Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

PP Nomor 32 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kesatu

Kerangka Dasar

Pasal 77A

(1) Kerangka Dasar Kurikulum berisi landasan filosofis, sosiologis, psikopedagogis, dan yuridis sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai: a. acuan dalam Pengembangan Struktur Kurikulum pada tingkat nasional; b. acuan dalam Pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah; dan c. pedoman dalam Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerangka Dasar Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Menteri.

BAB Kedua

Struktur Kurikulum

Pasal 77B

Pasal 89

(1) Pencapaian Kompetensi akhir Peserta Didik dinyatakan dalam dokumen ijazah dan/atau sertifikat Kompetensi. (2) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah serta satuan pendidikan tinggi, sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. (3) Pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas Peserta Didik; b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya; c. Pernyataan tentang status kelulusan Peserta Didik dari Ujian Nasional beserta daftar nilai mata pelajaran yang diujikan; dan d. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. www.djpp.kemenkumham.go.id (3a) Ijazah SD/MI/SDLB atau bentuk lain yang sederajat sekurang- kurangnya berisi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf d. (4) Pada jenjang pendidikan tinggi ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas Peserta Didik; b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. (5) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui Pemerintah sebagai tanda bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji Kompetensi. (6) Sertifikat Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas Peserta Didik; b. Pernyataan bahwa Peserta Didik yang bersangkutan telah lulus uji Kompetensi untuk semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang dipersyaratkan dengan nilai yang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku; c. Daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji Kompetensinya oleh Peserta Didik, beserta nilai akhirnya. 22. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2005 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

BAB Kesatu

Pasal 77A

BAB Kedua

Pasal 77B

BAB Kesatu

Pasal 77A

BAB Kedua

Pasal 77B

BAB 1

Pasal 77B

Pasal 77C

BAB 2

Pasal 77C

Pasal 77D

BAB 3

Pasal 77D

Pasal 77E

BAB 4

Pasal 77E

BAB Ketiga

Pasal 77F

BAB Keempat

Pasal 77G

BAB 1

Pasal 77G

Pasal 77H

Pasal 77I

Pasal 77J

BAB 2

Pasal 77H

Pasal 77I

Pasal 77J

Pasal 77K

BAB 3

Pasal 77K

Pasal 77L

BAB 4

Pasal 77L

BAB Kelima

Pasal 77M

BAB Keenam

Pasal 77N

BAB Ketujuh

Pasal 770

BAB Kedelapan

Pasal 77P

BAB Kesembilan

Pasal 77Q

Pasal 89

Pasal 94