Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2010 tentang PENETAPAN STRUKTUR DAN PERUBAHAN BESARAN GAJI POKOK KARYAWAN PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS

Pengertian dan Istilah Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 1. BADAN PERTIMBANGAN TABUNGAN PERUMAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL yang selanjutnya disebut dengan BAPERTARUM-PNS adalah suatu Badan yang dibentuk berdasarkan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 14 tahun 1993 tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Keputusan PRESIDEN Republik INDONESIA Nomor 46 tahun 1994. 2. PELAKSANA SEKRETARIAT TETAP BAPERTARUM-PNS adalah suatu Organisasi yang dibentuk untuk membantu Ketua Sekretariat Tetap Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUM-PNS) dalam rangka pelaksanaan tugas administrasi dan operasional BAPERTARUM-PNS, yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana. 3. KARYAWAN adalah setiap orang yang bekerja di lingkungan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS baik berstatus PNS yang dipekerjakan oleh Pemerintah maupun non PNS. 4. GAJI POKOK adalah gaji dasar dalam penentuan Take Home Pay setiap Karyawan. 5. IMBALAN KERJA adalah Penghasilan yang diterima Karyawan dalam bentuk uang dalam melaksanakan tugas yang diembannya, meliputi Gaji Pokok dan/atau Penghasilan lainnya, yang diberikan kepada Karyawan berdasarkan tingkat dan kedudukan dalam struktur Organisasi. 6. GOLONGAN adalah tingkat yang menunjukan kedudukan Karyawan dalam rangkaian struktur Organisasi. 7. GOLONGAN AWAL adalah tingkat awal seorang karyawan dalam suatu golongan dengan tingkat pendidikan dan masa kerja. 8. TUNJANGAN adalah penghargaan yang diberikan Organisasi kepada Karyawan berdasarkan tingkat dan kedudukan dalam Organisasi. 9. JABATAN adalah kedudukan bersifat struktural yang menunjukan tugas, kewajiban dan tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Karyawan serta memiliki sebutan yang dinyatakan dalam nama jabatan. 10. KENAIKAN GOLONGAN adalah penghargaan yang diberikan kepada Karyawan atas pengabdiannya kepada Organisasi dari golongan semula kepada golongan ruang yang setingkat lebih tinggi. 11. GOLONGAN PUNCAK adalah golongan tertinggi yang dapat dicapai seorang karyawan karena tingkat pendidikan dan jabatan.

(1) Susunan Golongan dari yang terendah Golongan I/a sampai dengan yang tertinggi Golongan VIII. (2) Penempatan awal Golongan Karyawan berdasarkan tingkat pendidikan dan masa kerja, diatur sebagai berikut : No. Tingkat Pendidikan Golongan Awal Golongan Puncak Golongan Puncak Kasub Divisi 1 SD I/a II/a - 2 SMP I/b II/b - 3 SLTA/D1/D2 II/a III/a - 4 D3 II/b III/b - 5 S1 III/a IV/b V/b 6 S2 III/b V/a VI/a 7 S3 III/b Dengan Masa Kerja 3 Tahun V/b VI/b (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), pengangkatan Kepala Divisi dan Kepala Satuan Pengawas Internal (SPI) ditetapkan pada golongan ruang VII, dengan masa kerja dihitung sesuai dengan masa kerja dari instansi asal. (4) Pengangkatan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, ditetapkan pada golongan ruang VIII, dengan masa kerja dihitung sesuai dengan masa kerja dari instansi asal. (5) Dalam hal masa kerja untuk Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS kurang dari 25 tahun, maka masa kerja Kepala Pelaksana Sekretariat BAPERTARUM- PNS disesuaikan menjadi 25 tahun.

(1) Setiap Karyawan berhak atas imbalan kerja berupa Gaji Pokok dan/atau penghasilan lainnya. (2) Imbalan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan Golongan ruang yang ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Menteri ini. (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Tunjangan Representatif; b. Tunjangan Jabatan; c. Tunjangan Kinerja; d. Tunjangan Transport dan Makan; e. Tunjangan Kesehatan; f. Tunjangan Hari Raya (THR). (4) Tunjangan Representatif diberikan kepada Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS. (5) Untuk Pertimbangan tertentu Tunjangan Representatif dapat diberikan kepada Kepala Divisi dan Kepala SPI. (6) Pemberian dan Penetapan Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS dengan memperhatikan kemampuan keuangan BAPERTARUM-PNS. (7) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (6), Pemberian dan Penetapan besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS, Kepala Divisi dan Kepala SPI ditetapkan oleh Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian/Ketua Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

(1) Kepada Karyawan dapat diberikan kenaikan Gaji Pokok Berkala setiap 2 (dua) tahun sekali, dengan persyaratan : a. telah mencapai masa kerja Golongan; b. penilaian pelaksanaan pekerjaan dengan nilai rata-rata sekurang-kurangnya “Baik”; c. tidak sedang menjalani hukuman disiplin. (2) Kenaikan Gaji Pokok Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS.

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Menteri ini dibebankan kepada dana Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat selaku Ketua Harian BAPERTARUM-PNS Nomor 45/KPTS/M/2008 tentang Penetapan Besaran Gaji Pokok Karyawan Pelaksana Sekretariat Tetap BAPERTARUM-PNS Tahun 2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010. Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2010 MENTERI NEGARA PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, SUHARSO MONOARFA Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 22 September 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 462