PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOM MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN

PERPRES Nomor 57 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

Ruang Lingkup Persetujuan

Pasal 2

1. Pertukaran Informasi Para Pihak melalui Administrasi Pabeannya akan saling menyediakan informasi terkait sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, untuk penerapan yang tepat atas Hukum Kepabeanan, pencegahan, penyelidikan, dan pemberantasan pelanggaran-pelanggaran kepabeanan serta memastikan keamanan rantai perdagangan. 2. Pengembangan Kapasitas Negara-negara anggota akan memulai program pelatihan kepabeanan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pegawai Pabean, menyediakan keahlian dan berbagi fasilitas dan program pelatihan satu sama lain. 3. Bantuan Administratif a. Para Pihak melalui Administrasi Pabeannya saling menyediakan bantuan administratif sesuai ketentuan yang diatur dalam persetujuan ini, untuk penerapan yang tepat atas Hukum Kepabeanan, pencegahan, penyelidikan, serta pemberantasan pelanggaran-pelanggaran di Kepabeanan. b. Seluruh bantuan dalam Persetujuan ini oleh setiap Pihak akan disediakan sesuai dengan hukum nasional dan ketentuan-ketentuan administratifnya dan dalam batas-batas kewenangan serta ketersediaan sumber daya Administrasi Pabeannya. c. Persetujuan ini hanya mencakup bantuan administratif secara multilateral antar Para Pihak dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi Persetujuan bantuan hukum timbal balik/multilateral antara/antar Para Pihak. Apabila bantuan timbal balik ini akan diberikan oleh otoritas lain dari Pihak Termohon, maka Administrasi Termohon harus menunjuk otoritas dimaksud dan, jika diketahui, akan menunjuk Persetujuan yang relevan atau pengaturan yang dapat diberlakukan. d. Ketentuan-ketentuan pada Persetujuan ini tidak memberikan hak kepada siapapun untuk menghalangi pelaksanaan suatu permohonan. 4. Fasilitas Transit. Untuk meningkatkan perdagangan antar Para Pihak, Para Pihak akan memfasilitasi pergerakan Transit melalui penyederhanaan dan penyelarasan prosedur kepabeanan dan mekanisme kepatuhan. 5. Bank Data Kepabeanan Negara-negara anggota akan mempertimbangkan pembentukan Bank Data Kepabeanan secara terpusat untuk pertukaran informasi yang efektif.

BAB IV

Hal-hal Khusus atas Bantuan

Pasal 4

Koreksi

Informasi Terkait dengan Pelanggaran Kepabeanan 1. Administrasi Pabean dari suatu Pihak wajib menyediakan bagi Administrasi Pabean setiap Pihak terkait, baik atas permohonan maupun inisiatif sendiri, informasi mengenai aktifitas yang direncanakan, sedang berlangsung atau telah selesai, yang memberikan alasan kuat bahwa suatu Pelanggaran Kepabeanan telah dilakukan atau akan dilakukan di wilayah suatu Pihak terkait. 2. Dalam kasus-kasus serius yang dapat menimbulkan kerusakan substansial terhadap perekonomian, kesehatan masyarakat, keamanan umum atau kepentingan utama lainnya dari Para Pihak, Administrasi Pabean dari Pihak lain, jika memungkinkan, wajib memberikan informasi atas inisiatif sendiri dengan segera.

Pasal 5

Tipe Informasi Tertentu Berdasarkan permohonan, Administrasi Termohon harus menyediakan kepada Administrasi Pemohon, yang mempunyai alasan untuk meragukan keakuratan informasi yang telah disediakan kepadanya berkaitan dengan suatu masalah Kepabeanan, informasi yang berhubungan dengan : a. apakah barang-barang yang diimpor ke dalam Pihak Pemohon telah diekspor secara sah menurut hukum dari wilayah Pihak Termohon; b. apakah barang-barang yang diekspor dari wilayah Pihak Pemohon telah diimpor secara sah menurut hukum ke dalam wilayah Pihak Termohon dan sesuai dengan prosedur kepabeanan, apabila ada, terhadap barang-barang tersebut.

Pasal 6

Pemberitahuan 1. Berdasarkan permohonan, Pihak Termohon harus, apabila dibolehkan berdasarkan hukum nasionalnya, mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memberitahu orang perseorangan yang tinggal atau badan hukum yang dibentuk didalam wilayahnya tentang semua keputusan yang diambil oleh Administrasi Pabean Pemohon dalam pelaksanaan hukum kepabeanan terhadap orang perseorangan atau badan hukum tersebut, yang termasuk dalam lingkup Persetujuan ini. 2. Pemberitahuan tersebut harus dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku pada Wilaya Pihak Termohon untuk keputusan nasional yang serupa.

Pasal 7

Bantuan dalam Pengembalian Klaim Kepabeanan 1. Berdasarkan permohonan, Administrasi-administrasi Pabean harus memberikan bantuan satu sama lain dalam upaya pengembalian klaim-klaim kepabeanan, sepanjang kedua Pihak telah memberlakukan ketentuan hukum dan administratif yang diperlukan pada saat permohonan diajukan. 2. Bentuan dalam pengembangan klaim kepabeanan harus diatur dengan ketentuan Pasal 20 Persetujuan ini.

Pasal 8

Surveillance dan Informasi 1. Berdasarkan permohonan, Administrasi Termohon, sejauh memungkinkan, harus melakukan surveillance dan menyediakan Administrasi Pemohon dengan informasi mengenai: a. barang-barang, baik yang sedang dalam pengangkutan atau dalam penyimpanan yang diketahui telah digunakan atau diduga sedang digunakan untuk melakukan pelanggaran kepabeanan di Wilayah Pihak Pemohon; b. sarana pengangkut yang diketahui telah digunakan atau diduga sedang digunakan untuk melakukan pelanggaran kepabeanan di wilayah Pihak Pemohon. c. tempat-tempat yang diketahui telah digunakan atau diduga sedang digunakan untuk melakukan pelanggaran kepabeanan di wilayah Pihak Pemohon; d. orang-orang yang diketahui telah melakukan atau diduga akan melakukan pelanggaran kepabeanan dalam wilayah Pihak Pemohon, khususnya mereka yang masuk ke dan keuar dari wilayah Pihak Termohon. 2. Administrasi Pabean dan setiap Pihak dapat melakukan surveillance tersebut atas inisiatif sendiri sekiranya terdapat alasan yang kuat bahwa kegiatan-kegiatan yang direncanakan sedang berlangsung atau telah dilakukan dianggap sebagai suatu pelanggaran kepabeanan dalam wilayah Pihak lain.

BAB VII

Pelaksanaan Permohonan

Pasal 11

Koreksi

Cara Memperoleh Informasi Setiap Pihak harus mengembangkan mekanismenya sendiri dalam memperoleh informasi.

Pasal 12

Koreksi

Kehadiran Pejabat dalam Wilayah Pihak Lain Berdasarkan permohonan tertulis, pejabat-pejabat yang ditunjuk secara khusus oleh Administrasi Pemohon, dengan otorisasi dari Administrasi Termohon dan tunduk pada ketentuan-ketentuan yang dapat diterapkan oleh Administrasi Termohon, untuk kepentingan penyelidikan pelanggaran kepabeanan, dapat: (a) memeriksa, di kantor-kantor Administrasi Termohon, dokumen-dokumen dan setiap informasi lainnya yang terkait dengan pelanggaran kepabeanan tersebut, dan disediakan salinannya; (b) hadir selama pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Administrasi Termohon dalam Wilayah Pihak Termohon yang relevan dengan Admnistrasi Pemohon; pejabat- pejabat tersebut hanya berperan sebagai penasihat.

Pasal 13

Kehadiran Pejabat Administrasi Pemohon atas Undangan Administrasi Termohon Apabila Administrasi Termohon menganggap tepat kehadiran seorang pejabat Administrasi Pemohon ketika langkah-langkah pemberian bantuan dilaksanakan, sesuai permohonan, Administrasi Termohon dapat mengundang partisipasi Administrasi Pemohon sesuai dengan ketentuan dan kondisi yang ditetapkannya.

