PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN RUMAH KOS

PERDA Nomor 2 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

PENGELOLAAN RUMAH KOS

Pasal 5

(1) Pengelolaan rumah kos yang diatur dalam Peraturan Daerah ini termasuk kamar kos. (2) Pengelolaan rumah kos dilakukan oleh pemilik rumah kos. (3) Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili di desa/kelurahan lokasi rumah kos, dapat diselenggarakan sendiri atau dilimpahkan kepada pihak lain. (4) Pengelolaan rumah kos sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang pemiliknya berdomisili diluar desa/kelurahan lokasi rumah kos, wajib melimpahkan pengelolaan rumah kos kepada pihak lain yang berdomisili dan/atau tinggal di sekitar lokasi rumah kos.

Pasal 6

(1) Pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara tertulis antara pemilik rumah kos dengan pengelolarumah kos. (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat : a. pelimpahan pengelolaan rumah kos dari pemilik rumah kos kepada pengelolarumah kos; dan b. pernyataankesediaan pengelola rumah kos untuk mengelolarumah kos. (3) Dokumen pelimpahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diketahui oleh Kuwu/Lurah setempat.

Pasal 7

(1) Pemilik/pengelola rumah kos wajib memisahkan lokasi rumah kos atau kamar kos laki-laki dan perempuan tidak dalam satu bangunan, kecuali bagi mereka yang berstatus suami-isteri dibuktikan dengan asli buku nikah. (2) Apabila rumah kos terdiri atas lebih dari 10 (sepuluh) kamar, pemilik/pengelola rumah kos wajib menyediakan tenaga pengamanan. (3) Pemilik/pengelola rumah kos yang memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) kamar wajib membuat papan nama rumah kos yang diletakkan pada bagian depan bangunan pada lokasi yang mudah terlihat dan terbaca oleh umum. (4) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan: a. Peruntukan kos laki-laki atau perempuan; b. Nama rumah kos; c. Nomor izin rumah kos; d. Jumlah kamar; e. Pemilik rumah kos; f. Pengelola rumah kos; g. Alamat lokasi rumah kos; (5) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berukuran 1 x 1 meter, dengan warna dasar putih dan tulisan warna hitam.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

(1) Setiap orang berhak untuk menyelenggarakan usaha rumah kos. (2) Setiap orang yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berhak mendapatkan izin penyelenggaraan rumah kos.

Pasal 11

Setiappemilik dan/atau penyelenggararumahkosberkewajibanuntuk: a. memilikiizinpenyelenggaraanrumahkos; b. menjamin keberadaan rumah kos sesuai dengan fungsinya; c. bertanggung jawab secara keseluruhan segala aktifitas yang terjadi di dalam rumah kos khususnya dalam hal keamanan/ketertiban, kebersihan dan kesehatan di lingkungan rumah kos; d. menyediakan fasilitas penunjang rumah kos yang layak, sekurang-kurangnya: 1. fasilitas penerangan di lingkungan rumah kos; 2. minimal 1 (satu) kamar mandi dan toilet untuk setiap 3 (tiga) kamar kos; dan 3. tempat penampungan sampah sementara bagi penghuni kos; e. membuat tata tertib dan jadwal bertamu rumah kos yang ditempel ditempat yang mudah terbaca oleh penghuni rumah kos maupun tamu; f. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas penghuni rumah kos kepada Kuwu/Lurah setempat melalui Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga, setiap 1 (satu) bulan; g. melaporkan kepada Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga setempat apabila ada tamu yang menginap di kamar kos; h. memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penghuni rumah kos untuk dapat berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan di lingkungan setempat; i. mentaati segala ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan. Pasal12 (1) Penghuni rumah kos berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari pemilik dan/atau pengelola rumah kos. (2) PenghuniRumahKosberkewajiban: a. memiliki dan menunjukkan asli Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya yang sah; b. memenuhi kewajiban sebagaipenduduksetempatdan menyesuaikandengankehidupansosialbudayas etempat; c . mentaatitatatertibdalamrumahkos; e. dalam hal ada tamu menginap, penghuni rumah kos wajib melaporkan kepada pemerintah desa/kelurahan atau kepala lingkungan setempat paling lama 1x24 jam.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan atas penyelenggaraan rumah kos. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. sosialisasi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan penyelenggaraanrumah kos dan administrasi kependudukan kepada pemilik/pengelola rumah kos dan/atau penghunirumah kos; dan b. pembinaan lain yang dianggap perlu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraanrumah kos. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan guna memastikan kesesuaian pengelolaan rumah kos dengan izin penyelenggaraan rumah kos; dan/atau b. pemeriksaan sewaktu-waktu berkenaan dengan pengaduan masyarakat terhadap segala aktifitas di rumah kos yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Pasal 16

(1) Bupati membentuk tim pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah kos dengan Keputusan Bupati. (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah kos dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban umum berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis lainnya.

Pasal 17

(1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban di lingkungan rumah kos. (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. menyampaikan keluhan kepada pemilik dan/atau pengelolarumah kos apabila pengelolaan rumah kos menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, baik lisan maupun tertulis; dan b. menyampaikan keluhan kepada pemerintah desa/kelurahan atau RT/RWsetempat apabila pengelolaan rumah kos menimbulkan gangguan ketertiban masyarakat, baik lisan maupun tertulis.

Pasal 18

(1) Pemilik/pengelola rumah kos berkewajiban memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf a. (2) RT/RW dan/atau pemerintah desa/kelurahan setempat berkewajiban untuk memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (2) huruf b. (3) Apabila tidak mampu memberikan penyelesaian atas hal yang dikeluhkan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (2) huruf b, pemerintah desa/keluruhan meneruskan keluhan masyarakat kepada Camat untuk mendapatkan penyelesaian.