Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2014 tentang STANDAR USAHA WISATA SELAM

(1) Sertifikasi Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Usaha Wisata Selam, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (2) Standar Usaha Wisata Selam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat persyaratan minimal dan pedoman menyangkut Usaha Wisata Selam, yang meliputi aspek produk, aspek pelayanan dan aspek pengelolaan. (2) Dalam hal

(1) Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka penerapan Standar Usaha Wisata Selam sesuai kewenangannya. (2) Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup sosialisasi dan advokasi. (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Wisata Selam bagi Pengusaha Pariwisata. (4) Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan Standar Usaha Wisata Selam dan pelatihan teknis operasional Usaha Wisata Selam bagi tenaga kerja Usaha Wisata Selam.

Pengusaha Pariwisata wajib memiliki Sertifikat Usaha Wisata Selam dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Wisata Selam berdasarkan Peraturan Menteri ini, dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Juli 2014 MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Juli 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR USAHA WISATA SELAM STANDAR USAHA WISATA SELAM NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR I. PRODUK A. Paket Penyelaman 1. Penyediaan jenis Penyelaman Scuba (scuba diving). B. Penyediaan Peralatan Selam 2. Peralatan Penyelaman Scuba (scuba diving) sesuai standar dan spesifikasi teknis meliputi: a. masker selam (diving mask); b. sepatu katak (fins); c. pipa udara (snorkel); d. pakaian selam (wetsuit); e. sistem pemberat (weight system); f. regulator (1st stage and 2nd stage); g. tabung scuba (scuba tank); dan h. rompi pengatur daya apung (buoyancy control device). C. Pemandu Selam 3. Memiliki kompetensi dan/atau lisensi dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik. 4. Memiliki kompetensi dan/atau lisensi sebagai instruktur selam dari agen (agency) pelatihan selam nasional atau internasional yang memiliki reputasi baik, khusus untuk kegiatan pengenalan Penyelaman Scuba. 5. Memiliki pengetahuan dan rekam jejak tentang lokasi penyelaman dan kemampuan penanganan keselamatan wisatawan, termasuk penanganan keadaan darurat di bawah air. D. Perlengkapan Penunjang 6. Perlengkapan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) dan oksigen (oxygen) sesuai standar peralatan keselamatan penyelaman yang direkomendasikan oleh agensi selam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Pelampung Penanda Permukaan (surface marking buoy). NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 8. Pelampung Dengan Tanda (floating buoy) dan Bendera Selam (dive flag). 9. Alat komunikasi. 10. Kapal untuk menyelam (diving boat) yang disediakan sesuai dengan lokasi penyelaman, yang memiliki sarana pelampung (vest). 11. Memiliki dokumen catatan udara atau laporan kualitas gas (gas quality report), yang dikeluarkan oleh badan yang berwenang untuk itu, dengan standar mutu (grade) E, dan tidak terindikasi tercemar, serta diperbarui paling lama setiap 12 (dua belas) bulan sekali. II PELAYANAN A. Prosedur Operasional standar (Standard Operating Procedure) 1. Penerimaan dan pemberian informasi melalui telepon, faksimili, dan email mengenai: a. paket kegiatan; b. jadwal; c. produk; dan d. harga. 2. Penyambutan wisatawan. 3. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 4. Penjemputan dan pengantaran wisatawan. 5. Pelaksanaan kegiatan. 6. Supervisi penyelaman. 7. Penggunaan kapal. 8. Keselamatan atau Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 9. Keamanan oleh satuan pengamanan di lokasi kantor, yang memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) satuan pengamanan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik INDONESIA. 10. Penanganan keluhan wisatawan. B. Pelayanan Lainnya 11. Pemberian asuransi wisatawan untuk kegiatan selam. III PENGELOLAAN A. Organisasi 1. Profil perusahaan yang terdiri atas: a. visi dan misi; b. struktur organisasi yang lengkap dan terdokumentasi; dan c. uraian tugas dan fungsi yang lengkap untuk setiap jabatan dan terdokumentasi. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 2. Dokumen Prosedur Operasional Standar (Standard Operating Procedure) dan/atau petunjuk pelaksanaan kerja. 3. Rencana usaha yang lengkap, terukur, dan terdokumentasi. B. Manajemen 4. Pelaksanaan program Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang terdokumentasi. 5. Memiliki informasi mengenai dokter, klinik atau rumah sakit terdekat. 6. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. 7. Program pengawasan kegiatan penyelaman yang ramah lingkungan dan mengikuti kaidah konservasi dan pengamatan biota laut yang terdokumentasi. C. Sumber Daya Manusia (SDM) 8. Staf operasional yang memahami usaha wisata selam. 9. Program pemeriksaan kesehatan bagi Pemandu Selam paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. 10. Memiliki program pelatihan peningkatan kompetensi. 11. Memiliki perencanaan dan pengembangan karir. 12. Pelaksanaan evaluasi kinerja manajemen yang terdokumentasi. D. Sarana dan Prasarana 13. Ruang kantor yang dilengkapi peralatan dan perlengkapan dengan sistem pencahayaan dan sirkulasi udara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Area kantor depan (front office) dilengkapi: a. meja dan kursi; b. tempat penitipan barang yang aman; dan c. tempat penyimpanan barang berharga yang aman. 15. Papan nama: a. dibuat dari bahan aman dan kuat dengan tulisan yang terbaca dan terlihat jelas; dan b. dipasang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 16. Peralatan komunikasi yang terdiri dari telepon, faksimili, dan fasilitas internet. NO ASPEK UNSUR NO SUB UNSUR 17. Peralatan komunikasi khusus untuk koordinasi dan keadaan darurat (emergency). 18. Ruang medis dilengkapi: a. oksigen; b. tempat tidur; dan c. Peralatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 19. Ruang atau area perbaikan, penyimpanan, dan pemajangan peralatan penyelaman. 20. Alat Pemadan Api Ringan (APAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 21. Tersedia kamar bilas dan/atau kamar ganti pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 22. Toilet umum pria dan wanita yang terpisah dengan sirkulasi dan pencahayaan udara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 23. Instalasi listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 24. Instalasi air bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 25. Ruang atau area ibadah dengan kelengkapannya, bagi karyawan. MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA, MARI ELKA PANGESTU