Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

PP Nomor 100 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik INDONESIA Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik INDONESIA Nomor 5186), diubah sebagai berikut: 1. Penjelasan Pasal 12 ayat (2) huruf g dan huruf h diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan PERATURAN PEMERINTAH ini. 2. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Pembangunan KEK dibiayai dari: a. Badan Usaha; b. kerjasama pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah kabupaten/kota dengan Badan Usaha; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Di antara Pasal 33 dan Pasal 34 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 33A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil evaluasi Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Dewan Nasional melakukan penilaian terhadap operasionalisasi KEK. (2) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional dapat: a. memberikan arahan kepada Dewan Kawasan untuk peningkatan kinerja operasionalisasi KEK; b. melakukan pemantauan terhadap operasionalisasi KEK; dan/atau c. memberikan rekomendasi mengenai langkah tindak lanjut operasionalisasi KEK berupa: 1. pemutusan perjanjian pengelolaan KEK dalam hal Badan Usaha pengelola ditetapkan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (3); 2. perbaikan manajemen operasional KEK dalam hal Badan Usaha pengelola merupakan Badan Usaha pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33A ayat (2) atau Badan Usaha yang melakukan kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2), Pasal 34A ayat (2), dan Pasal 34B ayat (2); atau www.djpp.kemenkumham.go.id 3. pengusulan pencabutan penetapan KEK. (3) Rekomendasi pemutusan perjanjian pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola: a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; b. dinyatakan pailit; c. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan; dan/atau d. mengajukan permohonan pemberhentian sebagai Badan Usaha pengelola KEK. (3a) Rekomendasi perbaikan manajemen operasional KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 2 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada Dewan Kawasan, apabila Badan Usaha pengelola: a. tidak memenuhi standar kinerja pelayanan; dan/atau b. melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin usaha dan izin lain yang diberikan. (4) Rekomendasi pencabutan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 3 disampaikan oleh Dewan Nasional kepada PRESIDEN apabila dalam pengoperasian KEK: a. tidak dilakukan perbaikan kinerja setelah dilakukan langkah- langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau ayat (3a); b. terjadi dampak negatif skala luas terhadap lingkungan di sekitarnya; c. menimbulkan gejolak sosial ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya; dan/atau d. terjadi pelanggaran hukum di KEK. 12. Ketentuan Pasal 53 ayat (3) diubah dan ditambah satu ayat yakni ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2012 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Pasal I

Pasal 31

Pasal I

Pasal 31

Pasal 33A

Pasal 34

Pasal 34A

Pasal 34B

Pasal 35

Pasal 35A

Pasal 35B

Pasal 35C

Pasal 47

Pasal 48

Pasal 49

Pasal 52

Pasal 53

Pasal II