kepala lembaga dan gubernur yang berfungsi sebagai utama (leading);
dan
b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi yang berfungsi sebagai utama (leading).
Pasal 15
(1) Susunan keanggotaan Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) terdiri atas seorang ketua, sekretaris, dan anggota yang ditetapkan oleh bupati/walikota.
(2) Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh sekretaris daerah kabupaten/kota.
(3) Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota merupakan:
a. penanggung jawab penyelesaian Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota; dan
b. penghubung dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, dan/atau Satuan Tugas Provinsi.
(4) Bupati/walikota memberikan kewenangan kepada Ketua Satuan Tugas Kabupaten/Kota untuk dan atas nama bupati/walikota dalam mengambil langkah-langkah percepatan dan penyelesaian hambatan Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota.
(5) Bupati/walikota menyampaikan laporan pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten/Kota kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional, dengan tembusan kepada Satuan Tugas Provinsi pada minggu pertama setiap bulan.
Pasal 16
Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Kabupaten/Kota dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
BAB Keenam
Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Ekonomi Khusus
(1) Pelaku Usaha mengajukan Perizinan Berusaha kepada Administrator/PTSP KEK untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
f. Angka Pengenal Impor (API); dan
g. Akses Kepabeanan.
(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan, dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (checklist), berupa:
a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL);
2. Sertifikat tanah; dan
3. Teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. fasilitas kepabeanan dan cukai;
4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;
dan/atau
7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
(3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
(4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh Administrator/PTSP KEK.
(5) Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
(6) Administrator/PTSP KEK melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada (4) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait.
(7) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Administrator/ PTSP KEK:
a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist);
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
(9) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), Administrator/PTSP KEK menerbitkan Perizinan Berusaha.
(10) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KEK kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.
(11) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Pasal 19
(1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui Administrator/PTSP KEK.
(2) Administrator/PTSP KEK melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud
pada ayat
(1) secara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
BAB Ketujuh
Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
f. Angka Pengenal Impor (API); dan
g. Akses Kepabeanan.
(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), berupa:
a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL);
2. sertifikat tanah;
3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha.
b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
3. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;
dan/atau
4. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
(3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
(4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB.
(5) Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
(6) PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait.
(7) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen waktu penyelesaiannya, serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB:
a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist);
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
(9) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB menerbitkan Perizinan Berusaha.
(10) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KPBPB kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.
(11) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dari menteri/kepala, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada Badan Pengusahaan KPBPB.
(12) Dalam hal kewenangan Perizinan Berusaha belum didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Badan Pengusahaan KPBPB melakukan fasilitasi penyelesaian Perizinan Berusaha secara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota.
Pasal 22
(1) Dalam hal untuk pelaksanaan konstruksi dan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui Badan Pengusahaan KPBPB.
(2) Badan Pengusahaan KPBPB melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) secara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
BAB Kedelapan
Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional
(1) DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri dan KSPN dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
(2) Pelaksanaan Percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kesiapan DPMPTSP Provinsi atau DPMPTSP kabupaten/kota untuk penerapannya.
(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
f. Angka Pengenal Impor (API); dan
g. Akses Kepabeanan.
(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), berupa:
a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL);
2. sertifikat tanah;
3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
4. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. fasilitas kepabeanan dan/atau cukai;
4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;
dan/atau
7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
(3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
(4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
(5) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
(6) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/ Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.
(3) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen waktu penyelesaiannya, serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota:
a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist);
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota menerbitkan Perizinan Berusaha.
(6) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di Kawasan Industri dan KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.
(7) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Pasal 25
(1) Dalam hal untuk pelaksanaan komersial masih diperlukan persyaratan teknis lainnya, Pelaku Usaha mengajukan pemenuhan persyaratan teknis dimaksud kepada kementerian/lembaga melalui PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
(2) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan fasilitasi penyelesaian perizinan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga.
BAB Kesembilan
Percepatan Perizinan Berusaha di luar Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, Kawasan Industri, serta Kawasan Strategis Pariwisata
(1) Pelaku Usaha mengajukan Perizinan Berusaha kepada PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan menyampaikan formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
(2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali oleh Pelaku Usaha.
(3) Dalam hal Perizinan Berusaha dari kementerian/ lembaga belum didelegasikan kepada PTSP Pusat, Pelaku Usaha mengajukan kepada unit kerja kementerian/ lembaga.
