Peraturan Menteri Nomor 160-pmk-06-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 176/PMK.06/2010 TENTANG BALAI LELANG

PERMEN Nomor 160-pmk-06-2013 Tahun 2013

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yakni angka 13 dan 14, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Balai Lelang adalah Badan Hukum INDONESIA berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang lelang 2. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik INDONESIA. 3. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disingkat DJKN, adalah unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara. 5. Direktur Lelang, yang selanjutnya disebut Direktur, adalah salah satu Pejabat unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kegiatan, standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi serta pelaksanaan pembinaan perencanaan lelang, pemeriksaan, pengawasan, dan pembinaan kinerja di bidang lelang berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal. 6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal. 7. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang selanjutnya disebut KPKNL, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. www.djpp.kemenkumham.go.id 8. Pejabat Lelang Kelas I adalah Pejabat Lelang pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berwenang melaksanakan Lelang Eksekusi, Lelang Noneksekusi Wajib, dan Lelang Noneksekusi Sukarela. 9. Pejabat Lelang Kelas II adalah Pejabat Lelang swasta yang berwenang melaksanakan Lelang Noneksekusi Sukarela. 10. Pindah alamat adalah perubahan alamat kantor Balai Lelang dalam satu kota atau kabupaten tempat kedudukannya. 11. Pindah tempat kedudukan adalah perubahan domisili Balai Lelang di luar kota atau kabupaten tempat kedudukan yang lama. 12. Denda adalah kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena pelanggaran terhadap ketentuan penyetoran Bea Lelang. 13. Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang. 14. Penyelenggara Tempat Lelang Berikat sekaligus Pengusaha Tempat Lelang Berikat adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang menyelenggarakan dan mengusahakan Tempat Lelang Berikat. 2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Balai Lelang didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas. (2) Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didirikan oleh: a. swasta nasional; b. BUMN; c. BUMD; d. swasta nasional, BUMN dan/atau BUMD yang bekerja sama dalam bentuk patungan; atau e. swasta nasional, BUMN dan/atau BUMD yang bekerja sama dengan swasta asing dalam bentuk patungan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). www.djpp.kemenkumham.go.id (4) Kepemilikan saham oleh swasta asing sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e ditentukan paling banyak 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari modal disetor. 3. Ketentuan ayat (2) huruf b Pasal 4

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 8A

(1) Kantor perwakilan Balai Lelang yang pindah alamat atau pindah kedudukan dalam Kantor Wilayah yang sama, wajib memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pindah alamat atau pindah kedudukan. (2) Kantor perwakilan Balai Lelang yang pindah alamat atau pindah kedudukan dalam Kantor Wilayah yang sama wajib memberitahukan kepada khalayak umum melalui surat kabar harian setempat. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan: a. fotokopi risalah rapat direksi; b. surat pernyataan tersedianya fasilitas kantor dengan luas paling kurang 36 m2; c. surat keterangan domisili kantor perwakilan Balai Lelang dari kelurahan setempat; www.djpp.kemenkumham.go.id d. SITU atau surat izin/surat keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang; dan e. bukti pengumuman pindah alamat atau pindah tempat kedudukan dalam Kantor Wilayah yang sama. (4) Setiap pindah alamat atau pindah kedudukan dalam Kantor Wilayah yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Kantor Wilayah setempat. (5) Hasil peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Direktur Jenderal c.q Direktur. 6. Di antara

Pasal 10A

Balai Lelang dan Kantor Perwakilan Balai Lelang wajib memasang papan nama di depan kantor. 7. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 32

(1) Terhadap Balai Lelang yang tidak memenuhi surat peringatan atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan, diberikan surat peringatan terakhir oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang. (2) Terhadap Balai Lelang yang tidak mengindahkan surat peringatan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), diberikan surat peringatan terakhir oleh Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang. 10.Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 33

Pasal 33

(1) Dalam hal Balai Lelang tidak memenuhi atau tidak mengindahkan surat peringatan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat peringatan terakhir, Kepala Kantor Wilayah mengajukan usul pemberian sanksi pembekuan izin operasional Balai Lelang. (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri melakukan pembekuan izin operasional Balai Lelang yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usul dari Kepala Kantor Wilayah setempat dan pertimbangan dari Direktur. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Direktur Jenderal menerbitkan surat keputusan pembekuan izin operasional Balai Lelang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterimanya usul pembekuan izin operasional dari Kepala Kantor Wilayah dengan menggunakan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (4) Pembekuan izin operasional Balai Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada para Kepala Kantor Wilayah untuk disebarluaskan. (5) Pembekuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan. 11. Ketentuan

