PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penanggulangan Krisis Energi Dan Darurat Energi

PERPRES Nomor 41 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB IV

TATA CARA PENETAPAN KRISIS ENERGI DAN DARURAT ENERGI

Pasal 8

(1) Menteri, Dewan Energi Nasional, dan Badan Pengatur sesuai dengan kewenangannya, serta Badan Usaha melakukan identifikasi dan memantau kondisi penyediaan dan kebutuhan energi baik langsung ataupun tidak langsung untuk mengantisipasi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. (2) Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, gubernur dapat memantau ketersediaan dan kebutuhan energi masyarakat untuk memberikan dukungan ketahanan energi nasional. (3) Identifikasi penyediaan dan kebutuhan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha penyediaan BBM, Tenaga Listrik, LPG, dan Gas Bumi.

Pasal 9

(1) Gubernur dan/atau Badan Usaha dapat mengusulkan penetapan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi kepada Menteri. (2) Gubernur mengoordinasikan usulan penetapan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi yang diusulkan oleh bupati/walikota. (3) Usulan gubernur dan/atau Badan Usaha kepada Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilengkapi dengan laporan ketersediaan dan kebutuhan energi masyarakat setempat.

Pasal 10

(1) Dalam hal hasil identifikasi dan/atau usulan dari Gubernur atau Badan Usaha berpotensi memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan/atau Pasal 6, Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional mengadakan Sidang Anggota. (2) Sidang Anggota diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil identifikasi dan/atau usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Dalam hal Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) MEMUTUSKAN Krisis Energi dan/atau Darurat Energi berdasarkan kondisi teknis operasional, Menteri MENETAPKAN Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. (4) Dalam hal Sidang Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merekomendasikan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi berdasarkan kondisi nasional, Menteri mengusulkan kepada PRESIDEN untuk MENETAPKAN Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Pasal 11

(1) Selain MEMUTUSKAN Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan merekomendasikan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), Sidang Anggota merekomendasikan langkah-langkah penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi kepada Menteri dan PRESIDEN. (2) Dalam hal Menteri MENETAPKAN Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Menteri selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional MENETAPKAN langkah-langkah penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi untuk kondisi teknis operasional berdasarkan rekomendasi Sidang Anggota. (3) Dalam hal PRESIDEN MENETAPKAN Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), PRESIDEN selaku Ketua Dewan Energi Nasional MENETAPKAN langkah-langkah penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi untuk kondisi nasional berdasarkan rekomendasi Sidang Anggota.

BAB V

PENANGGULANGAN KRISIS ENERGI DAN DARURAT ENERGI

Pasal 12

Koreksi

(1) Langkah-langkah penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi berdasarkan kondisi teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Harian Dewan Energi Nasional. (2) Langkah-langkah penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi berdasarkan kondisi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Ketua Dewan Energi Nasional.

Pasal 13

Koreksi

(1) Pemerintah Pusat wajib melaksanakan tindakan penanggulangan berdasarkan langkah-langkah penanggulangan yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Harian Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Keputusan Ketua Dewan Energi Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pelepasan cadangan penyangga energi; b. penambahan impor energi; c. kerja sama internasional; d. pembatasan ekspor energi; e. penghematan energi; f. pembatasan konsumsi energi; g. percepatan proyek infrastruktur energi; h. pengalihan penggunaan jenis energi dengan cara penggantian bahan bakar dengan menggunakan bahan bakar lain (fuel switching), diversifikasi, dan substitusi; i. pembelian kelebihan Tenaga Listrik (excess power); dan/atau j. tindakan lain, sesuai dengan rekomendasi Dewan Energi Nasional.

Pasal 14

(1) Dalam pelaksanaan tindakan penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Menteri berwenang untuk: a. melakukan koordinasi dengan menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, bupati/walikota, pimpinan lembaga penegak hukum, pimpinan Badan Usaha, dan pihak lain yang terkait; b. mendapatkan data dan informasi dari instansi, Badan Usaha, dan pihak lain yang terkait; c. menyusun rencana kerja penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi; d. memerintahkan Badan Usaha untuk melakukan langkah-langkah tertentu sesuai dengan bidang usahanya; e. mengawasi pelaksanaan tindakan penanggulangan; f. melakukan tindakan lain sesuai dengan petunjuk PRESIDEN. (2) Setiap instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan kemudahan paling sedikit dalam hal perizinan, pengadaan, dan pembebasan lahan untuk pelaksanaan tindakan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Pasal 15

(1) Gubernur dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan tindakan koordinasi, pembatasan/penghematan konsumsi energi, perbaikan sarana dan prasarana yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan dukungan pemanfaatan fasilitas bersama, dan memantau penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. (2) Menteri, menteri terkait, kepala lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan tindakan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi.

Pasal 16

(1) Dalam melaksanakan tindakan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi, Badan Usaha, pihak lain yang terkait, dan masyarakat wajib turut serta menanggulangi Krisis Energi dan/atau Darurat Energi. (2) Kewajiban Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. menyediakan anggaran perusahaan yang diperlukan untuk membiayai penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi yang terjadi akibat kegiatan usahanya; dan b. memberikan dukungan pemanfaatan bersama fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki. (3) Kewajiban pihak lain yang terkait dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dukungan penyelesaian terhadap tindakan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara tindakan penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi diatur dalam Peraturan Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Dan Penanggulangan Krisis Energi Dan Darurat Energi

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18

Pasal 19

BAB VII

Pasal 20