(4) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota yang menerima permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c. Tanda Daftar Perusahaan.
(5) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendapatkan:
a. dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, yang mencakup paling sedikit: izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, analisa dampak lalu lintas, sertifikat laik fungsi, teknis bangunan, Izin Usaha Industri (IUI), dan perizinan sektor industri; dan/atau
b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu: perpajakan, kepabeanan, cukai, dan fasilitas lainnya.
(6) PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
(7) Penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dilakukan bersamaan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).
(8) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha telah lengkap dan benar, PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan.
(9) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha telah lengkap dan benar, penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha tidak lengkap dan/atau benar, PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib memberitahukan kepada Pelaku Usaha untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima
permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(11) Pelaku Usaha segera melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menyampaikan kepada PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
(12) Dalam hal Pelaku Usaha telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan persyaratan.
(13) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapatkan tanda terima kelengkapan persyaratan, PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib menerbitkan Perizinan Berusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
(14) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.
(15) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, serta KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.
(16) Penggunaan data secara bersama (data sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dilakukan
berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 27
(1) PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dapat melaksanakan percepatan Perizinan Berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, dan KSPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
(2) Pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal:
a. Perizinan Berusaha yang tidak membahayakan keselamatan dan keamanan masyarakat;
b. telah memiliki rencana detail tata ruang kabupaten/ kota atau rencana tata ruang kawasan strategis daerah kabupaten/kota; dan/atau
c. telah memiliki standar teknis yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan Percepatan Perizinan Berusaha di Kawasan Industri, dan KSPN.
(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses Perizinan Berusaha yang merupakan
kewenangannya, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula rekomendasi penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi atau dasar hukum penerbitan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota mengganti peraturan yang merupakan dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebelumnya.
(4) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan:
a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, yang mengatur mengenai, Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan, persyaratan, penyampaian permohonan dan pendaftaran, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian;
b. biaya penerbitan Perizinan Berusaha dalam hal dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Perizinan Berusaha wajib diberikan setelah semua persyaratan telah lengkap dan benar;
d. layanan pengaduan Perizinan Berusaha; dan
e. penerapan teknologi informasi online dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Keputusan Berbentuk Elektronis.
(5) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dan diundangkan paling lambat 30 November
2017. (6) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha yang telah diundangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5), disampaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota kepada Satuan Tugas Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diundangkan.
(7) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib diumumkan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.
Pasal 29
(1) Keputusan Berbentuk Elektronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf e memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perizinan Berusaha yang diterbitkan dalam bentuk tertulis dan berlaku sejak diterimanya Perizinan Berusaha tersebut oleh Pelaku Usaha.
(2) Dalam hal penerbitan Perizinan Berusaha dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah penerbitan Perizinan Berusaha dalam bentuk Keputusan Berbentuk Elektronis.
Pasal 30
(1) Dalam rangka penyusunan peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan asistensi teknik penyusunan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga.
(2) Dalam rangka penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3):
a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri memberikan asistensi teknik penyusunan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah; dan
b. kementerian/lembaga yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah daerah, memberikan asistensi terhadap materi yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah.
Pasal 31
(1) Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(2) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada, paling sedikit mencakup:
Nomor Induk Kependudukan, pengesahan pendirian badan usaha, INDONESIA National Single Window, PTSP, dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya.
Pasal 32
(1) Pembangunan dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional.
(2) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) mulai disusun sejak
diundangkannya Peraturan PRESIDEN ini dan uji coba dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018.
(3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dibuat dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris.
(4) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) beroperasi secara bertahap dan dimulai pada tanggal 1 Maret 2018.
(5) Dalam rangka operasional Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Tugas Nasional MENETAPKAN pengelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(6) Operasional dan pengelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam 1 (satu) gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(7) Dalam rangka pembangunan dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Menteri Komunikasi dan Informatika:
a. menyediakan nama laman sistem Perizinan Berusaha terintegrasi; dan
b. memberikan dukungan infrastruktur telekomuni- kasi yang diperlukan oleh kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
Pasal 33
Pengelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) bertanggung jawab untuk:
a. menyampaikan data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian Perizinan Berusaha;
b. menjamin sistem pelayanan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
c. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara pengguna Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
e. menyiapkan akses data realisasi Perizinan Berusaha dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan Perizinan Berusaha sebagai konfirmasi atas telah diterbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
g. menyediakan audit trail;
h. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi; dan
i. menyediakan pusat layanan.
