Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor 198-pmk-05-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 198-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang PELAKSANAAN LIKUIDASI ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

Berlaku

PERMEN Nomor 197-pmk-07-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 197-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2012

Berlaku

PERMEN Nomor 196-pmk-07-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 196-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT SERTA DANA TAMBAHAN INFRASTRUKTUR PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN ANGGARAN 2013

Berlaku

PERMEN Nomor 195-pmk-07-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 195-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI ACEH TAHUN ANGGARAN 2013

Berlaku

PERMEN Nomor 194-pmk-03-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 194-pmk-03-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENJUALAN DAN PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN/ATAU PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH BAGI KONTRAKTOR PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA GENERASI I

Berlaku

PERMEN Nomor 193-pmk-011-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 193-pmk-011-2012 Tahun 2012 tentang PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN SEMENTARA TERHADAP IMPOR TEPUNG GANDUM

Berlaku

PERMEN Nomor 192-pmk-02-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 192-pmk-02-2012 Tahun 2012 tentang PENINGKATAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK PADA KEMENTERIAN/LEMBAGA

Berlaku

PERMEN Nomor 191-pmk-07-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 191-pmk-07-2012 Tahun 2012 tentang ALOKASI DEFINITIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PEMERINTAH PUSAT YANG DIBAGIKAN KEPADA SELURUH KABUPATEN DAN KOTA TAHUN ANGGARAN 2012

Berlaku

PERMEN Nomor 190-pmk-05-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 190-pmk-05-2012 Tahun 2012 tentang TATA CARA PEMBAYARAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

Berlaku

PERMEN Nomor 19-prt-m-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19-prt-m-2012 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENATAAN RUANG KAWASAN SEKITAR TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH

Berlaku

PERMEN Nomor 19-pmk-010-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19-pmk-010-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 199/PMK.010/2008 TENTANG INVESTASI DANA PENSIUN

Berlaku

PERMEN Nomor 19-permentan-ot-140-3-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19-permentan-ot-140-3-2012 Tahun 2012 tentang PERSYARATAN MUTU BENIH, BIBIT TERNAK, DAN SUMBERDAYA GENETIK HEWAN

Berlaku

PERMEN Nomor 19-m-ind-per-2-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19-m-ind-per-2-2012 Tahun 2012 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) SELANG KARET UNTUK KOMPOR GAS LPG SECARA WAJIB

Berlaku

PERMEN Nomor 19-m-dag-per-3-2012 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19-m-dag-per-3-2012 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 32/M-DAG/PER/8/2010 TENTANG UNIT PELAYANAN PERDAGANGAN

Berlaku

PERMEN Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang PEDOMAN PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH

Berlaku

PERMEN Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang PEMBENTUKAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG

Berlaku

PERMEN Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang KEBIJAKAN PENYELARASAN MINIMUM ESSENTIAL FORCE KOMPONEN UTAMA

Berlaku

PERMEN Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PEMBERLAKUAN STANDAR NASIONAL INDONESIA MENGENAI PERLENGKAPAN-KENDALI LAMPU SEBAGAI STANDAR WAJIB

Berlaku

PERMEN Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGEMBANGAN MEDIA TELEVISI PENDIDIKAN

Berlaku

PERMEN Nomor 19 Tahun 2012

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2012 tentang SYARAT-SYARAT PENYERAHAN SEBAGIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KEPADA PERUSAHAAN LAIN

Berlaku