PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar

PERDA Nomor 3 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Banjar. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Banjar. 6. Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah yang selanjutnya disebut PD Pasar Bauntung Batuah adalah Perusahaan Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 7. Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah yang selanjutnya disebut Perumda Pasar adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banjar melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 8. Modal Dasar adalah jumlah seluruh nilai modal dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar. 9. Modal Disetor adalah modal yang telah disetorkan baik dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya kepada Perumda Pasar. 10. Anggaran Dasar Perumda Pasar yang selanjutnya disebut anggaran dasar adalah keseluruhan pengaturan umum yang meliputi pengelolaan Perumda Pasar guna menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. 11. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ perusahaan umum daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi atau dewan pengawas. 12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum daerah 13. Direksi adalah Organ Perumda Pasar yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perumda Pasar untuk kepentingan Perumda Pasar, sesuai dengan maksud dan tujuan Perumda Pasar serta mewakili Perumda Pasar, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. 14. Tahun Buku adalah suatu masa yang menunjukkan periode akuntansi yang berlaku. 15. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak. 16. Dividen adalah pembagian laba bersih atas hasil usaha Perumda Pasar pada tahun buku yang telah dilalui kepada Daerah/Pemerintah Daerah KPM selaku pemilik modal yang besarnya ditetapkan oleh KPM. 17. Tanggung Jawab Sosial adalah komitmen Perumda Pasar untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan yang bermanfaat, baik bagi Perumda Pasar sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 18. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 9

Koreksi

(1) Kegiatan usaha Perumda Pasar meliputi: a. penyediaan sarana dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang; dan b. pengelolaan pasar berupa pembinaan pedagang, ikut membantu menciptakan stabilitas harga dan kelancaran distribusi barang dan jasa di pasar. (2) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perumda Pasar melakukan kegiatan sebagai berikut: a. mendirikan, membangun dan/atau mengelola sarana dan prasarana pasar serta fasilitas penunjang di lokasi pengelolaan Perumda Pasar; b. melakukan kerja sama dengan pihak lain; c. melaksanakan upaya pemberdayaan pedagang pasar; dan d. melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Pasar.

Pasal 10

(1) Selain usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perumda Pasar dapat: a. membentuk anak perusahaan dan/atau penyertaan modal; dan/atau b. memiliki saham pada perusahaan lain. (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, didasarkan atas analisa kelayakan investasi yang profesional dan independen oleh Perumda Pasar serta pertimbangan Dewan Pengawas. (3) Kepemilikan saham pada perusahaan lain dilaksanakan setelah ada pertimbangan Dewan Pengawas. (4) Pembentukan anak perusahaan dan kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus mendapat persetujuan KPM. (5) Pembentukan anak perusahaan dan pemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendapatan dari kegiatan usaha Perumda Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, dapat berupa penyediaan ruang bagi pedagang Perumda Pasar dengan memperhatikan: a. penempatan pedagang dilakukan secara adil dan transparan serta memberi peluang yang sama bagi para pedagang; b. zonasi sesuai pengelompokan barang dagangan; c. penempatan pedagang diarahkan untuk memberikan skala prioritas kepada para pedagang lama yang telah terdaftar pada Perumda Pasar; d. apabila terdapat kelebihan atau pengembangan tempat usaha, skala prioritas diberikan kepada: 1. pedagang lama yang tidak memiliki izin resmi; atau 2. pedagang yang menyewa tempat usaha dari pedagang resmi. e. pembagian wilayah tempat usaha ditujukan agar lokasi usaha setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk dikunjungi; dan f. pembinaan, pengelolaan, serta pengawasan Pedagang Tidak Tetap. (2) Perumda Pasar dalam menyediakan ruang usaha berhak MENETAPKAN hak pakai tempat usaha, untuk jangka waktu tertentu atau paling lama 20 (dua puluh) tahun. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pakai tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Perumda Pasar dan pelaku usaha dan/atau pedagang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati dan ditaati oleh Perumda Pasar dan pedagang.

Pasal 14

(1) Untuk keamanan, ketertiban dan kenyamanan dilingkungan pasar, maka Perumda Pasar MENETAPKAN tata tertib pasar. (2) Tata tertib pasar ditetapkan oleh Direksi.

BAB VII

MODAL

Pasal 16

Koreksi

Modal Dasar Perumda Pasar adalah sebesar Rp1.000.000.000,000 (satu triliun rupiah).

Pasal 17

Koreksi

(1) Modal disetor pada Perumda Pasar adalah terdiri dari: a. berupa uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan b. berupa barang milik Daerah senilai Rp867.957.909.000,00 (delapan ratus enam puluh tujuh miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah). (2) Total modal disetor dari Pemerintah Daerah kepada Perumda Pasar adalah sebesar Rp872.957.909.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 18

(1) Modal Perumda Pasar bersumber dari: a. penyertaan modal Pemerintah Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari: a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau b. konversi dari pinjaman. (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari: a. Daerah; b. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. badan usaha milik daerah lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: a. kapitalisasi cadangan; b. keuntungan revaluasi aset; dan c. agio saham.

