Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2012 tentang PEDOMAN REVISI PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang disusun oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atau Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan. 2. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat RKA K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang disusun menurut Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 3. Petunjuk Operasional Kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat POK adalah dokumen yang memuat uraian rencana kegiatan dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang disusun oleh Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA. 4. Revisi POK di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disingkat Revisi POK adalah perubahan anggaran Kegiatan, Komponen Kegiatan, Sub Komponen Kegiatan dan Akun Belanja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 5. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut PA/Kuasa PA adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau kuasanya yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 6. Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. 7. Program di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran dari kebijakan sesuai dengan visi dan misi Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon I Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil dengan indikator kinerja yang terukur. 8. Kegiatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat atau penugasan tertentu di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran dengan indikator kinerja yang terukur. 9. Keluaran di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 10. Komponen di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Komponen adalah bagian atau tahapan Kegiatan yang dilaksanakan untuk menghasilkan sebuah Keluaran. 11. Hasil di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang selanjutnya disebut Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam satu Program. 12. Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital. 13. Term of reference yang selanjutnya disingkat TOR adalah kerangka acuan kegiatan. 14. Rincian Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan biaya yang dibutuhkan dalam rangka mendukung pelaksanaan suatu kegiatan. 15. Data dukung teknis adalah data yang diperlukan dalam mendukung suatu kegiatan atau data lainnya yang tidak diatur dalam standar biaya. 16. Pengusul adalah pihak yang mengajukan usulan revisi petunjuk operasional kegiatan. 17. Penelaah adalah pihak yang melakukan penelitian terhadap dokumen usulan revisi pok berdasarkan peraturan yang berlaku 18. ADK RKA K/L adalah arsip data dalam bentuk Softcopy yang merupakan hasil keluaran dari aplikasi RKA K/L DIPA yang berisikan data usulan revisi. 19. ADK Revisi POK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang merupakan hasil keluaran dari Aplikasi RKA K/L DIPA selaku Bendahara Umum Negara.

Ruang lingkup Revisi POK dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. revisi POK oleh KPA; b. revisi POK yang akan dilakukan melalui Kementerian Keuangan; dan c. revisi POK yang akan dilakukan melalui Dewan Perwakilan Rakyat.

(1) Usulan revisi POK diajukan oleh PPK kepada KPA. (2) Usulan revisi POK paling sedikit dilengkapi dokumen pendukung berupa: a. TOR; b. RAB; c. Matriks perbandingan; d. ADK RKA K/L; e. Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari Penanggung Jawab Kegiatan terkait dengan harga satuan yang tidak terdapat dalam standar biaya; f. data dukung teknis lainnya.

(1) Revisi POK yang telah disahkan oleh KPA disampaikan kepada PPK yang bersangkutan dengan tembusan kepada: a. Penanggung Jawab Kegiatan; b. Inspektur; c. Kepala Bagian Keuangan; d. Bendahara Pengeluaran Pembantu. (2) ADK revisi POK disampaikan kepada PPK dan Kepala Bagian Keuangan.

Format usulan revisi POK, TOR, RAB, Matriks Perbandingan, dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, serta alur dokumen dan proses revisi POK tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 13