Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang TARIF AT...

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika adalah penerimaan yang berasal dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi. (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH ini dan lampirannya. (3) Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika yang belum tercakup dalam PERATURAN PEMERINTAH ini, akan disusulkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan PERATURAN PEMERINTAH ini dan pencantumannya dilakukan dengan PERATURAN PEMERINTAH tersendiri. Pasal 2 . . .

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Besaran tarif izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ditetapkan melalui mekanisme seleksi, penawaran dan pemilihan dengan memperhatikan kewajaran dan kemampuan daya beli masyarakat. (2) Proses penetapan dan keputusan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang telekomunikasi setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan. (3) Pungutan . . . (3) Pungutan atas tarif penggunaan pita spektrum frekuensi radio untuk penyelenggaraan telekomunikasi dilaksanakan pada saat penerbitan izin penggunaan pita spektrum frekuensi radio. (4) Izin penggunaan pita spektrum radio sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4

Koreksi

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) hanya dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan telekomunikasi di wilayah pelayanan universal.

Pasal 5

Koreksi

Seluruh penerimaan yang bersumber dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) wajib disetor langsung ke Kas Negara.

Pasal 6

Koreksi

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar ... Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2005 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Juli 2005 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd HAMID AWALUDIN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 57 Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha, ttd Sugiri, S.H. P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA UMUM Dengan telah terbentuknya Departemen Komunikasi dan Informatika maka Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi yang sebelumnya berada dalam lingkup Departemen Perhubungan dialihkan ke dalam lingkup Departemen Komunikasi dan Informatika. Seiring dengan perkembangan sosial, ekonomi dan teknologi dalam penyelenggaran pos dan telekomunikasi maka jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari pelayanan jasa pos dan telekomunikasi dipandang perlu untuk disesuaikan. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Komunikasi dan Informatika sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan maksud ini dan untuk memenuhi ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak perlu ditetapkan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika dengan PERATURAN PEMERINTAH. PASAL DEMI PASAL . . . PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Koreksi

Cukup jelas.

Pasal 2

Koreksi

Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan: b adalah lebar pita frekuensi yang digunakan; p adalah besar daya pancar keluaran antena; lb adalah indeks biaya pendudukan lebar pita; lp adalah indeks biaya daya pemancaran frekuensi; HDLP adalah harga dasar lebar pita yang ditetapkan dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini; HDDP adalah harga dasar daya pancar yang ditetapkan dalam Lampiran PERATURAN PEMERINTAH ini. Ayat (3) Cukup jelas.

Pasal 3

Koreksi

Cukup jelas. Pasal 4 . . .

Pasal 4

Koreksi

Yang dimaksud dengan wilayah pelayanan universal antara lain perdesaan atau sebutan lain, daerah perintisan, daerah terpencil, daerah perbatasan, serta daerah yang belum terjangkau akses dan atau jaringan telekomunikasi.

Pasal 5

Koreksi

Yang dimaksud dengan Kas Negara adalah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pasal 6

