Langsung ke konten utama
Kembali ke Jelajahi

Peraturan Pemerintah (PP)

4.362 peraturan

PP Nomor 33 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. PAL INDONESIA

Berlaku

PP Nomor 32 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. KAWASAN INDUSTRI CILACAP

Berlaku

PP Nomor 31 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. SEMEN KUPANG

Berlaku

PP Nomor 30 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Berlaku

PP Nomor 3 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PETROKIMIA GRESIK

Berlaku

PP Nomor 29 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GARAM

Berlaku

PP Nomor 28 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

Berlaku

PP Nomor 27 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM

Berlaku

PP Nomor 26 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1993 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) P.T. KERTAS KRAFT ACEH

Berlaku

PP Nomor 25 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1993 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN NEGARA LOKANANTA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

Berlaku

PP Nomor 24 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1993 tentang KELAS BARANG ATAU JASA BAGI PENDAFTARAN MEREK

Berlaku

PP Nomor 23 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

Berlaku

PP Nomor 22 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PP 17-1985 TENTANG PENETAPAN PENSIUN POKOK BEKAS PEJABAT NEGARA DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 58-1992

Berlaku

PP Nomor 21 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PP 14-1985 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERINTIS PERGERAKAN KEBANGSAAN/KEMERDEKAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 57-1992

Berlaku

PP Nomor 20 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PP 11-1985 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF JAKSA AGUNG, PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA DAN GUBERNUR BANK INDONESIA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 56-1992

Berlaku

PP Nomor 2 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1993 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PT. KONSERVASI ENERGI ABADI (PT. KONEBA)

Berlaku

PP Nomor 19 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PP 10-1985 TENTANG GAJI POKOK PIMPINAN LEMBAGA TERTINGGI/TINGGI NEGARA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP 55-1992

Berlaku

PP Nomor 18 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PP 50-1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF MENTERI NEGARA DAN BEKAS MENTERI NEGARA SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PP 54-1992

Berlaku

PP Nomor 17 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PP 10-1980 TENTANG PEMBERIAN TUJANGAN KEHORMATAN KEPADA BEKAS ANGGOTA KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT DAN JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH DUA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PP 53-1992

Berlaku

PP Nomor 16 Tahun 1993

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993 tentang PERUBAHAN PP 9-1980 TENTANG HAK KEUANGAN/ADMINISTRATIF KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH DAN BEKAS KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH SERTA JANDA/DUDANYA SEBAGAIMANA TELAH TIGA KALI DIUBAH, TERAKHIR DENGAN PP 52-1992

Berlaku