PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

PERDA Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi. 2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah. 8. Perangkat desa adalah bagian dari pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat desa, unsur pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 9. Badan Pemusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Pengangkatan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Kepala Desa untuk mengisi jabatan perangkat desa yang meliputi proses penjaringan, penyaringan, konsultasi, dan penetapan menjadi Perangkat Desa. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa. 12. Hari adalah hari kerja. 13. Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan daiam penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

KEDUDUKAN, SUSUNAN, DAN MASA KERJA PERANGKAT DESA

Pasal 2

Koreksi

(1) Perangkat desa terdiri atas : a) Sekretariat desa; b) Pelaksana kewilayahan; dan c) Pelaksana teknis. (2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa.

Pasal 3

Koreksi

(1) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat. (2) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan. (3) Dalam hal bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 3 (tiga) urusan, susunannya adalah: a) Urusan tata usaha dan umum; b) Urusan keuangan; dan c) Urusan perencanaan (4) Dalam hal bidang urusan sebgaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas 2 (dua) urusan, susunannya adalah: a) Urusan tata usaha, umum dan perencanaan; dan b) Urusan keuangan (5) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh kepala urusan.

Pasal 4

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan secara proporsional antara kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang tugas. (3) Tugas pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan desa. (4) Pelaksana kewilayahan dilaksanakan oleh kepala dusun yang dipilih dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 5

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi. (3) Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 3 (tiga) seksi, susunan adalah sebagai berikut : a) Seksi pemerintahan; b) Seksi kesejahteraan; dan c) Seksi pelayanan. (4) Dalam hal pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 2 (dua) seksi, susunan adalah sebagai berikut : a) Seksi pemerintahan; dan b) Seksi kesejahteraan dan pelayanan (5) Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dipimpin oleh kepala seksi.

Pasal 6

Kepala Dusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4) diangkat oleh kepala desa berdasarkan musyawarah mufakat dari penduduk desa yang bertempat tinggal tetap di wilayah dusun setempat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

(1) Musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diikuti oleh peserta rapat yang terdiri atas Ketua Rukun Warga, Ketua Rukun Tetangga, Tokoh Masyarakat, tokoh Pemuda, dan Organisasi wanita yang ada di wilayah dusun setempat. (2) Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang memenuhi syarat kepada Kepala Desa. (3) Calon Kepala Dusun hasil musyawarah mufakat yang dipilih oleh Kepala Desa dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; (4) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon kepala dusun kepada kepala desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; (5) Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; (6) Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; (7) Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan musyawarah mufakat kembali bagi calon perangkat desa. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian rekomendasi oleh Camat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Masa kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah sampai dengan yang bersangkutan berusia 60 tahun. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

Koreksi

Kepala desa merupakan penanggungjawab dalam proses pengangkatan perangkat desa.

Pasal 10

Koreksi

(1) Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a) berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b) berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; c) memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan khusus sebgaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a) memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer dengan baik minimal program Microsoft word (MS) dan Microsoft Excel yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat pernyataan di atas materai cukup; b) tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari pegawai negeri, TNI/POLRI, kepala desa, perangkat desa, atau pegawai BUMN/BUMD/BUM Desa; c) berkelakuan baik, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian; d) tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; e) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; f) tidak terkait dan/atau bekerja pada instansi pemerintah/swasta lainnya dengan waktu kerja yang sama; g) khusus untuk jabatan kepala dusun, calon harus bertempat tinggal di wilayah dusun setempat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, kecuali di wilayah dusun setempat tersebut tidak ada yang mencalonkan, dapat diisi dari wilayah dusun lain dalam lingkup 1 (satu) desa; dan h) bagi calon perangkat desa yang berasal dari BPD harus nonaktif dari keanggotaan BPD selama proses pemilihan/pengangkatan Perangkat Desa yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup. (4) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah: a) Kartu Tanda Penduduk; b) Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup; d) Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e) Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; f) Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang; dan g) Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Pasal 11

(1) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a) penjaringan dan penyaringan; b) konsultasi kepada camat; c) penerbitan rekomendasi camat; dan d) pengangkatan perangkat desa. (2) Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a) kepala desa membentuk Panitia yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan minimal seorang anggota; b) Panitia melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa; c) pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan; d) hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon yang dikonsultasikan oleh kepala desa kepada camat; e) Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon perangkat desa selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja; f) rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; g) dalam hal Camat memberikan persetujuan, kepala desa menerbitkan keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa; dan h) dalam hal rekomendasi camat berisi penolakan, kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali bakal calon perangkat desa. (3) Tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah: a. mengumumkan penerimaan Perangkat Desa; b. melaksanakan pendaftaran penerimaan Perangkat Desa; c. menyelenggarakan seleksi penerimaan Perangkat Desa; dan d. melaporkan hasil pelaksanaan seleksi penerimaan Perangkat Desa kepada Kepala Desa. (4) Dalam melaksankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Panitia bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa berhak menerima: a. penghasilan tetap; b. tunjangan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa; serta c. jaminan kesehatan. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah. (3) Selain penghasilan tetap perangkat desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan besaran tunjangan serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Perangkat Desa berkewajiban: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA, dan Bhinneka Tunggal Ika; b. membantu Kepala Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; c. membantu Kepala desa dalam memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa; d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan prinsip tata kelola Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme; f. membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa. g. membantu Kepala Desa dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa; h. membantu Kepala Desa dalam menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa; i. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan perekonomian, masyarakat Desa; j. membantu Kepala Desa dalam melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa; k. membantu Kepala Desa dalam memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa l. membantu Kepala Desa dalam mengembangkan potensi sumber daya alamdan melestarikan lingkungan hidup; dan m. masuk kerja yang dibuktikan dengan daftar hadir berupa buku presensi atau alat presensi secara elektronik.

Pasal 22

Perangkat Desa dilarang: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; j. Ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Pasal 23

Larangan dalam pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa: a. setiap orang atau sekelompok orang dilarang secara sengaja menghalang-halangi atau menggagalkan proses pengangkatan Perangkat Desa; b. setiap orang atau sekelompok orang dilarang-memberikan ancaman bagi keselamatan panitia pengangkatan perangkat Desa, tim penguji, bakal calon, calon dan/atau keluarganya; dan c. setiap orang dilarang memberikan tanda/keterangan tentang materi dan hasil ujian tertulis sebelum diumumkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 27

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana; (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; d. memeriksa hand phone, komputer, buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan atau dokumen yang dibawa; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak sesuai Peraturan Daerah ini; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan atau k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai Peraturan Daerah ini dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Koreksi

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007 Nomor 2/E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Koreksi

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi. Ditetapkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Maret 2017 BUPATI BANYUWANGI Ttd. H. ABDULLAH AZWAR ANAS Diundangkan di Banyuwangi Pada tanggal 24 Maret 2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI, Ttd. Drs . DJADJAT SUDRADJAT, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19591227 198603 1 022 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 3 OMOR NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 51-3/2017 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERANGKAT DESA I. PENJELASAN UMUM Dengan telah diundangkannya UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 47 Tahun 2015 maka Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perangkat Desa perlu ditinjau kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu membentuk kembali Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 13

BAB Kedua

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

Pasal 18

BAB IX

Pasal 19

BAB X

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB XI

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

Pasal 26

BAB XIII

Pasal 27

BAB XIV

Pasal 28

BAB XV

Pasal 29

BAB XVI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25