Pasal 34
(1) Untuk dapat mengakses Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), para pihak pengguna wajib memiliki hak akses.
(2) Para pihak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberikan dan/atau menerima data dan informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik dari dan ke Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen elektronik yang mengikat para
pihak yang terkait dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota melakukan evaluasi atas seluruh dasar hukum pelaksanaan proses Perizinan Berusaha yang merupakan
kewenangannya, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pula rekomendasi penyempurnaan atas peraturan perundang-undangan yang menjadi referensi atau dasar hukum penerbitan Perizinan Berusaha yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota.
(3) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota mengganti peraturan yang merupakan dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebelumnya.
(4) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat ketentuan:
a. Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, yang mengatur mengenai, Pelaku Usaha yang dapat mengajukan permohonan, persyaratan, penyampaian permohonan dan pendaftaran, prosedur penyelesaian, dan jangka waktu penyelesaian;
b. biaya penerbitan Perizinan Berusaha dalam hal dikenakan penerimaan negara bukan pajak atau pajak daerah dan retribusi daerah;
c. Perizinan Berusaha wajib diberikan setelah semua persyaratan telah lengkap dan benar;
d. layanan pengaduan Perizinan Berusaha; dan
e. penerapan teknologi informasi online dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha dan Keputusan Berbentuk Elektronis.
(5) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) ditetapkan dan diundangkan paling lambat 30 November
2017. (6) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha yang telah diundangkan sebagaimana
dimaksud pada ayat
(5), disampaikan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota kepada Satuan Tugas Nasional paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diundangkan.
(7) Peraturan pengganti dasar hukum pelaksanaan Perizinan Berusaha yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) wajib diumumkan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada masyarakat melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya.
Pasal 29
(1) Keputusan Berbentuk Elektronis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4) huruf e memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Perizinan Berusaha yang diterbitkan dalam bentuk tertulis dan berlaku sejak diterimanya Perizinan Berusaha tersebut oleh Pelaku Usaha.
(2) Dalam hal penerbitan Perizinan Berusaha dalam bentuk tertulis tidak disampaikan, maka yang berlaku adalah penerbitan Perizinan Berusaha dalam bentuk Keputusan Berbentuk Elektronis.
Pasal 30
(1) Dalam rangka penyusunan peraturan menteri/kepala lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan asistensi teknik penyusunan rancangan peraturan menteri/kepala lembaga.
(2) Dalam rangka penyusunan peraturan daerah/peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3):
a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama dengan Kementerian Dalam Negeri memberikan asistensi teknik penyusunan rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah; dan
b. kementerian/lembaga yang kewenangannya didelegasikan ke pemerintah daerah, memberikan asistensi terhadap materi yang dimuat dalam rancangan peraturan daerah atau rancangan peraturan kepala daerah.
BAB Kedua
Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission)
(1) Seluruh Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib dilakukan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(2) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan utama (single reference) dalam pelaksanaan Perizinan Berusaha yang berlaku sepanjang belum diatur atau tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terintegrasi dengan sistem pelayanan pemerintahan yang telah ada, paling sedikit mencakup:
Nomor Induk Kependudukan, pengesahan pendirian badan usaha, INDONESIA National Single Window, PTSP, dan sistem dari kementerian/lembaga terkait lainnya.
Pasal 32
(1) Pembangunan dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat
(1) dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional.
(2) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) mulai disusun sejak
diundangkannya Peraturan PRESIDEN ini dan uji coba dilaksanakan paling lambat 1 Januari 2018.
(3) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) dibuat dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris.
(4) Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) beroperasi secara bertahap dan dimulai pada tanggal 1 Maret 2018.
(5) Dalam rangka operasional Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Satuan Tugas Nasional MENETAPKAN pengelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(6) Operasional dan pengelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam 1 (satu) gedung yang ditetapkan oleh Pemerintah.
(7) Dalam rangka pembangunan dan penerapan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), Menteri Komunikasi dan Informatika:
a. menyediakan nama laman sistem Perizinan Berusaha terintegrasi; dan
b. memberikan dukungan infrastruktur telekomuni- kasi yang diperlukan oleh kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.
