Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007 tentang PEMBENTUKAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN KEPULAUAN ARU DI PROVINSI MALUKU

Membentuk Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru berkedudukan di Dobo, Provinsi Maluku.

Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru adalah instansi vertikal Departemen Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Maluku.

Kantor Departemen Agama Kabupaten melaksanakan tugas-tugas Departemen Agama dalam wilayah kabupaten, berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan peraturan perundang- undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Departemen Agama Kabupaten mempunyai fungsi: a. perumusan dan penetapan visi, misi, serta kebijakan teknis di bidang pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama di Kabupaten Kepulauan Aru; b. pembinaan dan pelayanan di bidang bimbingan masyarakat Islam, pelayanan haji dan umrah, pengembangan zakat dan wakaf, pendidikan agama dan keagamaan, pondok pesantren, penerangan agama dan bimbingan masyarakat Kristen sesuai peraturan perundang-undangan; c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan informasi keagamaan; d. pengkoordinasian penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja di lingkungan Kantor Wilayah Kabupaten/Kota; dan e. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas Departemen Agama di Kabupaten.

(1) Susunan Organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru terdiri dari : a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Bimbingan Masyarakat Islam; c. Seksi Kependidikan Agama Islam; d. Seksi Urusan Agama Kristen; e. Penyelenggara Haji dan Umrah; f. Penyelenggara Kependidikan Agama Kristen; dan g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan struktur organisasi Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan ini.

Di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru dapat ditetapkan jabatan fungsional, sesuai peraturan perundang-undangan.

(1) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan satuan organisasi/satuan kerja di lingkungan Departemen Agama Kabupaten dan pemerintah daerah serta instansi vertikal lainnya. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tata kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten ke arah terciptanya perubahan paradigma dari fungsi menguasai kepada fungsi pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja di lingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten, bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dan/atau satuan kerja wajib mengembangkan pelaksanaan tugas dan fungsinya berdasarkan rencana strategis yang telah ditetapkan serta menyusun dan memelihara tata hubungan kerja yang serasi baik intern maupun ekstern. (5) Setiap pimpinan satuan organisasi/satuan kerja wajib melaksanakan pengawasan melekat, penilaian kinerja, mematuhi peraturan perundang- undangan yang berlaku dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing secara berjenjang dan berkala.

Dengan ditetapkannya peraturan ini maka satuan kerja, pegawai, pembiayaan serta sarana Kantor Departemen Agama Kabupaten Aru yang berada dalam kewenangan Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara segera dialihkan kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku.

(1) Pelaksanaan Peraturan ini dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA, MUHAMMAD M. BASYUNI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Juni 2007 MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, ANDI MATTALATTA