Pasal 35

Pembekuan izin operasional Balai Lelang dicabut, jika Balai Lelang telah menyelesaikan kewajibannya dan masa pembekuan izin operasional telah berakhir 12. Ketentuan Pasal 37 ditambahkan satu huruf yakni huruf g, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Izin operasional Balai Lelang dicabut tanpa didahului dengan surat peringatan, surat peringatan terakhir dan pembekuan izin operasional jika: a. setelah izin operasional diberikan ternyata diperoleh keterangan/data yang tidak benar atau palsu; b. menjual barang yang diserahkan kepadanya selain dengan cara lelang; c. melaksanakan lelang tidak dihadapan Pejabat Lelang; d. melaksanakan Lelang Eksekusi dan/atau Lelang Noneksekusi Wajib; e. melakukan kegiatan usaha di luar izin yang diberikan, antara lain melakukan tindakan pemanggilan kepada debitor, penagihan piutang (debt collector); f. membeli sendiri barang yang dilelang baik langsung maupun tidak langsung; dan/atau g. ada permohonan pencabutan izin operasional secara tertulis dari Direksi Balai Lelang, dengan melampirkan akta keputusan RUPS mengenai pembubaran Balai Lelang. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Permohonan izin operasional Balai Lelang dan permohonan izin perubahan pemegang saham yang masih dalam proses penyelesaian, tetap diproses sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.06/2010 tentang Balai Lelang; b. Izin operasional Balai Lelang dengan besaran modal disetor sesuai dengan ketentuan pada saat izin operasional Balai Lelang diterbitkan dinyatakan tetap berlaku; c. Balai Lelang dengan kepemilikan saham terdiri dari swasta nasional, BUMN dan/atau BUMD yang bekerja sama dengan swasta asing dalam bentuk patungan, harus asing menjadi paling banyak 49% (empat puluh sembilan perseratus) dari modal disetor paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun. 2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2013 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, MUHAMAD CHATIB BASRI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

Pasal I

Koreksi

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 4A

Pasal 8A

Pasal 10A

Pasal 11

Pasal 23

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 35

Pasal 37

Pasal II

diubah dan ditambahkan huruf n, sehingga

berbunyi sebagai berikut:

(1) Direksi Balai Lelang mengajukan permohonan izin operasional Balai Lelang secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. (2) Permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dokumen persyaratan: a. akta pendirian Balai Lelang, yang dibuat di hadapan Notaris dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang; b. bukti modal disetor paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); c. rekening koran atas nama Balai Lelang yang bersangkutan; d. proposal pendirian Balai Lelang memuat antara lain: 1) ruang lingkup kegiatan Balai Lelang; 2) struktur organisasi berikut personil, termasuk tenaga penilai, tenaga hukum, apabila tenaga penilai dan tenaga hukum bekerja sebagai karyawan Balai Lelang yang bersangkutan; dan 3) rencana kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun; e. neraca awal Balai Lelang yang bersangkutan; f. sertifikat atau tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa paling singkat 2 (dua) tahun serta foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas kantor dengan luas paling kurang 60 m2 dan gudang/tempat penyimpanan barang dengan luas paling kurang 100 m2; g. fotokopi identitas para pemegang saham dan direksi Balai Lelang dengan menunjukkan aslinya; h. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Balai Lelang, para pemegang saham dan direksi dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk pemegang saham berkewarganegaraan asing tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku; i. Surat Pernyataan dari para pemegang saham dan direksi Balai Lelang bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam Daftar www.djpp.kemenkumham.go.id Orang Tercela (DOT) dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini; j. Surat Keterangan Domisili kantor Balai Lelang dari kelurahan setempat; k. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat izin/keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang; l. bukti tersedianya tenaga penilai berupa ijazah/sertifikat penilai dan surat perjanjian kerja, apabila tenaga penilai yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang; m. bukti tersedianya tenaga hukum berupa ijazah sarjana hukum dan surat perjanjian kerja, apabila tenaga hukum yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang; n. fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan fotokopi surat izin bekerja dari instansi berwenang bagi direksi atau pengurus dan komisaris berkewarganegaraan asing. (3) Izin operasional Balai Lelang diberikan setelah: a. dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan lengkap; dan b. dilakukan peninjauan lokasi. 4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Balai Lelang dapat melakukan kegiatan usaha lelang di Tempat Lelang Berikat dan bertindak sebagai Penyelenggara Tempat Lelang Berikat sekaligus Pengusaha Tempat Lelang Berikat. (2) Untuk dapat melakukan kegiatan usaha lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Balai Lelang harus mengajukan permohonan surat izin usaha lelang di Tempat Lelang Berikat secara tertulis kepada Direktur Jenderal cq. Direktur Lelang dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah. (3) Permohonan surat izin usaha lelang di Tempat Lelang Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen persyaratan: a. surat keputusan Izin Operasional Balai Lelang; b. bukti telah terdaftar di Bea Cukai sebagai Pengusaha yang memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK); www.djpp.kemenkumham.go.id c. dokumen kepemilikan atau penguasaan Tempat Lelang paling singkat 3 (tiga) tahun yang dilengkapi dengan rencana denah yang menggambarkan tempat penimbunan barang yang akan dilelang dan tempat lelang; dan d. fotokopi kartu identitas para pemegang saham dan direksi Balai Lelang dengan menunjukkan aslinya. (4) Direktur Jenderal cq. Direktur melakukan kajian terhadap permohonan surat izin usaha lelang di Tempat Lelang Berikat setelah permohonan beserta dokumen persyaratan lengkap diterima. (5) Direktur Jenderal cq. Direktur dan/atau Kantor Wilayah melakukan peninjauan lapangan terhadap fasilitas yang dimiliki/dikuasai Balai Lelang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha lelang di Tempat Lelang Berikat. (6) Dalam hal berdasarkan hasil kajian dan hasil peninjauan lapangan terhadap fasilitas yang dimiliki/dikuasai Balai Lelang telah sesuai dengan gambaran perencanaan denah tempat penimbunan barang yang akan dilelang dan tempat lelang, Direktur Jenderal memberikan persetujuan atas surat izin usaha lelang di Tempat Lelang Berikat. 5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A yang berbunyi sebagai berikut:

disisipkan 1 (satu) pasal, yakni

yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Dalam hal terjadi perubahan pemegang saham, Balai Lelang wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah keputusan perubahan pemegang saham, dengan melampirkan: a. fotokopi identitas calon pemegang saham yang baru dengan menunjukkan aslinya; b. fotokopi NPWP calon pemegang saham yang baru dengan menunjukkan aslinya, khusus untuk calon pemegang saham Asing, ketentuan mengenai hal tersebut tunduk pada ketentuan perpajakan yang berlaku; c. surat pernyataan dari para calon pemegang saham yang baru, bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam DOT; dan d. rekening koran atas nama Balai Lelang yang bersangkutan. (2) Direktur Jenderal memberikan izin perubahan pemegang saham setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan lengkap, dengan format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Balai Lelang yang telah memperoleh izin perubahan pemegang saham, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pengesahan perubahan pemegang saham oleh instansi yang berwenang, wajib memberitahukan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan Balai Lelang, dengan melampirkan: a. Notaris tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang; b. surat keterangan atau pengesahan dari instansi yang berwenang tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang; dan c. fotokopi NPWP para pemegang saham yang baru dengan menunjukkan aslinya. (4) Balai Lelang yang melakukan perubahan pemegang saham, sementara modal disetornya kurang dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), wajib menambahkan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3). 8. Ketentuan Pasal 23 huruf b, c, e, dan huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Balai Lelang berkewajiban: a. membayar imbalan jasa Pejabat Lelang Kelas II sesuai ketentuan; b. menyerahkan bukti pembayaran Jaminan Penawaran Lelang dari peserta lelang dan salinan rekening koran Balai Lelang yang mencantumkan data penyetoran Jaminan Penawaran Lelang sesuai dengan ketentuan kepada Pejabat Lelang yang melaksanakan lelang; c. mengembalikan Jaminan Penawaran Lelang tanpa potongan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli; d. menyetorkan Bea Lelang ke Kas Negara paling lama 1 (satu) hari kerja setelah Harga Lelang dibayar oleh Pembeli; e. menyetorkan Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang wanprestasi kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II; f. menyetorkan Jaminan Penawaran Lelang dari Pembeli yang wanprestasi sebesar 50% (lima puluh persen) ke Kas Negara dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah pembatalan penunjukan Pembeli oleh Pejabat Lelang atau 1 (satu) hari kerja setelah hasil klaim garansi Bank diterima oleh Balai Lelang, dan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada yang berhak sesuai dengan perjanjian, dalam hal lelang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas I; www.djpp.kemenkumham.go.id g. menyerahkan bukti pelunasan harga lelang berupa kuitansi, bukti setor/transfer, salinan rekening koran Balai Lelang yang mencantumkan data pelunasan harga lelang, bukti setor Bea Lelang, PPh Final atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, kepada Pejabat Lelang pada saat meminta Salinan Risalah Lelang; h. menyerahkan Kutipan Risalah Lelang dan kuitansi pembayaran lelang kepada Pembeli setelah kewajiban Pembeli dipenuhi; i. menyerahkan barang dan dokumen kepemilikan objek lelang kepada Pembeli setelah kewajiban Pembeli dipenuhi; j. menyerahkan hasil bersih lelang kepada pemilik barang paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah pembayaran diterima; dan k.menyelenggarakan administrasi perkantoran dan pelaporan. 9. Ketentuan ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: