PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKALRADIO SWARA WIDURI KABUPATEN PEMALANG

PERDA Nomor 11 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 7

Radio Swara Wid ri FM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) merupakan perubahan dari LPPL Radio Swara Widuri AM dan LPPL Radio Swara Widuri FM yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 21 Tahun 2006 tcntang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri Ka bu paten Pemalang.

Pasal 6

BAB 4

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas mempunyai tugas dan wewenang: a. MENETAPKAN

Pasal 12

Koreksi

(1) Dewan Pengawas selain dari unsur Pemerintah Daerah, berhak mendapatkan penghasilan dan tunjangan lain. (2) Besaran penghasilan dan t mjangan lain Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dian, r dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Koreksi

Pasal 15

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. berhalangan t tap; e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atuu f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. (2) Apabila terdapal anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, maka dilakukan penggantian anggota dewan pengawas dari unsur yang sama. (3) Masa jabatan anggota dewan pengawas pengganti sebagaima dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan sisa masa jabatan anggora dewan pengawas yang digan tikan. (4) Penggantian anggota. Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati. (5) Ketentuan mengenai tata cara penggantian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maupun ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturai Bupati,

Pasal 14

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan Anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Bupati. 7 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id (1) Anggota Dewan Direksi berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri atas 1 (satu) orang Direktur Utama, 1 [satu] orang Direktur Umum dan 1 (satu) orang Direktur Penyiaran. (2) Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara ex officio dijabat oleh Pejabat Administrator yang membidangi informasi dan komunikasi publik. (3) Direktur Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh unsur Pegawai Negeri Sipil pada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika (4) Calon Direktur Penyiaran 1:erpilih diangkat dengan Keputusan Dewan Pengawas. (5) Dewan Direksi bertanggung jawab kepada Dewan Pengawas. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata cara pemilihan Direktur sebagaimana dimak ud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

BAB 2

Persyaratan 9 jdih.pemalangkab.go.id

Pasal 24

Koreksi

(1) Direktur Penyiaran diberhentikan karena: a. masa jabatan berakhir; b. meninggal dunia; c. mengundurkan diri; d. berhalangan tetap; e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap; atau f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19. (2) Apabila Direktur Penyiaran diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, maka dilakukan penggantian. (3) Penggantian Direktur Pcnyiaran ditetapkan oleh Dewan Pengawas. (4) Ketentuan mengenai tata cara pemberhentian Direktur Penyiaran sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati,

Pasal 23

(1) Direktur Penyiaran diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Pengawas. (2) Direktur Penyiaran mernpunyai masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Direktur Penyiaran diat.ur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pasal 27

BABV KEPEGAWAIAN ( 1) Dewan Pengaw· s menunjuk dan mengangkat Direktur Penyiaran lama atau bukan Direktur Penyiaran lama yang memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai Pejabat Sementara Direktur Penyiaran, apabila: a. masa jabatan Direktur Penyiaran berakhir; b. pemilihan Direktur Penyia an baru masih dalam proses; atau c. pengangkatan Direktur Penyiaran baru masih dalam proses penyelesaian. (2) Penunjukan dan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Penyiaransebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas. (3) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang. (4) Dewan Pengawas menyampaikan pengangkatan Pejabat Sementara Direktur Penyia an sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Keputusan Dewan Pengawas ditetapkan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pejabat Sementara Direktur Penyiaran diatur dalam Peraturan Bupati,

Pasal 26

BAB VI

PENYELENGGARAAN PENYIARAN (1) Pembinaan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1)

Pasal 28

Koreksi

(2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dapat mengangkat pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari profesional lainnya. (3) Pengangkatan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksankan sesuai ketentuan peraturan perudang-undangan dengan mempertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam meningkatkan pelayanan. (4) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pernalang. 12 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dapat menyelenggarakan penyiaran melalui sistem terestrial dengan klasifikasi penyiaran radio FM secara analog atau digital.

Pasal 35

Pasal 34

( 1) Isi siaran LPPL Radio Swara Widuri Ka bu paten Pemalang memberikan perlindungan clan pernberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak- anak dan remaja, dengan rnenyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan LPPL Kabupaten Pernalang harus mencantumkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai isi siaran. (2) Isi siaran LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. (3) Isi siaran LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang yang dikemas dalam mata acara siaran yang berasal dari luar negeri dapat disiarkan dengan tidak merugikan kcpentingan nasional dan tata nilai yang berlaku di INDONESIA serta tidak merusak hubungan dengan negara sahabat.

