Koreksi Pasal 4

(1) Krisis Energi berdasarkan kondisi teknis operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditetapkan dengan mempertimbangkan: a. cadangan operasional minimum BBM pada wilayah distribusi niaga; b. cadangan operasional minimum daya mampu Tenaga Listrik pada sistem setempat; c. cadangan operasional minimum LPG pada wilayah distribusi; dan d. kebutuhan minimum pelanggan Gas Bumi pada wilayah distribusi Gas Bumi setempat. (2) Krisis Energi ditetapkan apabila pemenuhan cadangan operasional minimum atau kebutuhan minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperkirakan tidak terpenuhi dan tidak tertanggulangi oleh Badan Usaha.