PP

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1993 tentang TATA CARA PERMINTAAN PENDAFTARAN MEREK

PP Nomor 23 Tahun 1993

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Permintaan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek Terdaftar

Pasal 7

(1) Permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Kantor Merek dengan mengisi formulir dalam rangkap empat. (2) Bentuk dan isi formulir permintaan perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seperti contoh yang dilampirkan pada PERATURAN PEMERINTAH ini. Pasal 8…

Pasal 8

Setiap permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib dilengkapi dengan : a. Surat Pernyataan bahwa merek tersebut masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi dan diperdagangkan; b. Salinan yang sah akta pendirian badan hukum yang telah mendapat pengesahan Menteri apabila pemilik merek adalah badan hukum INDONESIA; c. Dua puluh helai etiket merek yang bersangkutan; d. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, apabila diajukan melalui kuasa; e. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar yang jenis dan besarnya ditetapkan Menteri.

Pasal 9

(1) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud Pasal 8 huruf a diberikan oleh pemilik merek atau dapat pula berupa Surat Keterangan yang diberikan oleh instansi yang membina bidang usaha atau produksi barang atau jasa yang bersangkutan. (2) Surat Pernyataan yang diberikan oleh Pemilik Merek harus memuat dengan jelas dan tegas bahwa merek terdaftar yang dimintakan perpanjangan jangka waktu perlindungannya masih digunakan pada barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. (3) Surat Pernyataan ditanda tangani oleh Pemilik Merek yang bersangkutan dan bermeterai cukup. (4) Apabila... (4) Apabila Surat Pernyataan atau Surat Keterangan tidak menggunakan bahasa INDONESIA, harus disertai terjemahannya dalam bahasa INDONESIA.

Pasal 10

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 huruf d harus menyebutkan merek dan nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

Pasal 11

Perubahan bentuk dan isi formulir permintaan pendaftaran merek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan formulir permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

BAB Ketiga

Permintaan Pencatatan Pengalihan Hak Atas Merek Terdaftar

Pasal 12

(1) Permintaan Pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar diajukan secara tertulis dalam bahasa INDONESIA kepada Kantor Merek. (2) Permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dengan menyebutkan : a. Nomor... a. Nomor dan merek terdaftar yang dialihkan; b. Nama, kewarganegaraan dan alamat lengkap pemilik merek terdaftar dan penerima hak atas merek terdaftar yang dimintakan pencatatan pengalihannya; c. Nama badan hukum dan negara tempat badan hukum tersebut didirikan serta tunduk kepada hukum negara tersebut jika pemilik merek atau penerima hak adalah badan hukum; d. Nama dan alamat lengkap kuasa di INDONESIA yang dipilih sebagai alamatnya di INDONESIA, jika permintaan pencatatan pengalihan hak diajukan oleh pemilik atau penerima hak yang bertempat tinggal atau berkedudukan tetap di luar wilayah Negara Republik INDONESIA.

Pasal 13

Setiap permintaan pencatatan pengalihan hak atas merek terdaftar, harus dilengkapi dengan : a. Pernyataan tertulis dari penerima hak bahwa merek tersebut akan digunakan bagi perdagangan barang atau jasa; b. Bukti pengalihan hak atas merek; c. Bukti kepemilikan merek terdaftar yang dialihkan haknya; d. Tambahan Berita Negara yang memuat akta pendirian badan hukum atau salinan yang sah akta pendirian badan hukum, apabila pemilik merek atau penerima hak atas merek terdaftar adalah badan hukum INDONESIA; e. Surat Kuasa Khusus bagi permintaan pencatatan pengalihan hak, apabila diajukan melalui kuasa; f. Pembayaran biaya dalam rangka permintaan pencatatan pengalihan hak, yang besarnya ditetapkan Menteri Pasala 14…

Pasal 14

Pernyataan tertulis dan bukti pengalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b yang tidak menggunakan bahasan INDONESIA, harus disertai terjemahannya dalam bahasa INDONESIA.

Pasal 15

Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf e harus menyebutkan merek terdaftar yang dialihkan beserta nomor pendaftaran merek yang bersangkutan.

BAB Keenam

Permintaan dan Pencatatan Kembali

Pasal 23

(1) Permintaan pendaftaran merek, perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar, pencatatan pengalihan hak, perubahan nama dan atau alamat, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek terdaftar yang telah diajukan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan, tetapi belum terselesaikan pada tanggal mulai berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek, harus diajukan kembali sesuai dengan ketentuan PERATURAN PEMERINTAH ini. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diajukan kembali dalam tenggang waktu enam bulan setelah tanggal berlakunya UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek. (3) Apabila... (3) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2), maka tanggal permintaan awal ditetapkan sebagai tanggal penerimaan permintaan. (4) Dalam hal permintaan pendaftaran merek, selambat-lambatnya empat belas hari sejak tanggal penerimaan permintaan kembali tersebut, Kantor Merek mengumumkan permintaan pendaftaran merek yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UNDANG-UNDANG Merek Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek. (5) Apabila permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diajukan kembali dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam ayat (2) maka permintaan tersebut dianggap ditarik kembali.

Pasal 24

Merek terdaftar yang akan habis masa berlaku perlindungannya antara tanggal 1 April 1993 sampai dengan 1 Pebruari 1994, permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungannya dapat diajukan sebelum masa perlindungan merek yang bersangkutan berakhir dan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

Pasal 25

Dalam hal permintaan perpanjangan jangka waktu perlindungan merek terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 (1) dan Pasal 24 disetujui oleh Kantor Merek, maka perlindungan hukum diberikan untuk jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal berakhirnya perlindungan merek yang bersangkutan berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pasal 26…

Pasal 26

Merek yang didaftar berdasarkan UNDANG-UNDANG Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang disetujui perpanjangan jangka waktu perlindungannya oleh Kantor Merek setelah tanggal 1 April 1993, dapat dimintakan pembatalannya berdasarkan ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.