PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PERDA Nomor 3 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surabaya. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya. 5. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kota Surabaya. 6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Surabaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kota Surabaya. 8. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris DPRD Kota Surabaya. 9. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD. 10. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 11. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD untuk memenuhi kebutuhan pokok/beras. 12. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat- rapat dinas. 13. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD. 14. Tunjangan alat kelengkapan DPRD adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris atau anggota badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan peraturan daerah, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain. 15. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 16. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. 17. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan keuangan daerah, ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah sesuai peraturan perundang-undangan. 18. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan kepada Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pimpinan DPRD sehari-hari. 19. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, kendaraan dinas jabatan dan belanja rumah tangga kepada Pimpinan DPRD serta tunjangan transportasi kepada Anggota DPRD; 20. Uang Jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat. 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya

BAB III

PENGHASILAN

Pasal 3

Koreksi

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari : a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif; i. tunjangan reses. (2) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dikenakan pajak yang dibebankan pada APBD. (3) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dikenakan pajak yang dibebankan pada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan. (4) Pembebanan pajak atas Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Besaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Walikota; b. uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD; c. uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 5

(1) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Besaran uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Besaran tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam : a. badan musyawarah; b. komisi; c. badan anggaran; d. badan pembentukan Perda; e. badan kehormatan; atau f. alat kelengkapan lain. (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut : a. untuk jabatan ketua diberikan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; b. untuk jabatan wakil ketua diberikan sebesar 5% (lima persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; c. untuk jabatan sekretaris diberikan sebesar 4% (empat persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; dan d. untuk jabatan anggota diberikan diberikan sebesar 3% (tiga persen) dari tunjangan jabatan ketua DPRD; (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 9

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. (5) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah : a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi ketua DPRD. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari : a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; d. pakaian dinas dan atribut. (2) Selain diberikan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa : a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; c. belanja rumah tangga. (3) Selain diberikan tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa : a. rumah negara dan perlengkapannya; b. tunjangan transportasi.

Pasal 11

(1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri. (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak termasuk bagi istri dan anak.

Pasal 13

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan pakaian dinas dan atribut. (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun; b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun; d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun. (3) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan. (4) Penyediaan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada standar satuan harga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pakaian dinas dan atribut bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 15

(1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a. (2) Anggota DPRD dapat disediakan Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a. (3) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah struktur dan bentuk bangunan serta status hukumnya.

Pasal 18

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada APBD.

Pasal 19

(1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b. (2) Penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemakaian kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan DPRD wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan apabila dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian. (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

(1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan kepada Anggota DPRD. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi. (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan apabila dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian. (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

(1) Bagi suami atau istri dari Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang juga menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD maka hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 24

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 25

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 26

(1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD, dapat disediakan belanja rumah tangga. (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. (3) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. (4) Ketentuan lebih lanjut terkait kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 27

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, maka tidak dapat disediakan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

BAB Keempat

Rumah Negara, Kendaraan Dinas Jabatan dan Tunjangan Transportasi

Pasal 15

Koreksi

(1) Pimpinan DPRD disediakan Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a. (2) Anggota DPRD dapat disediakan Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a. (3) Penyediaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan dan/atau diubah struktur dan bentuk bangunan serta status hukumnya.

Pasal 18

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dibebankan pada APBD.

Pasal 19

(1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b. (2) Penyediaan kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemakaian kendaraan dinas jabatan yang telah disediakan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Pemeliharaan kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 20

(1) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mengembalikan rumah negara dan perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (2) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, maka Pimpinan DPRD wajib mengembalikan kendaraan dinas jabatan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 21

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD, maka Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan. (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (5) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan apabila dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian. (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 22

(1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan kepada Anggota DPRD. (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, maka Pimpinan DPRD dapat diberikan tunjangan transportasi. (3) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (5) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan tidak boleh melebihi besaran tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dan apabila dalam peraturan perundang-undangan ditentukan besaran tunjangan transportasi untuk Pimpinan dan Anggota DPRD, maka dilakukan penyesuaian. (6) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

(1) Bagi suami atau istri dari Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang juga menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD maka hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan. (2) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Walikota/Wakil Walikota tidak diberikan tunjangan perumahan.

Pasal 24

Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 25

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan tidak dapat diberikan secara bersamaan dengan pemberian tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

Pasal 29

Koreksi

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD. (2) Belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa : a. program, yang terdiri atas : 1. penyelenggaraan rapat; 2. kunjungan kerja; 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenang DPRD. b. dana operasional Pimpinan DPRD; c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e. belanja sekretariat fraksi. (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. (2) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan ketentuan sebagai berikut : a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD; b. wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah: 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi wakil ketua DPRD. (3) Dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (4) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas. (5) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan : a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (6) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 31

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan. (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi. (3) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD. (4) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf e sesuai dengan kebutuhan DPRD dan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. penyediaan sarana; dan b. penyediaan anggaran. (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB Keenam

Pasal 8

BAB Ketujuh

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB Ketiga

Pasal 14

BAB Keempat

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB Kelima

Pasal 26

Pasal 27

BAB V

Pasal 28

BAB VI

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB VII