Koreksi

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4511 LAMPIRAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2005 TANGGAL 5 Juli 2005 TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF PENERIMAAN DARI PELAYANAN JASA POS DAN TELEKOMUNIKASI A. Pengusahaan Jasa Titipan Per ijin Rp. 1.000.000,0 0 B. Pungutan Biaya Hak Penyelenggaraan (BHP) Telekomunikasi Per tahun buku 1% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi C. Biaya Ujian Radio Elektronika dan Operator Radio (REOR) 1. Radio Elektronika Kelas I per orang Rp. 25.000,00 2. Radio Elektronika Kelas II per orang Rp. 25.000,00 3. Operator Radio Umum per orang Rp. 20.000,00 4. Operator Radio Terbatas per orang Rp. 20.000,00 D. Biaya Penyelenggaraan/Pengawas Ujian Amatir Radio 1. Tingkat Pemula (YH) per orang Rp. 25.000,00 2. Tingkat Siaga (YD) per orang Rp. 30.000,00 3. Tingkat Pemula dan Siaga per orang Rp. 50.000,00 4. Tingkat Penggalang (YC) per orang Rp. 60.000,00 5. Tingkat Penegak (YB) per orang Rp. 75.000,00 E. Biaya Izin Amatir Radio Per tahun Rp. 15.000,00 F. Biaya Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) Per tahun Rp. 27.500,00 G. Biaya … JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF G. Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio per frekuensi, per stasiun, per lokasi, per tahun: 1. Tabel Harga Dasar Lebar Pita (HDLP) a. Zone – 1 Segmentasi frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 20.961,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 15.715,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 15.249,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 14.581,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 12.888,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 11.772,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 9.681,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 6.101,00 b. Zone – 2 Segmentasi frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 16.769,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 12.572,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 12.199,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 11.665,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 10.310,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 9.418,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 7.745,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 4.881,00 c. Zone – 3 Segmentasi frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 12.576,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 9.429,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 9.149,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 8.749,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 7.733,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 7.063,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 5.809,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 3.661,00 d. Zone – 4 Segmentasi frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 8.384,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 6.286,00 3) MF … JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 3) MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 6.099,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 5.832,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 5.155,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 4.709,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 3.873,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 2.440,00 e. Zone – 5 Segmentasi frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per KHz Rp. 4.192,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per KHz Rp. 3.143,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per KHz Rp. 3.050,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per KHz Rp. 2.916,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per KHz Rp. 2.578,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per KHz Rp. 2.354,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per KHz Rp. 1.936,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per KHz Rp. 1.220,00 2. Tabel Harga Dasar Daya Pancar (HDDP) a. Zone – 1 Segmentasi Frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 191.629,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 142.844,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 140.403,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 135.353,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 119.665,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 109.481,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 89.364,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 54.188,00 b. Zone – 2 Segmentasi Frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 153.303,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 114.275,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 112.322,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 108.282,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 95.732,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 87.585,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 71.491,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 43.350,00 c. Zone-3 . . . JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF c. Zone – 3 Segmentasi Frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 114.977,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 85.707,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 84.242,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 81.212,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 71.799,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 