PP

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

PP Nomor 36 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam PERATURAN PEMERINTAH ini yang dimaksud dengan: 1. Minyak Bumi, Gas Bumi, Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Kegiatan Usaha Hulu, Kegiatan Usaha Hilir, Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, Niaga, Badan Usaha, Bentuk Usaha Tetap, Izin Usaha, Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengatur, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi. 3. Bahan Bakar Lain adalah bahan bakar yang berbentuk cair atau gas yang berasal dari selain Minyak Bumi, Gas Bumi dan Hasil Olahan. 4. LPG adalah gas hidrokarbon yang dicairkan dengan tekanan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan penanganannya yang pada dasarnya terdiri atas propana, butana, atau campuran keduanya. 5. LNG adalah Gas Bumi yang terutama terdiri dari metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160º C) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan. 6. Hasil Olahan adalah hasil dan/atau produk selain Bahan Bakar Minyak dan/atau Bahan Bakar Gas yang diperoleh dari kegiatan usaha Pengolahan Minyak dan Gas Bumi baik berupa produk akhir atau produk antara kecuali pelumas dan produk petrokimia. 7. Cadangan ... 7. Cadangan Strategis Minyak Bumi adalah jumlah tertentu Minyak Bumi yang ditetapkan Pemerintah yang harus tersedia setiap saat untuk kebutuhan bahan baku Pengolahan di dalam negeri guna mendukung ketersediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dalam negeri. 8. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional adalah jumlah tertentu Bahan Bakar Minyak untuk mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri. 9. Pengolahan Lapangan adalah kegiatan pengolahan hasil produksi sendiri sebagai kelanjutan dan/atau rangkaian kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Minyak dan Gas Bumi sepanjang tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba atau untuk tujuan komersial. 10. Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa adalah kegiatan menyalurkan Gas Bumi melalui pipa meliputi kegiatan transmisi, dan/atau transmisi dan distribusi melalui pipa penyalur dan peralatan yang dioperasikan dan/atau diusahakan sebagai suatu kesatuan sistem yang terintegrasi. 11. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional adalah dokumen mengenai rencana pengembangan dan pembangunan jaringan transmisi dan distribusi Gas Bumi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan dapat disesuaikan setiap tahun. 12. Ruas Transmisi adalah ruas tertentu dari jaringan pipa transmisi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 13. Wilayah Jaringan Distribusi adalah wilayah tertentu dari jaringan distribusi Gas Bumi yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional. 14. Hak ... 14. Hak Khusus adalah hak yang diberikan Badan Pengatur kepada Badan Usaha untuk mengoperasikan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Ruas Transmisi dan/atau pada Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan lelang. 15. Tarif adalah biaya yang dipungut sehubungan dengan jasa Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa. 16. Kegiatan Usaha Niaga Umum (Wholesale) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan /atau Hasil Olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu. 17. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (Trading) adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Bahan Bakar Lain dan/atau Hasil Olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai/menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (receiving terminal). 18. Kelangkaan Bahan Bakar Minyak adalah suatu kondisi tidak terpenuhinya kebutuhan masyarakat atas Bahan Bakar Minyak di daerah tertentu dalam waktu tertentu. 19. Daerah Terpencil adalah suatu wilayah yang sulit dijangkau, dan sarana/infrastruktur transportasi terbatas serta wilayah yang ekonomi masyarakatnya belum berkembang sehingga diperlukan biaya yang tinggi dalam penyaluran Bahan Bakar Minyak. BAB II ...

BAB II

PENYELENGGARAAN KEGIATAN USAHA HILIR

Pasal 2

Koreksi

Kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Pasal 3

Koreksi

Pemerintah melakukan pengaturan, pembinaan, dan pengawasan atas penyelenggaraan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pengaturan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi: a. Izin Usaha yang diberikan kepada Badan Usaha; b. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas, dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan; c. jaminan ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; d. pemanfaatan Gas Bumi untuk kebutuhan dalam negeri; e. Cadangan Strategis Minyak Bumi guna mendukung penyediaan Bahan Bakar Minyak dalam negeri; f. kebijakan Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional; g. Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; h. teknis … h. teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat; i. mekanisme dan/atau formulasi harga Bahan Bakar Gas dan jenis Bahan Bakar Minyak tertentu pada masa sebelum harga dapat diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang wajar dan sehat; j. ketersediaan dan distribusi jenis Bahan Bakar Minyak tertentu; k. peningkatan potensi kemampuan nasional; l. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Pasal 5

Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf f, huruf h, dan huruf i mempertimbangkan masukan dari Badan Pengatur dan/atau instansi terkait.

