PERDA

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 17 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal dan/atau menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu. 5. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. 6. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik INDONESIA. 7. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. 8. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman Modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan Penanaman Modal yang telah mendapat Perizinan Penanaman Modal. 12. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada Penanam Modal untuk merealisasikan Penanaman Modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal. 13. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan Penanaman Modal dan penggunaan fasilitas Penanaman Modal. 14. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu. 15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala. 16. Pemberian Insentif adalah dukungan dari Pemerintah Daerah kepada Penanam Modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 17. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas dari pemerintah Daerah kepada penanam modal dalam rangka mendorong peningkatan Penanaman Modal di Daerah. 18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 21. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan. 22. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disebut RUPM adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal jangka panjang di Kabupaten Blora. 23. Izin Prinsip Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajin dimiliki dalam rangka memulai usaha. 24. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. 25. Tenaga Kerja Lokal adalah tenaga kerja yang berdomisili di wilayah Daerah berdasarkan data yang dimuat dalam kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

BAB IV

KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 4

Koreksi

(1) Dalam MENETAPKAN kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah: a. memberi perlakuan yang sama bagi setiap Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan kepentingan nasional; b. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi. (2) Kebijakan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai: a. bentuk badan usaha dan bidang usaha Penanaman Modal; b. kerjasama Penanaman Modal; c. promosi Penanaman Modal; d. pelayanan Penanaman Modal; e. pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal; f. pengelolaan data dan sistem informasi Penanaman Modal; dan g. penyebarluasan, pendidikan, dan pelatihan Penanaman Modal.

Pasal 5

(1) Penanaman Modal Dalam Negeri dapat dilakukan badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanaman Modal Asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum INDONESIA dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik INDONESIA, kecuali ditentukan lain oleh UNDANG-UNDANG.

Pasal 6

(1) Setiap bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penanaman Modal diprioritaskan pada bidang usaha: a. pertambangan; b. pertanian; c. perkebunan; d. kehutanan; e. peternakan; f. industri; dan g. pariwisata. (3) Bidang usaha yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam RUPM.

Pasal 7

(1) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan: a. Pemerintah Daerah lain; dan/atau b. swasta. (2) Kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas dasar kesamaan kedudukan dan saling menguntungkan. (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c dilakukan dengan: a. mengoordinasikan, mengkaji, merumuskan dan menyusun materi promosi Penanaman Modal; b. memberikan bimbingan dan pembinaan promosi Penanaman Modal; dan c. melaksanakan Promosi Penanaman Modal yang menjadi unggulan Daerah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. (2) Pelaksanaan promosi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, dan/atau lembaga non pemerintah.

Pasal 9

(1) Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi: a. pelayanan Perizinan; dan b. pelayanan Nonperizinan. (2) Jenis pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi: a. Izin Prinsip; b. Izin Usaha; dan c. izin lainnya dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Jenis pelayanan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi: a. insentif Daerah; b. layanan informasi dan layanan pengaduan; dan c. dokumen atau surat keterangan tertentu lainnya yang dibutuhkan Penanam Modal untuk kelancaran usahanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Penyelenggara Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan Perangkat Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, meliputi: a. fasilitas Penanaman Modal bagi Penanam Modal; dan b. pelaksanaan kewajiban sebagai Penanam Modal. (2) Pengendalian pelaksanaan Penanaman Modal dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan. (3) Pelaksanaan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. kompilasi; b. verifikasi; dan c. evaluasi LKPM dan dari sumber informasi lainnya. (4) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. sosialiasasi ketentuan terkait Penanaman Modal; b. pemberian konsultasi dan bimbingan pelaksanaan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan perizinan yang telah diperoleh; dan/atau c. bantuan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dalam merealisasikan kegiatan penanaman modalnya. (5) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara: a. evaluasi atas informasi pelaksanaan ketentuan Penanaman Modal dan fasilitas yang telah diberikan; b. pemeriksaan ke lokasi proyek Penanaman Modal; dan c. tindak lanjut terhadap penyimpangan atas ketentuan Penanaman Modal. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pengolahan data dan sistem informasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi pelayanan Perizinan dan Nonperizinan bidang Penanaman Modal melalui PTSP yang dapat dilaksanakan secara manual atau elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

(1) Penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi: a. membina dan mengawasi pelaksanaan sistem informasi Penanaman Modal; b. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan dan perencanaan, pengembangan, kerjasama, promosi, pemberian pelayanan Perizinan/Nonperizinan, pengendalian pelaksanaan, dan sistem informasi Penanaman Modal kepada aparatur pemerintah dan dunia usaha; dan c. mengoordinasikan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal. (2) Pelaksanaan penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 18

Koreksi

Setiap Penanam Modal berhak mendapat: a. kepastian hak, hukum dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Koreksi

Setiap Penanam Modal wajib: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan dan melaksanakan kegiatan kemitraan usaha dengan potensi usaha lokal berdasar peraturan yang berlaku; c. meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Lokal melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada Tenaga Kerja Lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing; e. membuat dan menyampaikan laporan tentang kegiatan Penanaman Modal; f. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mematuhi semua ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan kepentingan daerah dan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

BAB Keempat

Pasal 8

BAB Kelima

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB Ketujuh

Pasal 13

BAB Kedelapan

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kesatu

Pasal 18

BAB Kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB IX

Pasal 25

BAB X

Pasal 26

BAB XI

Pasal 27

BAB XII

Pasal 28

Pasal 29