65.688,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 53.618,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 32.513,00 d. Zone – 4 Segmentasi Frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 76.652,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 57.138,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 56.161,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 54.141,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 47.866,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 43.792,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 35.745,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 21.675,00 e. Zone – 5 Segmentasi Frekuensi 1) VLF : 9 - 30 KHz Per dBm Rp. 38.326,00 2) LF : 30 - 300 KHz Per dBm Rp. 28.569,00 3) MF : 300 - 3000 KHz Per dBm Rp. 28.081,00 4) HF : 3 - 30 MHz Per dBm Rp. 27.071,00 5) VHF : 30 - 300 MHz Per dBm Rp. 23.933,00 6) UHF : 300 - 3000 MHz Per dBm Rp. 21.896,00 7) SHF : 3 - 30 GHz Per dBm Rp. 17.873,00 8) EHF : 30 - 275 GHz Per dBm Rp. 10.838,00 H. Biaya sertifikasi dan permohonan pengujian alat/ perangkat telekomunikasi 1. Biaya sertifikasi alat/perangkat telekomunikasi a. Customer Premises Equipment (CPE) Kabel Per sertifikat/tipe Rp. 1.500.000,00 b. Customer Premise Equipment (CPE) Nirkabel Per sertifikat/tipe Rp. 3.000.000,00 c. Transmisi … JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF c. Transmisi Per sertifikat/tipe Rp. 4.000.000,00 d. Penyiaran Per sertifikat/tipe Rp. 4.500.000,00 e. Sentral Per sertifikat/tipe Rp. 6.000.000,00 2. Jasa Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi a. Biaya Uji Kategori I 1) Pencatat Data Pembicaraan Pulsa Per Tipe Rp. 3.500.000,00 2) Faksimili Per Tipe Rp. 4.000.000,00 3) Pesawat Telepon analog (Pespon) Per Tipe Rp. 3.500.000,00 4) Pesawat/Key Telepon System (KTS) s.d. 20 port Per Tipe Rp. 4.500.000,00 5) Pesawat Telepon umum multi koin Per Tipe Rp. 4.000.000,00 6) Komunikasi data Per Tipe Rp. 3.000.000,00 7) Modem Per Tipe Rp. 4.500.000,00 8) Pesawat cordless telepon/Telepon Tanpa Kabel Publik (TTKP) Per Tipe Rp. 4.000.000,00 9) Pesawat/Single Side Band (STB) seluler Per Tipe Rp. 4.500.000,00 10) Pager Per Tipe Rp. 3.500.000,00 11) Pesawat daya rendah (≤ 100 mW) Per Tipe Rp. 2.000.000,00 12) Radio trunking Per Tipe Rp. 4.000.000,00 13) Terminal High Frequency (HF)/ Very High Frequency (VHF)/ Ultra High Frequency (UHF) Per Tipe Rp. 4.000.000,00 14) Wireless Local Area Network (LAN) > 100 mW Per Tipe Rp. 4.000.000,00 15) Very Small Apperture Terminal (VSAT) Per Tipe Rp. 6.000.000,00 16) Interace radio acces Per Tipe Rp. 4.000.000,00 17) Booster Per Tipe Rp. 2.000.000,00 18) Rectifier untuk switching Per Tipe Rp. 7.000.000,00 b. Biaya Uji Kategori 2 1) Digital Loop Carrier Per Tipe Rp. 9.150.000,00 2) Pemancar Radio Siaran/Repeater Per Tipe Rp. 6.000.000,00 3) Pemancar Televisi/Repeater Per Tipe Rp. 8.000.000,00 4) Pengganda Saluran Per Tipe Rp. 5.750.000,00 5) Radio Microwave Per Tipe Rp. 6.850.000,00 6) Multiplexer Per Tipe Rp. 5.000.000,00 7) Radio . . . JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF 7) Radio base station Per Tipe Rp. 8.000.000,00 8) Base Station Controller (BSC) Per Tipe Rp. 8.000.000,00 9) Mobile Services Switching Center (MSC) Per Tipe Rp. 8.000.000,00 3. Pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC) a. Pengujian Conducted Electromagnetic Interference (EMI) Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 b. Pengujian Radiated Electromagnetic Interference (EMI) Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 c. Pengujian Conducted Electromagnetic Susceptibility (EMS) Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 d. Pengujian Radiated Electromagnetic Susceptibility (EMS) Per Perangkat Rp. 2.500.000,00 4. Kalibrasi a. Power Meter Per Unit Rp. 1.250.000,00 b. Power Sensor Per Unit Rp. 1.250.000,00 c. Frequency Counter < 2 GHz Per Unit Rp. 500.000,00 d. Frequency Counter 2 – 10 GHz Per Unit Rp. 1.000.000,00 e. Frequency Counter > 10 GHz Per Unit Rp. 1.500.000,00 f. Modulation Analyzer Per Unit Rp. 2.500.000,00 g. Multimeter Analog Per Unit Rp. 250.000,00 h. Multimeter Digital 4 Digit Per Unit Rp. 250.000,00 i. Spectrum Analyzer Per Unit Rp. 2.500.000,00 j. Network Analyzer Per Unit Rp. 2.500.000,00 k. EMC Analyzer Per Unit Rp. 3.000.000,00 l. Oscilloscope Per Unit Rp. 1.000.000,00 5. Jasa Penyewaan Alat a. Spectrum Analyzer < 6 GHz Per Hari Rp. 1.000.000,00 b. Spectrum Analyzer 6 – 10 GHz Per Hari Rp. 1.500.000,00 c. Spectrum Analyzer > 10 GHz Per Hari Rp. 2.000.000,00 d. Power Meter Per Hari Rp. 1.000.000,00 e. Network Analyze Per Hari Rp. 2.000.000,00 f. Frequency Counter Per Hari Rp. 1.000.000,00 g. Modulation Analyzer Per Hari Rp. 1.000.000,00 h. EMC test set Per Hari Rp. 10.000.000,00 i. Shielded room Per Hari Rp. 3.000.000,00 j. Humudity test (chamber) Per Hari Rp. 1.000.000,00 k. Signal Generator Per Hari Rp. 1.000.000,00 l. Global Maritime Distres and Safety and System (GMDSS) Per Paket/orang Rp. 300.000,00 I. Biaya . . . JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK SATUAN TARIF I. Biaya Sertifikasi Kecakapan Operator Radio Konsesi Per Sertifikat Rp. 25.000,00 J. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi/Universal Service Obligation Per tahun buku 0,75% dari pendapatan kotor penyelenggara telekomunikasi K. Izin Penggunaan Pita Spektrum Frekuensi Radio Per MHZ per periode Hasil Seleksi Penawaran dan Pemilihan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT NEGARA RI Kepala Biro Tata Usaha, ttd Sugiri, S.H.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2005 tentang TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6