Pasal 33

Pasal 32

(2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang hanya dapat berjaringan secara programatis siaran dengan RRI. 13 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id (1) Pengiklan dan perusahaan periklanan tidak dapat mempengaruhi arah dan kebijaksanaan isi atau redaksi dan program-program siaran. (2) LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang, pengiklan, dan perusahaan periklanan bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan oleh pembuatan dan penayangan periklanan penyiaran. (3) Penyelenggaraan penyiaran mematuhi ketentuan dalam perundang- undangan yang berlaku dan etika Pariwara INDONESIA. Pasal40 (1) Materi siaran iklan harus sesuai kode etik periklanan, persyaratan yang dikeluarkan oleh KPI, dan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Siaran iklan niaga yang disiarkan pada mata acara siaran untuk anak- anak mengikuti standar siaran untuk anak-anak. (3) Waktu siaran iklan niaga LPPL Radio Swara Widuri Kabupaten Pemalang paling banyak 1 scro (lima 1 elas persen) dari seluruh waktu siaran setiap hari. (4) Waktu siaran iklan layanan masyarakat paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) dari siaran iklannya setiap hari. (5) Materi siaran i Ian harus rnenggunakan sumber daya lokal.

Pasal 39

Pasal 38

Pasal 37

Pasal 36

14 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id (1) Masyarakat berhak berperan dalam mengembangkan penyelenggaraan penyiaran.

Pasal 45

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN (1) Laporan tahunan LPPL Kabupaten Pemalang ditandatangani oleh Dewan

Pasal 51

Koreksi

(1) Tahun buku LPPL Radio Swarn Widuri Kabupaten Pemalang adalah tahun anggaran Daerah. (2) LPPL Radio Swara Widuri ab paten Pemalang harus membuat laporan tahunan, laporan berkala, clan laporan keuangan.

Pasal 50

Koreksi

17 jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id ~------ ......__ _ '~I SUBY KTO, SH, MSi 'p~~bin Tingkat I NIP. 19650 199203 1 006 Salinan sesuai dengan aslinya KEPA.LA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN PEMALANG NO REG PERATURAN DAER~H :KABUPATEN PEMALANG PROVINS! JAWA TENGAH: (11-335/2022) LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2022 NOMOR 11 Pj. SEKRETARIS DAERAJ-I KABUPATEN PEMALANG KEPALA DINAS TENAGA KERJA., ttd cap MOH. SIDIK Diundangkan di Pe alang pada tanggal 23 Oesember 2022 Plt.BUPATI PEMALANG WAKIL BUPATI, ttd cap MANSUR HIDAYAT Ditetapkan di Pemalang pada tanggal, 23 Desember 2022 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pcncrnpatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 55

18 ' jdih.pemalangkab.go.id jdih.pemalangkab.go.id Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan independen adalah tidak bergantung pada dan tidak dipengaruhi oleh pihak lain. Yang dimaksud dengan netral adalah tidak memihak kepada kepentingan salab satu pihak. Yang dimaksud de: gan tidak komersial adalah tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi juga lebih mengutamakan peningkatan layanan masyarakat.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 1

II. PASAL DEMI PASAL Seiring perkern bangan dan kemajuan teknologi, hak untuk mengetahui dan hak unt ik rnendapatkan informasi menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Untuk memperoleh informasi yang berimbang, diperlukan lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat. Selaku lembaga penyiaran publik, LPPL Kabupaten Pemalang membuka ruang publik dcngan memberikan hak memperoleh informasi yang benar da menyarnpaikan pendapat atau aspirasi bagi masyarakat, sehingga menempatkan rnasyarakat sebagai warga negara yang wajib dilindungi haknya dalarn memperoleh informasi. Untuk itu, LPPL Kabupaten Pernalang menyelenggarakan penyiaran yang senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat. LPPL Ka bu paten Pemalang diperlukan oleh Kabupaten Pemalang yang berfungsi sebagai identitas Daerah dan pembentuk citra positif Daerah, selam berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, kebudayaan, hiburan, kontrol sosial, perekat sosial, ekonomi, wahana pencerahan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, Peraturan Dae· ah Nomor 21 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Widuri hanya mengatur pembentukan dan penyelenggaraan, belum dapat memenuhi kebutuhan hukum terkait penyelenggaraan penyiaran dan perkembangan teknologi penyiaran, sehingga perlu dilakukan penyesuaian. I. UMUM LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO SWARA VIDURI KABUPATEN PEMALANG ~"'ENT ANG NOMOR 11 TAHUN 2022 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKALRADIO SWARA WIDURI KABUPATEN PEMALANG

BAB I

Pasal 7

Pasal 6

BAB I

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 5

BAB III

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

BAB II

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

BAB 2

Pasal 9

BAB 1

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Kesatu

BAB IV

Pasal 13

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 17

Pasal 30

Pasal 29

BAB 4

Pasal 12

Pasal 11

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

BAB 3

Pasal 15

Pasal 14

Pasal 18

BAB 1

BAB Ketiga

Pasal 17

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 20

BAB 5

Pasal 16

Pasal 21

Pasal 20

Pasal 19

BAB 3

Pasal 19

Pasal 24

Pasal 23

Pasal 22

BAB 2

Pasal 24

Pasal 23

Pasal 22

Pasal 27

Pasal 26

BAB 4

Pasal 27

Pasal 26

Pasal 25

Pasal 31

BAB 5

Pasal 25

Pasal 31

BAB Ketiga

Pasal 30

BAB Kedua

Pasal 29

BAB Kesatu

BAB VI

Pasal 28

Pasal 35

Pasal 34

Pasal 33

Pasal 32