Pasal 6

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan oleh Menteri yang meliputi: a. jenis, standar dan mutu Bahan Bakar Minyak, Gas Bumi, Bahan Bakar Gas dan Bahan Bakar Lain serta Hasil Olahan; b. keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup; c. penggunaan tenaga kerja asing dan pengembangan tenaga kerja INDONESIA; d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri; e. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat; f. penguasaan, … f. penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi Minyak dan Gas Bumi; g. pelaksanaan Izin Usaha selain pengawasan yang dilaksanakan oleh Badan Pengatur; h. kaidah keteknikan yang baik; i. penggunaan peralatan dan sistem alat ukur pada Kegiatan Usaha Hilir.

Pasal 7

Badan Pengatur melakukan pengaturan dan pengawasan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa yang diselenggarakan oleh Badan Usaha yang telah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Pasal 8

(1) Pengaturan atas pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. MENETAPKAN kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. MENETAPKAN kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah mempunyai Izin Usaha dari Menteri untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Minyak di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan Daerah Terpencil dalam rangka mengatur ketersediaan Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. MENETAPKAN … c. MENETAPKAN alokasi cadangan Bahan Bakar Minyak dari masing- masing Badan Usaha sesuai dengan Izin Usaha untuk memenuhi Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional; d. MENETAPKAN pemanfaatan bersama termasuk mekanisme penentuan tarif atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha terutama dalam kondisi yang sangat diperlukan, terjadi kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan/atau untuk menunjang optimasi penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak di Daerah Terpencil; e. menghitung dan MENETAPKAN besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan volume Bahan Bakar Minyak yang diperdagangkan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH; f. menyelesaikan perselisihan yang timbul berkaitan dengan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Minyak. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 9

(1) Pengaturan atas pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 meliputi: a. MENETAPKAN Ruas Transmisi dan Wilayah jaringan Distribusi yang didasarkan pada pertimbangan teknis dan ekonomis untuk dilelang kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; b. memberikan ... b. memberikan hak khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan pada Wilayah Jaringan Distribusi melalui lelang berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; c. MENETAPKAN tarif sesuai dengan prinsip tekno ekonomi; d. MENETAPKAN harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil dengan mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat; e. MENETAPKAN dan memberlakukan sistem informasi pengusahaan dan akun pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; f. menghitung dan MENETAPKAN besaran iuran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan Gas Bumi yang diangkut dan didistribusikan berdasarkan formula yang ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH; g. menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf g tidak dapat diterima oleh Badan Usaha atau para pihak, Badan Usaha atau para pihak dapat mengajukan keberatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 10

(1) Pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan terhadap Badan Usaha. (2)Pengawasan … (2) Pengawasan oleh Badan Pengatur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: a. pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan/atau pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; b. pelaksanaan pemanfaatan bersama atas fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak dan pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta fasilitas penunjang milik Badan Usaha; c. pelaksanaan Hak Khusus pengangkutan Gas Bumi melalui pipa; d. harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a dan huruf b, termasuk pemberian pertimbangan kepada Menteri dalam MENETAPKAN sanksi atas pelanggaran Izin Usaha yang dilakukan oleh Badan Usaha.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 diatur lebih lanjut dalam Keputusan dan Pedoman Badan Pengatur.

BAB III

IZIN USAHA

Pasal 12

Koreksi

Kegiatan Usaha Hilir, meliputi: a. kegiatan usaha Pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak dan Gas Bumi yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan; b. kegiatan … b. kegiatan usaha Pengangkutan yang meliputi kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan baik melalui darat, air, dan/atau udara termasuk Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersial; c. kegiatan usaha Penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau Hasil Olahan pada lokasi di atas dan/atau di bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan komersial; d. kegiatan usaha Niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan, termasuk Gas Bumi melalui pipa.

Pasal 13

(1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri. (2) Menteri dapat melimpahkan kewenangan pemberian Izin Usaha untuk kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri.