Pasal 33
Pengelola Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5) bertanggung jawab untuk:
a. menyampaikan data dan informasi secara tunggal (single submission of data and information), pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron (single and synchronous processing of data and information), dan pembuatan keputusan secara tunggal untuk pemberian Perizinan Berusaha;
b. menjamin sistem pelayanan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) beroperasi secara terus menerus dan memenuhi standar keamanan data dan informasi;
c. melakukan proses manajemen sistem informasi dan validasi secara elektronik terhadap para pengguna sistem untuk mendapatkan legalitas akses;
d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pertukaran data dan informasi secara langsung (online) di antara pengguna Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
e. menyiapkan akses data realisasi Perizinan Berusaha dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan Perizinan Berusaha sebagai konfirmasi atas telah diterbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
f. melakukan tindakan untuk mengatasi gangguan terhadap sistem pelayanan pada Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission);
g. menyediakan audit trail;
h. menjamin keamanan dan kerahasiaan data dan informasi; dan
i. menyediakan pusat layanan.
Pasal 34
(1) Untuk dapat mengakses Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission), para pihak pengguna wajib memiliki hak akses.
(2) Para pihak pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) memberikan dan/atau menerima data dan informasi yang disampaikan melalui sistem elektronik dari dan ke Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen elektronik yang mengikat para
pihak yang terkait dengan Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission).
BAB IV
PENGAWASAN DAN PENILAIAN KINERJA PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA
(1) Kementerian/lembaga, provinsi, dan/atau kabupaten/ kota yang menerbitkan Perizinan Berusaha melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan atas Perizinan Berusaha yang telah diterbitkan dan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist).
(2) Pemeriksaan dan/atau pengawasan atas pelaksanaan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sendiri atau bekerja sama dengan auditor dan/atau profesi tertentu.
(3) Kerja sama dengan auditor dan/atau profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam hal kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota tidak memiliki sumber daya manusia yang cukup dan cakap dalam melakukan pemeriksaan dan/atau pengawasan pelaksanaan Perizinan Berusaha.
(4) Profesi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan profesi yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Perizinan Berusaha.
Pasal 36
Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha yang diberikan oleh kementerian/lembaga, daerah provinsi, atau daerah kabupaten/kota menjadi bagian dari penilaian kinerja menteri/kepala lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1) Gubernur dan bupati/walikota yang tidak memberikan pelayanan dan/atau menerbitkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan Peraturan PRESIDEN ini diberikan sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berupa teguran tertulis kepada:
a. gubernur oleh Menteri Dalam Negeri; dan
b. bupati/walikota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(3) Dalam hal gubernur dan bupati/walikota tidak memberikan pelayanan dan/atau menerbitkan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut:
a. Menteri Dalam Negeri mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
b. gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan bupati/walikota.
Pasal 38
(1) Menteri/kepala lembaga, gubernur dan/atau bupati/ walikota memberikan sanksi administratif kepada pejabat yang tidak memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Satuan Tugas Nasional MENETAPKAN petunjuk teknis dan pedoman pelaksanaan percepatan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.
(1) Perizinan Berusaha yang telah diajukan oleh Pelaku Usaha sebelum berlakunya Peraturan PRESIDEN ini dan belum diterbitkan Perizinan Berusahanya, diproses sesuai dengan ketentuan Peraturan PRESIDEN ini.
(2) Dokumen yang telah disampaikan oleh Pelaku Usaha digunakan sebagai dasar untuk penerbitan Perizinan Berusaha oleh PTSP Pusat, unit kerja kementerian/ lembaga, DPMPTSP Provinsi, DPMPTSP kabupaten/ kota, atau PTSP KEK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan PRESIDEN ini.
Peraturan
ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan PRESIDEN ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 September 2017
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 September 2017
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
YASONNA H. LAOLY
(1) Setiap kementerian/lembaga yang mempunyai kewenangan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, membentuk Satuan Tugas Kementerian/Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berfungsi sebagai:
a. utama (leading) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang bertanggung jawab untuk melakukan pembinaan, pengembangan usaha, dan pelayanan Perizinan Berusaha pada sektor yang menjadi kewenangan menteri/kepala lembaga tersebut;
dan/atau
b. pendukung (supporting) dalam hal Perizinan Berusaha merupakan kewenangan menteri/kepala lembaga yang memberikan pelayanan Perizinan Berusaha yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota yang berfungsi sebagai utama (leading) dalam rangka menerbitkan Perizinan Berusaha.