Pasal 19

(1) Pemenuhan Modal Dasar dan Modal Disetor Perumda Pasar dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah. (2) Modal Perumda Pasar yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Pasar. (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan. (4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. (5) Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Pemerintah Daerah. (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (7) Penyertaan modal untuk penambahan modal Perumda Pasar dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Pasar. (8) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 20

Koreksi

Pengurusan Perumda Pasar dilakukan oleh organ yang terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direktur.

Pasal 21

Koreksi

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Pasar dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 22

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Pasar apabila dapat membuktikan: a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung; b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Pasar; dan/atau c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Pasar secara melawan hukum.

Pasal 23

(1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Pasar. (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Pasar; dan c. rapat luar biasa. (3) Hasil pelaksanaan setiap rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara rapat.

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah; c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM. (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

(1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir.

Pasal 29

(1) Dalam rangka pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan beranggotakan: a. perangkat Daerah; b. unsur independen; dan/atau c. perguruan tinggi. (3) Panitia Seleksi bertugas: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN calon Dewan Pengawas; dan g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berdasarkan hasil penjaringan. (2) Panitia seleksi MENETAPKAN bakal calon Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b. (4) Dalam pelaksanaan UKK, panitia seleksi dapat melibatkan konsultan perorangan. (5) UKK calon Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan: a. psikotes; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah strategi pengawasan; d. persentasi makalah strategi pengawasan; dan e. wawancara. (6) Indikator penilaian UKK meliputi; a. pengalaman mengelola perusahaan; b. keahlian; c. integritas dan etika; d. kepemimpinan; e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. (7) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi, sedangkan untuk bobot penilaian indikator pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen). (8) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebesar 100% (seratus persen). (9) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi: a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan; b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan; c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

BAB Ketiga

Dewan Pengawas

Pasal 24

Koreksi

(1) Dewan Pengawas dapat berasal dari unsur independen atau unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah lain dan/atau anggota Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah yang telah menyelesaikan masa jabatannya; b. pensiunan pegawai Badan Usaha Milik Daerah; c. mantan Direksi Badan Usaha Milik Daerah; atau d. eksternal Badan Usaha Milik Daerah selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c. (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun KPM. (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Pasal 25

(1) Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode masa jabatan berikutnya.

Pasal 26

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. (3) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Pasar.

Pasal 27

Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut: a. sehat jasmani dan rohani; b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan; c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen; e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1); g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali; h. tidak pernah dinyatakan pailit; i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit; j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 28

(1) Proses pemilihan Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melalui tahapan: a. seleksi administrasi; b. UKK; dan c. wawancara akhir.

Pasal 29

(1) Dalam rangka pemilihan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, dibentuk Panitia Seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dengan beranggotakan: a. perangkat Daerah; b. unsur independen; dan/atau c. perguruan tinggi. (3) Panitia Seleksi bertugas: a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan; b. melakukan penjaringan bakal calon Dewan Pengawas; c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK; d. menentukan formulasi penilaian UKK; e. MENETAPKAN hasil penilaian; f. MENETAPKAN calon Dewan Pengawas; dan g. menindaklanjuti calon Dewan Pengawas terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 30

(1) Panitia seleksi melakukan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a berdasarkan hasil penjaringan. (2) Panitia seleksi MENETAPKAN bakal calon Dewan Pengawas berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Panitia seleksi melaksanakan UKK berdasarkan hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b. (4) Dalam pelaksanaan UKK, panitia seleksi dapat melibatkan konsultan perorangan. (5) UKK calon Dewan Pengawas paling sedikit melalui tahapan: a. psikotes; b. ujian tertulis keahlian; c. penulisan makalah strategi pengawasan; d. persentasi makalah strategi pengawasan; dan e. wawancara. (6) Indikator penilaian UKK meliputi; a. pengalaman mengelola perusahaan; b. keahlian; c. integritas dan etika; d. kepemimpinan; e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi. (7) Bobot penilaian indikator UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a sampai dengan huruf d dan huruf f ditentukan oleh Panitia Seleksi, sedangkan untuk bobot penilaian indikator pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e sebesar 20% (dua puluh persen). (8) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebesar 100% (seratus persen). (9) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi: a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan; b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan; c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Pasar Bauntung Batuah Kabupaten Banjar

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kesatu

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 18

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

BAB Kedua

Pasal 22

Pasal 23

BAB Ketiga

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB Keempat

BAB IX

BAB X

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB XI

BAB Kesatu

BAB 1

BAB 2

BAB Kedua