Peraturan Menteri Nomor p-30-menhut-ii-2011 Tahun 2011 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENELITIAN TEKNOLOGI HASIL HUTAN BUKAN KAYU

(1) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu adalah unit pelaksana teknis di bidang penelitian teknologi hasil hutan bukan kayu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. (2) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu berkedudukan di Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu mempunyai tugas melaksanakan penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu; b. pelaksanaan penelitian dan kerja sama penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu; c. pelaksanaan pelayanan data dan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, hasil-hasil penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu; d. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu; www.djpp.kemenkumham.go.id e. pelaksanaan pengelolaan hutan penelitian yang menjadi tanggungjawab Balai; f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian di bidang teknologi hasil hutan bukan kayu; dan g. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

(1) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu terdiri atas : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Program, Evaluasi dan Kerja sama; c. Seksi Data, Informasi dan Sarana Penelitian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Balai, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan satuan organisasi masing-masing maupun dengan instansi lain di luar Balai sesuai dengan bidang tugasnya.

(1) Kepala Balai adalah Jabatan struktural Eselon III.a. (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural Eselon IV.a.

(1) Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu berlokasi di Mataram Propinsi Nusa Tenggara Barat. (2) Wilayah Kerja Balai Penelitian Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu adalah Seluruh INDONESIA.

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian Kehutanan Mataram, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.