Peraturan Menteri Nomor p-31-menhut-ii-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.55/MENHUT-II/2011 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN RAKYAT DALAM HUTAN TANAMAN

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2011 tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 407), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 diubah dengan menambah 1 (satu) huruf pada ayat (3), yakni huruf e dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id

(3) Rencana pencadangan areal HTR dimaksud pada ayat (2), dilampiri pertimbangan teknis dari Kepala Dinas yang membidangi kehutanan di Kabupaten/Kota atau Kepala KPHP yang memuat : a. informasi kondisi areal dan penutupan lahan, informasi (kawasan atau areal) tumpang tindih perizinan, tanaman reboisasi dan rehabilitasi; b. daftar nama-nama masyarakat calon pemegang izin IUPHHK HTR yang diketahui oleh Camat dan Kepala Desa/Lurah sesuai KTP setempat; c. pernyataan bahwa aksesibilitas areal yang diusulkan tidak sulit; d. peta usulan rencana pembangunan HTR skala 1:50.000 atau skala 1 : 100.000; dan e. peta usulan rencana pembangunan HTR agar memperhatikan Peta Arahan Indikatif Pemanfaatan Hutan Produksi dan mengeluarkan area Buffer Zone, dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal dan Direktur Jenderal Planologi Kehutanan. (5) Berdasarkan hasil telaah Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menyesuaikan nama-nama masyarakat calon pemegang izin. 2. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (2a), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(2a) Penerbitan pencadangan areal HTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan peta dan daftar nama-nama masyarakat calon pemegang IUPHHK-HTR. 3. Ketentuan Pasal 7 ayat (4) diubah dan menambah 1 (satu) ayat baru, yakni ayat (5), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4) Jenis tanaman pokok berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah tanaman hutan berkayu yang dikombinasikan dengan tanaman budidaya tahunan yang berkayu antara lain tanaman berbuah, bergetah selain karet dan pohon penghasil pangan dan energi paling luas 40% (empat puluh persen) dari areal kerja dan tidak didominasi oleh satu jenis tanaman. www.djpp.kemenkumham.go.id (5) Khusus budidaya tanaman pokok karet, termasuk tanaman sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat dikembangkan untuk pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman rakyat. 4. Ketentuan Pasal 11 ayat 1 (satu) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(1) Persyaratan permohonan yang diajukan oleh perorangan : a. Foto copy KTP, sesuai dengan yang diusulkan pada saat pencadangan areal; b. Keterangan dari Kepala Desa bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut; c. Keterangan dari Kepala Desa bahwa pemohon berdomisili di desa tersebut atau berdomisili di desa lain dalam kecamatan yang sama serta mempunyai ketergantungan pada kawasan hutan tersebut; d. Sketsa areal yang dimohon. 5. Di antara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), dan menambah 1 (satu) ayat baru yakni ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut :

(4a) Dalam hal terdapat provinsi tidak ada kantor BPKH yang berkedudukan di wilayahnya, namun memiliki UPTD Dinas Provinsi yang menangani pengukuran dan perpetaan hutan sesuai tugas pokok dan fungsinya maka dalam melakukan verifikasi administrasi dan fisik terhadap peta/sketsa usulan IUPHHK-HTR, UPT dapat berkoordinasi dengan UPTD yang bersangkutan, dan hasilnya ditembuskan kepada BPKH wilayah kerja setempat. (8) Dalam hal Bupati atau Kepala KPHP menerbitkan izin bagi perorangan dalam bentuk KTH dan dalam 1 (satu) tahapan verifikasi, maka Bupati atau Kepala KPHP dapat menerbitkan izin perorangan secara kolektif kepada KTH dengan lampiran daftar nama-nama anggota KTH. 6. Ketentuan Pasal 20 ayat (7) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

(7) Biaya pendampingan dibebankan pada anggaran Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Kabupaten/Kota. www.djpp.kemenkumham.go.id 7. Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) dihapus, dan ketentuan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

(1) Dihapus. (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), berupa hasil pengukuran peta tanaman dan dilengkapi dengan table register atau atribut yang berisi informasi: nomor blok, luas blok, nomor petak, luas petak, koordinat pusat petak, jenis tanaman, tahun tanaman dan persentasi tumbuh. (3) Dihapus.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Juni 2013 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, ZULKIFLI HASAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2013 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, AMIR SYAMSUDIN www.djpp.kemenkumham.go.id