(3) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai utama (leading), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan inventarisasi seluruh Perizinan Berusaha sektor masing-masing, baik yang perizinannya berada dalam lingkup menteri/kepala lembaga maupun perizinan terkait yang berada di luar menteri/kepala lembaga;
b. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
c. melakukan peningkatan pelayanan seluruh Perizinan Berusaha di sektornya (end to end);
d. menyampaikan kepada Satuan Tugas Nasional atas hambatan penyelesaian Perizinan Berusaha yang tidak ditindaklanjuti oleh menteri/kepala lembaga lainnya, gubernur, dan/atau bupati/walikota; dan
e. membentuk layanan pengaduan dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha.
(4) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai utama (leading) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup:
a. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
b. Kementerian Pertanian;
c. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
d. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
e. Kementerian Kelautan dan Perikanan;
f. Kementerian Kesehatan;
g. Kementerian Perindustrian;
h. Kementerian Perdagangan;
i. Kementerian Perhubungan;
j. Kementerian Komunikasi dan Informatika;
k. Kementerian Keuangan;
l. Kementerian Pariwisata;
m. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
n. kementerian/lembaga lainnya yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Nasional.
(5) Satuan Tugas Kementerian/Lembaga yang berfungsi sebagai pendukung (supporting), mempunyai tugas sebagai berikut:
a. melakukan pengawalan, pemantauan, dan penyelesaian hambatan atas Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya yang diperlukan oleh menteri/kepala lembaga, gubernur, dan bupati/ walikota yang berfungsi sebagai utama (leading);
b. melakukan peningkatan pelayanan dan penyederhanaan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya; dan
c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Nasional, Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/ Kota yang berfungsi sebagai utama (leading).
(1) Pelaku Usaha mengajukan Perizinan Berusaha kepada Administrator/PTSP KEK untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
f. Angka Pengenal Impor (API); dan
g. Akses Kepabeanan.
(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan, dalam bentuk komitmen pemenuhan persyaratan (checklist), berupa:
a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL);
2. Sertifikat tanah; dan
3. Teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
b. Fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. fasilitas kepabeanan dan cukai;
4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;
dan/atau
7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
(3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
(4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh Administrator/PTSP KEK.
(5) Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
(6) Administrator/PTSP KEK melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada (4) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait.
(7) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen waktu penyelesaiannya serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Administrator/ PTSP KEK:
a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist);
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
(9) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), Administrator/PTSP KEK menerbitkan Perizinan Berusaha.
(10) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KEK kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.
(11) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada Badan Pengusahaan KPBPB sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan HAM;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
f. Angka Pengenal Impor (API); dan
g. Akses Kepabeanan.
(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), berupa:
a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL);
2. sertifikat tanah;
3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
4. Izin Usaha sesuai dengan ketentuan sektor usaha.
b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
3. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;
dan/atau
4. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
(3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
(4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB.
(5) Pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
(6) PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait.
(7) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(8) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen waktu penyelesaiannya, serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB:
a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan Perizinan Berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist);
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
(9) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), PTSP pada Badan Pengusahaan KPBPB menerbitkan Perizinan Berusaha.
(10) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di KPBPB kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga dan Satuan Tugas Provinsi terkait melalui layanan pengaduan.
(11) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan pendelegasian kewenangan Perizinan Berusaha dari menteri/kepala, gubernur, dan/atau bupati/walikota kepada Badan Pengusahaan KPBPB.
(12) Dalam hal kewenangan Perizinan Berusaha belum didelegasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (11), Badan Pengusahaan KPBPB melakukan fasilitasi penyelesaian Perizinan Berusaha secara berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, daerah provinsi, dan/atau daerah kabupaten/kota.
(1) Perizinan Berusaha diajukan kepada PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan pendaftaran penanaman modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
c. Tanda Daftar Perusahaan;
d. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
e. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);
f. Angka Pengenal Impor (API); dan
g. Akses Kepabeanan.
(2) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sekaligus pengajuan permohonan penerbitan Perizinan Berusaha yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), berupa:
a. perizinan dalam rangka konstruksi dan komersial, yang mencakup paling sedikit:
1. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL- UPL);
2. sertifikat tanah;
3. teknis bangunan/Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
4. Izin Usaha Industri (IUI) atau Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu:
1. fasilitas Pajak Penghasilan;
2. fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
3. fasilitas kepabeanan dan/atau cukai;
4. fasilitas dan kemudahan lalu lintas barang;
5. fasilitas dan kemudahan ketenagakerjaan;
6. fasilitas dan kemudahan keimigrasian;
dan/atau
7. fasilitas dan kemudahan pertanahan.
