Peraturan Menteri Nomor 36-permentan-rc-200-3-2014 Tahun 2014 tentang KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan Pengawasan Intern di Kementerian Pertanian.

(1) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian ditetapkan sebagai berikut: a. Reorientasi dan penguatan pelaksanaan pengawasan; b. Pengawalan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian; c. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kementerian Pertanian; d. Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian; e. Peningkatan kualitas Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kementerian Pertanian; f. Pembinaan Tekad Anti Korupsi; g. Peningkatan profesionalisme dan kompetensi sumber daya manusia Inspektorat Jenderal; h. Peningkatan kapasitas pengawasan intern Kementerian Pertanian. (2) Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam tema pengawasan unggulan yang menjadi kegiatan prioritas Inspektorat Jenderal bersama unit eselon I.

Seluruh unit Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian dan para pemangku kepentingan (stakeholder) wajib mendukung terlaksananya Kebijakan Pengawasan Intern Kementerian Pertanian.

Inspektur Jenderal menyampaikan laporan pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Intern secara berkala kepada Menteri Pertanian. www.djpp.kemenkumham.go.id

Penetapan tema pengawasan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Inspektorat Jenderal dan Unit Eselon I terkait.

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan koordinasi dengan unit Eselon I, Inspektur Jenderal dapat membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Unggulan Lingkup Kementerian Pertanian.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Inspektorat Jenderal diberikan kewenangan untuk mengakses data, catatan, dokumen dan fisik aset serta meminta data keterangan atau informasi dari auditan (entitas) yang terkait dengan penugasan pengawasan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Maret 2014 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, SUSWONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Maret 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36/Permentan/RC.200/3/2014 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN KEMENTERIAN PERTANIAN