Peraturan Menteri Nomor 214-pmk-01-2011 Tahun 2011 tentang PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

(1) Pegawai dinyatakan melanggar Jam Kerja apabila tidak masuk bekerja, terlambat masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir, tanpa Alasan yang sah. (2) Pegawai tidak dinyatakan melanggar Jam Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ketidakhadiran, keterlambatan masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir, dengan menggunakan Alasan yang sah. (3) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam surat permohonan izin/pemberitahuan yang disetujui oleh: a. Pejabat Eselon I, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon II; b. Pejabat Eselon II di kantor pusat, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, dan pejabat fungsional di lingkungannya masing- masing; c. Pejabat Eselon II di kantor vertikal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon III, dan pejabat Eselon IV serta pejabat fungsional di lingkungannya masing-masing; d. Pejabat Eselon III di kantor pusat, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh Pelaksana; atau e. Pejabat Eselon III di kantor vertikal, untuk surat permohonan izin/pemberitahuan yang diajukan oleh pejabat Eselon IV, pejabat Eselon V, pejabat fungsional, dan pelaksana di lingkungannya masing-masing. (4) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan kepada Pejabat yang menangani daftar hadir paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal terjadinya ketidakhadiran, keterlambatan masuk bekerja, pulang sebelum waktunya, tidak berada di tempat tugas, tidak mengganti waktu keterlambatan, dan/atau tidak mengisi daftar hadir. www.djpp.kemenkumham.go.id (6) Surat permohonan izin/pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang disampaikan lebih dari 3 (tiga) hari dinyatakan tidak berlaku dan dianggap melanggar Jam Kerja.

(1) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, diberlakukan pemotongan TKPKN sebesar 5% (lima perseratus) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk bekerja atau tidak berada di tempat tugas selama 7 ½ (tujuh setengah) jam atau lebih dalam sehari. (2) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b dan huruf e, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (3) Kepada Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dan huruf e, diberlakukan pemotongan TKPKN sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, huruf c angka 1, angka 2, angka 3, dan ayat (4) diberlakukan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan. (2) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2 diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan. (3) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, diberlakukan mulai bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan. (4) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3 diberlakukan ketentuan sebagai berikut: a. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Menteri Keuangan, diberlakukan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan; dan b. bagi Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin oleh Pejabat struktural Eselon II di lingkungan instansi vertikal, diberlakukan terhitung mulai: 1. bulan berikutnya sejak hari ke-15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin tidak mengajukan keberatan; atau 2. bulan berikutnya setelah keputusan atas keberatan ditetapkan, apabila Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin mengajukan keberatan. (5) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c angka 4 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak hari ke- 15 (lima belas) setelah Pegawai menerima hukuman disiplin. (6) Pemotongan TKPKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberlakukan mulai bulan berikutnya sejak tanggal penahanan.

(1) Peringatan Tertulis dan hukuman disiplin yang dijatuhkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan sedang dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku. (2) Pemotongan TKPKN yang dilakukan terhadap Pegawai yang mendapat Peringatan Tertulis dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan masih dijalani oleh Pegawai yang bersangkutan, dinyatakan tetap berlaku sesuai ketentuan sebelumnya. (3) Hukuman disiplin yang diajukan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan keputusan atas keberatan ditetapkan setelah berlakunya Peraturan Menteri ini, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. (4) Terhadap hukuman disiplin yang diajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini belum ada keputusan atas banding administratif tersebut, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. (5) Pegawai yang sedang menjalani pemberhentian sementara dari jabatan negeri dan sampai dengan mulai berlakunya Peraturan Menteri ini masih dalam status pemberhentian sementara dari jabatan negeri, diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan Peraturan Menteri ini. (6) Pegawai yang sedang menjalani cuti sakit, cuti bersalin, cuti karena alasan penting sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dan saat berlakunya Peraturan Menteri ini masih menjalani cuti dimaksud, kepadanya diberlakukan pemotongan TKPKN sesuai ketentuan sebelumnya.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2012. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011........... MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 14 Desember 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDDIN www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT SURAT PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN PERMOHONAN IZIN/PEMBERITAHUAN*) Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : dengan ini mengajukan Permohonan Izin Untuk Tidak Masuk Bekerja/Izin Pulang Sebelum Waktunya/Pemberitahuan Terlambat Masuk Bekerja/……………………………………….*) selama…………hari/jam/menit*), pada hari………………………, tanggal………………............ karena alasan penting, yaitu…………………………………..……………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………… …… Demikian disampaikan kiranya menjadi maklum. Menyetujui/Tidak Menyetujui*) Hormat kami *) Coret yang tidak perlu MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR…214.2/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN …………………………………..... .......................................................... NIP ................................................ ................................................. ................................................. NIP ......................................... www.djpp.kemenkumham.go.id FORMAT SURAT KETERANGAN SURAT KETERANGAN NOMOR: KET-............................. Yang bertanda tangan di bawah ini, kami: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : dengan ini menerangkan bahwa Pegawai: Nama : NIP : Pangkat/Gol. : Jabatan : Unit Organisasi : telah tidak berada di tempat tugas tanpa alasan yang sah/tanpa izin pada hari…………………, tanggal………………......., antara Pukul..............s.d. ................ Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Tembusan: 1. Pejabat Eselon II yang bersangkutan 2. Pejabat Eselon III/IV yang menangani Kepegawaian MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR….. 214 /PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN ……………………,………. (Atasan langsung) ................................................. NIP ......................................... www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) WAKTU MASUK BEKERJA PERSENTASE POTONGAN TL 1 07.31 s.d. < 08.01 0,5 % TL 2 08.01 s.d. < 08.31 1 % TL 3 08.31 s.d. < 09.01 1,25 % TL 4 ≥09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRANIII PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR….214 /PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGANKEMENTERIANKEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) WAKTU PULANG BEKERJA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 16.31 s.d. < 17.00 0,5 % PSW 2 16.01 s.d. < 16.31 1 % PSW 3 15.31 s.d. < 16.01 1,25 % PSW 4 < 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR…214./PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG TERLAMBAT MASUK BEKERJA YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TINGKAT KETERLAMBATAN (TL) WAKTU MASUK BEKERJA PERSENTASE POTONGAN TL 1 07.31 s.d. < 08.01 0 % dengan kewajiban mengganti waktu keterlambatan TL 2 08.01 s.d. < 08.31 1 % TL 3 08.31 s.d. < 09.01 1,25 % TL 4 ≥09.01 dan/atau tidak mengisi daftar hadir masuk bekerja 2,5 % MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id PERSENTASE PEMOTONGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA BAGI PEGAWAI YANG PULANG SEBELUM WAKTUNYA YANG BERLOKASI KERJA DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TINGKAT PULANG SEBELUM WAKTU (PSW) WAKTU PULANG BEKERJA PERSENTASE POTONGAN PSW 1 17.00 s.d. < 17.30 bagi yang tidak mengganti waktu keterlambatan 0,5 % 16.31 s.d. < 17.00 PSW 2 16.31 s.d. < 17.00 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 1 % 16.01 s.d. < 16.31 PSW 3 16.01 s.d. < 16.31 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 1,25 % 15.31 s.d. < 16.01 PSW 4 < 16.01 dan tidak mengganti waktu keterlambatan 2,5 % < 15.31 dan/atau tidak mengisi daftar hadir pulang bekerja MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO LAMPIRAN VI PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 214/PMK.01/2011 TENTANG PENEGAKAN DISIPLIN DALAM KAITANNYA DENGAN TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN www.djpp.kemenkumham.go.id