Pasal 14

(1) Pengajuan dan pemberian Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), ditetapkan sebagai berikut: a. kegiatan usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri; b. kegiatan … b. kegiatan usaha Pengangkutan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri; c. kegiatan usaha Penyimpanan Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri; d. kegiatan usaha Niaga Minyak Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Hasil Olahan diajukan kepada dan diberikan oleh Menteri. (2) Pengajuan Izin Usaha Pengolahan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi, dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur. (3) Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) dan Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading).

Pasal 15

(1) Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Badan Usaha mengajukan permohonan kepada Menteri dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis, paling sedikit memuat: a. nama penyelenggara; b. jenis usaha yang diajukan; c. kewajiban untuk mematuhi penyelenggaran pengusahaan; d. informasi mengenai rencana dan syarat teknis berkaitan dengan kegiatan usaha. (2) Menteri … (2) Menteri MENETAPKAN lebih lanjut mengenai persyaratan dan pedoman pelaksanaan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 16

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha hanya diwajibkan mempunyai Izin Usaha Pengolahan. (2) Dalam hal Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan kegiatan usaha niaga umum wajib mendapatkan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) terlebih dahulu. (3) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Pengolahan dengan kegiatan usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga tidak sebagai kelanjutan kegiatan usaha Pengolahannya, maka kepada Badan Usaha wajib mempunyai Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading) secara terpisah.

Pasal 17

Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi atau pada Wilayah Jaringan Distribusi wajib memiliki Hak Khusus dari Badan Pengatur.

Pasal 18

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Penyimpanan dan tidak diperlukan Izin Usaha Pengangkutan. (2) Dalam … (2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Penyimpanan dengan kegiatan pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Penyimpanannya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

Pasal 19

(1) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha diberikan Izin Usaha Niaga dan tidak diperlukan Izin Usaha Penyimpanan dan/atau Izin Usaha Pengangkutan. (2) Dalam hal Badan Usaha melakukan kegiatan usaha Niaga dengan kegiatan penyimpanan, dan/atau pengangkutan tidak sebagai penunjang kegiatan usaha Niaganya, maka kepada Badan Usaha wajib memperoleh Izin Usaha Niaga Umum (Wholesale) atau Izin Usaha Niaga Terbatas (Trading), Izin Usaha Penyimpanan, dan/atau Izin Usaha Pengangkutan secara terpisah.

BAB IV

PENGOLAHAN

Pasal 20

Koreksi

Badan usaha yang akan melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan wajib memiliki Izin Usaha Pengolahan dari Menteri. Pasal 21 …

Pasal 21

Koreksi

Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha wajib menjamin keselamatan dan kesehatan kerja dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengembangan masyarakat setempat, dan menjamin bahwa produk akhir yang dihasilkan memenuhi standar dan mutu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Badan Usaha pemegang Izin Usaha Pengolahan wajib menyampaikan laporan kepada Menteri dan Badan Pengatur mengenai jadwal rencana tahunan, realisasi pelaksanaan bulanan, dan penghentian operasi guna perawatan fasilitas dan sarana Pengolahan dalam rangka menjaga ketersediaan Bahan Bakar Minyak.

Pasal 23

(1) Dalam melaksanakan kegiatan usaha Pengolahan, Badan Usaha perlu memperhatikan kepentingan nasional yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas di dalam negeri. (2) Dalam hal terjadi kekurangan pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Menteri dapat menunjuk dan menugaskan Badan Usaha tertentu untuk meningkatkan kegiatan produksi Bahan Bakar Minyak dengan mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomis dari Badan Usaha.

Pasal 24

(1) Pengolahan Gas Bumi menjadi LNG, LPG dan Gas to Liquefied (GTL) termasuk dalam dan/atau merupakan Kegiatan Usaha Hilir selama ditujukan untuk memperoleh keuntungan dan/atau laba serta bukan merupakan kelanjutan Kegiatan Usaha Hulu. (2) Kegiatan … (2) Kegiatan Usaha Pengolahan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Menteri.

Pasal 25

Pengolahan Minyak Bumi, Gas Bumi dan/atau Hasil Olahan untuk memproduksi produk pelumas dan produk petrokimia ketentuan pengaturannya ditetapkan dan dilaksanakan bersama oleh Menteri dan menteri yang membidangi industri.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang KEGIATAN USAHA HILIR MINYAK DAN GAS BUMI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB IV

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB V

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB VI

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

BAB XI

BAB XII

BAB XIII

BAB XIV

BAB XV

BAB XVI

BAB XVII

BAB XVIII

BAB XIX