Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelatihan Fung...

Pasal 2

(1) Jenis Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas: a. Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui pengangkatan pertama; b. Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui perpindahan dari jabatan lain; dan c. Pelatihan Fungsional PFM bagi Pejabat Fungsional PFM yang diangkat melalui promosi. (2) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diikuti oleh PFM ahli pertama dan PFM ahli muda. (3) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diikuti oleh Pejabat Fungsional PFM keahlian disesuaikan dengan jenjang pengangkatan PNS ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. (4) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukkan khusus bagi PNS yang dipromosikan dari jabatan selain Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan.

Pasal 3

(1) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a wajib diikuti oleh PNS yang diangkat sebagai Pejabat Fungsional PFM paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan. (2) Pejabat Fungsional PFM yang belum mengikuti atau tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.

Pasal 4

(1) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan selama 92 (sembilan puluh dua) JP atau 18 (delapan belas) hari kerja. (2) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c dilaksanakan selama 25 (dua puluh lima) JP atau 8 (delapan) hari kerja.

Pasal 5

(1) Pelatihan Fungsional PFM diselenggarakan oleh BPOM dan/atau Lembaga Pelatihan Pemerintah. (2) Penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM BPOM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan. (3) Dalam hal Lembaga Pelatihan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan akreditasi program Pelatihan Fungsional PFM oleh BPOM, Lembaga Pelatihan Pemerintah wajib mendapatkan persetujuan tertulis penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM dari pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPOM yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan.

Pasal 6

(1) Pelatihan Fungsional PFM dapat dilakukan secara klasikal dan/atau nonklasikal yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan metode: a. e-learning; atau b. pembelajaran terpadu (blended learning). (3) Metode e-learning sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pembelajaran yang dilaksanakan dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. (4) Metode pembelajaran terpadu (blended learning) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan memadukan metode pembelajaran klasikal dan metode e-learning.

Pasal 7

(1) Peserta dalam 1 (satu) angkatan Pelatihan Fungsional PFM berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang dan paling banyak 40 (empat puluh) orang. (2) Dalam hal jumlah Peserta tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelatihan Fungsional PFM dapat diselenggarakan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Utama.

Pasal 8

Peserta harus memenuhi persyaratan: a. ditugaskan pejabat yang berwenang pada Instansi Pemerintah asal Peserta; dan b. melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 9

(1) Peserta wajib mematuhi Kode Sikap Perilaku. (2) Bagi Peserta yang terbukti melanggar Kode Sikap Perilaku dikenai sanksi administratif yang terdiri atas: a. peringatan lisan; b. surat teguran; atau c. diberhentikan dari Pelatihan Fungsional PFM. (3) Peserta yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikembalikan kepada Instansi Pemerintah asal Peserta.

Pasal 10

(1) Kurikulum Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas kelompok mata pelatihan: a. pengembangan wawasan; b. kompetensi umum; dan c. kompetensi inti. (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi Makanan yang sedang diduduki. (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

(1) Evaluasi Pelatihan Fungsional PFM terdiri atas: a. evaluasi Peserta; b. evaluasi penyelenggaraan; c. evaluasi Tenaga Pengajar; dan d. evaluasi teknologi pembelajaran. (2) Evaluasi Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk menilai sikap perilaku dan kemampuan akademik Peserta. (3) Evaluasi penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk menilai kualitas pelayanan penyelenggaraan dan sistem pembelajaran Pelatihan Fungsional PFM. (4) Evaluasi Tenaga Pengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk menilai kemampuan Tenaga Pengajar dalam melaksanakan tugasnya. (5) Evaluasi teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk menilai pemanfaatan teknologi pembelajaran selama pelaksanaan pelatihan.

Pasal 12

(1) Kualifikasi penilaian Peserta ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. sangat memuaskan, dengan capaian skor 95,00 (sembilan puluh lima koma nol) sampai dengan skor 100 (seratus); b. memuaskan, dengan capaian skor 90,00 (sembilan puluh koma nol) sampai dengan skor 94,99 (sembilan puluh empat koma sembilan sembilan); c. baik sekali, dengan capaian skor 85,00 (delapan puluh lima koma nol) sampai dengan skor 89,99 (delapan puluh sembilan koma sembilan sembilan); d. baik dengan capaian skor 80,00 (delapan puluh koma nol) sampai dengan skor 84,99 (delapan puluh empat koma sembilan sembilan); e. cukup dengan capaian skor 75,00 (tujuh puluh lima koma nol) sampai dengan skor 79,99 (tujuh puluh sembilan koma sembilan sembilan); dan f. tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari 75,00 (tujuh puluh lima koma nol). (2) Peserta dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional PFM jika memperoleh kualifikasi penilaian paling rendah cukup dengan capaian skor paling rendah 75,00 (tujuh puluh lima koma nol) untuk semua aspek evaluasi Peserta. (3) Peserta dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM apabila memperoleh kualifikasi penilaian tidak memenuhi kualifikasi dengan capaian skor kurang dari 75,00 (tujuh puluh lima koma nol) untuk semua aspek evaluasi Peserta.

Pasal 13

(1) Peserta yang dinyatakan lulus Pelatihan Fungsional PFM diberikan STTP. (2) STTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Utama.

Pasal 14

(1) Peserta Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dengan jumlah ketidakhadiran secara akumulatif mencapai 9 (sembilan) JP diberhentikan dan dinyatakan tidak selesai mengikuti Pelatihan Fungsional PFM. (2) Peserta Pelatihan Fungsional PFM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dengan jumlah ketidakhadiran secara akumulatif mencapai 3 (tiga) JP diberhentikan dan dinyatakan tidak selesai mengikuti Pelatihan Fungsional PFM. (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bagi Peserta yang mendapatkan pertimbangan kemanusiaan dan/atau alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan toleransi dengan: a. pemberian kelebihan jumlah ketidakhadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan b. penugasan lain kepada Peserta berdasarkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Utama.

Pasal 15

(1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus Pelatihan Fungsional PFM diberikan surat keterangan. (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia pengawasan obat dan makanan. (3) Bagi Peserta yang dinyatakan tidak lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat mengikuti kembali Pelatihan Fungsional PFM sepanjang memenuhi persyaratan.

Pasal 16

Ketentuan mengenai teknis penyelenggaraan Pelatihan Fungsional PFM ditetapkan oleh Kepala BPOM.

Peraturan Badan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelatihan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keenam

Pasal 10

BAB Ketujuh

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedelapan

Pasal 16

BAB III

Pasal 17

BAB IV

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

Pasal 20