Peraturan Menteri Nomor m-hh-01-pk-02-02 Tahun 2010 tentang REMISI SUSULAN

(1) Remisi Susulan terdiri dari Remisi Umum Susulan dan Remisi Khusus Susulan. (2) Remisi Umum Susulan adalah Remisi Umum yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. (3) Remisi Khusus Susulan adalah Remisi Khusus yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang pada hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan atau lebih dan belum menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Setiap narapidana dan anak pidana dapat diberikan Remisi Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 apabila yang bersangkutan berkelakuan baik dan lamanya masa penahanan yang dijalani tidak terputus terhitung sejak tanggal penghitungan masa penahanan memperoleh remisi sampai dengan tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan kepada narapidana dan anak pidana setelah menerima putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(1) Besarnya Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang pada tanggal 17 Agustus telah menjalani masa penahanan paling singkat 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan 2 (dua) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani masa penahanan lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan besaran pemberian remisi pada tahun berikutnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2) Besarnya Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)

(1) Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi Umum Susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan tanggal 17 Agustus. (2) Penghitungan lamanya menjalani masa penahanan sebagai dasar penetapan besaran Remisi Khusus Susulan dihitung sejak tanggal penahanan sampai hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. (3) Dalam hal masa penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terputus, penghitungan lamanya menjalani masa penahanan dihitung dari sejak tanggal penahanan terakhir. (4) Lamanya menjalani masa penahanan rumah dan masa penahanan kota tidak diperhitungkan sebagai masa penahanan dalam pemberian remisi susulan.

(1) Remisi Susulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditetapkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang pelaksanaan kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam bentuk keputusan berdasarkan usul dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Negara atau Kepala Cabang Rumah Tahanan Negara. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

(1) Pengusulan Remisi Umum Susulan diajukan dengan mengisi formulir Remisi Umum Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri ini. (2) Pengusulan Remisi Khusus Susulan diajukan dengan mengisi formulir Remisi Khusus Susulan sebagaimana terlampir dalam Peraturan Menteri ini.

(1) Pengajuan pengusulan remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diberikan kepada narapidana dan anak pidana untuk pertama kali memperoleh remisi. (2) Narapidana dan anak pidana yang telah memperoleh remisi tidak diberikan Remisi Susulan.

Narapidana dan anak pidana yang telah dalam pengajuan pengusulan Remisi Umum Susulan, Remisi Khusus Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik INDONESIA Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik INDONESIA Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Repubik INDONESIA Nomor M.01.HN.02.01 Tahun 2001 tentang Remisi Khusus yang Tertunda dan Remisi Khusus Bersyarat Serta Remisi Tambahan dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repubik INDONESIA Nomor M.01-HN.02.01 Tahun 2006 tentang Remisi Umum Susulan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR Diundangkan di Jakarta pada tanggal 4 Mei 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR