PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

PERDA Nomor 5 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 5

(1) Setiap Penyelenggara Pemondokan wajib: a. memiliki Izin Penyelenggaraan Pemondokan bagi orang atau Badan yang menyelenggarakan Pemondokan minimal 3 (tiga) kamar pada satu lokasi; b. bertanggung jawab atas ketenteraman dan ketertiban lingkungan; c. berperan serta mencegah terjadinya perbuatan yang tidak bermoral, serta aktivitas di dalam Pemondokan yang melanggar peraturan perundang-undangan; d. bertanggung jawab atas segala aktivitas dalam pemondokan; e. melaporkan secara tertulis mengenai jumlah dan identitas Pemondok kepada Ketua RT setiap ada perubahan data Pemondok; f. melaporkan kepada Ketua RT apabila Pemondok menerima tamu yang menginap lebih dari 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam; g. memastikan bahwa setiap tamu Pemondokan memiliki identitas yang masih berlaku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; h. membuat … h. membuat dan memberlakukan tata tertib secara tertulis bagi Pemondok; i. memberikan bimbingan kepada Pemondok untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat serta berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan pembangunan; j. memelihara kebersihan dan kesehatan lingkungan; dan k. menaati ketentuan yang berlaku. (2) Ketentuan mengenai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1) Bagi Penyelenggara Pemondokan yang tidak tinggal dalam satu Pemondokan wajib menunjuk orang yang diberi tanggung jawab berkaitan dengan penyelengaraan Pemondokan. (2) Dalam melimpahkan tanggung jawab kepada seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan, sebagai berikut: a. orang yang diberi tanggung jawab tersebut harus bertempat tinggal dan memiliki Kartu Tanda Penduduk di Kelurahan setempat; dan b. pelimpahan tersebut dilaporkan kepada Ketua RT.

Pasal 7

(1) Setiap Penyelenggara Pemondokan dilarang menyelenggarakan Pemondokan yang dihuni Pemondok yang berbeda jenis kelamin dalam satu kesatuan bangunan, kecuali suami-isteri dengan menunjukkan Surat Nikah. (2) Setiap Pemondok dilarang menerima tamu yang berbeda jenis kelamin di dalam kamar, kecuali tamu tersebut merupakan suami/isteri yang dibuktikan dengan Surat Nikah, atau keluarga yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. BAB IV …

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMONDOKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB IV

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

Pasal 19