Pasal 14

Pengaturan Kunjungan Pejabat 1. Apabila Pejabat-pejabat salah satu Pihak hadir dalam wilayah Pihak lain berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini, mereka harus selalu dapat menyediakan, dalam bahasa yang dapat diterima oleh Administrasi Termohon, bukti identitas jabatan dan status dalam Administrasi Pabeannya, serta status jabatannya yang diberikan dalam wilayah Admnistrasi Termohon. 2. Pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh Administrasi Pemohon untuk hadir dalam wilayah Pihak Termohon, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13, berperan hanya sebagai penasehat. 3. Mereka harus, selama berada di dalam wilayah Pihak lain berdasarkan ketentuan- ketentuan dalam Persetujuan ini, mendapat perlindungan sebagaimana diberikan kepada pejabat-pejabat Pabean dari Pihak lain sejauh diatur oleh hukum-hukum yang berlaku di Pihak lain, dan bertanggung jawab atas segala pelanggaran yang silakukannya.

Pasal 15

Tenaga Ahli dan Saksi Berdasarkan permohonan, Administrasi Termohon dapat memberikan wewenang kepada para pejabatnya hadir di pengadilan atau mahkamah dalam wilayah Pihak lain sebagai tenaga-tenaga ahli atau saksi-saksi dalam permasalahan yang berhubungan dengan penerapan Hukum Kepabeanan.

BAB XV

Ketentuan Akhir

Pasal 23

Koreksi

Pemberlakuan 1. Persetujuan ini akan mulai berlaku untuk tiap pihak pada hari 1 (pertama) bulan ke-2 (dua) setelah para Pihak memberitahukan kepada D-8 Executive Office secara tertulis melalui cara-cara diplomatik bahwa persyaratan konstitusional atau internal bagi berlakunya Persetujuan ini telah dipenuhi. 2. Instrumen penerimaan atau pemberitahuan dari persetujuan ini disimpan di Secretariat of D-8 Executive Office di Istambul. 3. Persetujuan ini akan berlaku 90 (sembilan puluh) hari setelah penyimpanan instrumen ratifikasi dari 5 (lima) negara anggota D-8.

Pasal 24

Jangka Waktu dan Pengakhiran 1. Persetujuan ini dimaksudkan untuk berlaku selamanya, tetapi setiap Pihak dapat mengakhiri kapan saja dengan memberitahukan melalui cara-cara diplomatik. 2. Pengakhiran akan berlaku 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan pengakhiran kepada penyimpan piagam ratifikasi. Kegiatan yang tengah berlangsung pada saat pengakhiran harus diselesaikan sesuai ketentuan Persetujuan ini.

Pasal 25

Peninjauan Kembali Para Pihak harus bertemu untuk meninjau kembali Persetujuan ini atas permohonan, atau pada akhir tahun ke-5 (lima) sejak tanggal berlakunya Persetujuan, kecuali Para Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Secretariat of the D-8 Executive Office di Istambul bahwa peninjauan kembali tersebut tidak diperlukan. SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa telah menandatangani Persetujuan ini. DIBUAT di Bali, INDONESIA pada tanggal 13 (tiga belas) bulan Mei tahun 2006 dalam bahasa Inggris dalam satu salinan naskah asli. Untuk Pemerintah Republik Rakyat Banglades H.E.M. Morshed Khan. MP Menteri Luar Negeri Untuk Pemerintah Republik Arab Mesir H.E. Fayza Aboulnaga Menteri Kerjasama Internasional Untuk Pemerintah Republik INDONESIA H.E. Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan Untuk Pemerintah Republik Islam Iran H.E. Manoucherr Mottaki Menteri Luar Negeri Untuk Pemerintah Malaysia H.E. Dato Seri Syed Hamid Albar Menteri Luar Negeri Untuk Pemerintah Republik Federal Nigeria H.E. Fidelis N. Tapqun Menteri Perindustrian Untuk Pemerintah Republik Islam Pakisan H.E. Humayun Akhtar Khan Menteri Perdagangan Untuk Pemerintah Republik Turki H.E. Kursad Tuzmen Menteri Negara

Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2008 tentang PENGESAHAN MULTILATERAL AGREEMENT AMONG D-8 MEMBER COUNTRIES ON ADMINISTRATIVE ASSISTANCE IN CUSTOM MATTERS (PERSETUJUAN MULTILATERAL ANTAR NEGARA-NEGARA D-8 MENGENAI BANTUAN ADMINISTRATIF DI BIDANG KEPABEANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

BAB VII

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

BAB XI

Pasal 19

BAB XII

Pasal 20

BAB XIII

Pasal 21

BAB XIV

Pasal 22

BAB XV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25