(3) Pelaku Usaha mengisi dan menandatangani formulir permohonan penerbitan perizinan yang diperlukan dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara mandiri disertai dengan komitmen dan jangka waktu pemenuhan persyaratan yang harus dipenuhi.
(4) Formulir permohonan yang disertai dengan komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diregister oleh PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
(5) Register sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan Perizinan Berusaha sementara untuk memulai kegiatan konstruksi dan berusaha.
(6) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan register
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/ Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.
(3) Pelaku Usaha harus memulai pelaksanaan konstruksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak diregister sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak memenuhi seluruh atau sebagian persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist) dan komitmen waktu penyelesaiannya, serta belum memulai konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota:
a. memberikan teguran tertulis;
b. memberikan penangguhan perizinan berusaha dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist);
c. memberikan perpanjangan waktu untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi;
d. menghentikan kegiatan sementara; dan/atau
e. mencabut Perizinan Berusaha sementara.
(5) Dalam hal Pelaku Usaha telah memenuhi seluruh persyaratan yang dimuat dalam bentuk pemenuhan persyaratan (checklist), PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota menerbitkan Perizinan Berusaha.
(6) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di Kawasan Industri dan KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.
(7) Pelaksanaan komitmen pemenuhan persyaratan (checklist) sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(1) Pelaku Usaha mengajukan Perizinan Berusaha kepada PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota dengan menyampaikan formulir permohonan yang telah diisi dengan benar dan melengkapi seluruh persyaratan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha.
(2) Penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali oleh Pelaku Usaha.
(3) Dalam hal Perizinan Berusaha dari kementerian/ lembaga belum didelegasikan kepada PTSP Pusat, Pelaku Usaha mengajukan kepada unit kerja kementerian/ lembaga.
(4) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota yang menerima permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menerbitkan Pendaftaran Penanaman Modal serta:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Pengesahannya dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
c. Tanda Daftar Perusahaan.
(5) Pendaftaran Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan untuk mendapatkan:
a. dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan, yang mencakup paling sedikit: izin lokasi, izin mendirikan bangunan, izin lingkungan, analisa dampak lalu lintas, sertifikat laik fungsi, teknis bangunan, Izin Usaha Industri (IUI), dan perizinan sektor industri; dan/atau
b. fasilitas dalam hal diperlukan, yaitu: perpajakan, kepabeanan, cukai, dan fasilitas lainnya.
(6) PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelengkapannya paling lama 5 (lima) hari kerja.
(7) Penyelesaian dokumen yang diperlukan untuk konstruksi bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5), dilakukan bersamaan melalui penggunaan data secara bersama (data sharing).
(8) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha telah lengkap dan benar, PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima permohonan.
(9) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha telah lengkap dan benar, penerbitan Perizinan Berusaha dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanda terima permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(10) Dalam hal persyaratan Pelaku Usaha tidak lengkap dan/atau benar, PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib memberitahukan kepada Pelaku Usaha untuk melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima
permohonan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8).
(11) Pelaku Usaha segera melengkapi persyaratan yang belum lengkap dan/atau benar sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dan menyampaikan kepada PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota.
(12) Dalam hal Pelaku Usaha telah melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (10), PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kelengkapan persyaratan.
(13) Dalam hal Pelaku Usaha telah mendapatkan tanda terima kelengkapan persyaratan, PTSP Pusat, unit kerja kementerian/lembaga, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota wajib menerbitkan Perizinan Berusaha paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanda terima diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (12).
(14) PTSP Pusat, DPMPTSP Provinsi, atau DPMPTSP Kabupaten/Kota melaporkan pendaftaran penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (13) kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait.
(15) Pelaku Usaha dapat menyampaikan hambatan dalam pelaksanaan percepatan berusaha di luar KEK, KPBPB, Kawasan Industri, serta KSPN kepada Satuan Tugas Nasional dan dalam hal dipandang perlu dapat menyampaikan kepada Satuan Tugas Kementerian/Lembaga, Satuan Tugas Provinsi, dan/atau Satuan Tugas Kabupaten/Kota terkait melalui layanan pengaduan.
(16) Penggunaan data secara bersama (data sharing) sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) dilakukan
berdasarkan standar Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.