PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIFPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAHKABUPATEN ASAHAN

PERDA Nomor 9 Tahun 2017

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 3

(1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari: a. uang representasi; b. tunjangan keluarga; c. tunjangan beras; d. uang paket; e. tunjangan jabatan; f. tunjangan alat kelengkapan; g. tunjangan alat kelengkapan lain; h. tunjangan komunikasi intensif; dan i. tunjangan reses. (2) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati. (3) Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. (4) Uang representasi Anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 5

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c. (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d. (2) Uang paket sebagaimana pada ayat (1) diberikan setiap bulan sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e. (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan, sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan pembentukan Perda, badan kehormatan. (2) Tunjangan alat kelengkapan diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan: a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen); b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen); c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan d. anggota, sebesar 3% (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

Pasal 9

(1) Tunjangan kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam alat kelengkapan lain. (2) Besaran tunjangan alat kelengkapan lain sama dengan tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2). (3) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

Pasal 10

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (2) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. (3) Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (4) a. Kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum Daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara dan dikelompokkan dengan 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. b. Pendapatan umum sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum. c. Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara. (5) Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. (6) Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah : a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali; b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 11

(1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian; dan d. pakaian dinas dan atribut. (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; b. kendaraan dinas jabatan; dan c. belanja rumah tangga. (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa: a. rumah negara dan perlengkapannya; dan b. tunjangan transportasi.

Pasal 26

(1) Dalam MENETAPKAN besaran tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bupati harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan untuk rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon. (3) Besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Pasal 27

(1) Dalam MENETAPKAN besaran tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bupati harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar harga sewa untuk kenderaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan. (3) Besaran tunjangan transportasi Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Anggota DPRD provinsi.

BAB Ketiga

Tunjangan Kesejahteraan Lainnya Bagi Pimpinan DPRD

Pasal 16

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan. (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan. (5) Bagi Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan. (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan untuk Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 19

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, serta tunjangan perumahan dan tunjangan trasportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

BAB 1

Rumah Negara dan Perlengkapannya serta Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 16

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. (4) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara dan perlengkapannya bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan. (2) Tunjangan perumahan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan. (4) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan. (5) Bagi Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan. (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

(1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan untuk Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 19

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, serta tunjangan perumahan dan tunjangan trasportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak dapat diberikan kepada Pimpinan DPRD secara bersamaan.

Pasal 20

(1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD. (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah. (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan sekretariat DPRD. (4) Ketentuan mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati. (5) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.

BAB Keempat

Tunjangan Kesejahteraan Lainnya Bagi Anggota DPRD

Pasal 21

(1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. (4) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan. (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan. (4) Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan. (5) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan. (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan untuk Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 24

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.

BAB 1

Rumah Negara dan Perlengkapannya

Pasal 21

(1) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD. (4) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, kepada yang bersangkutan dapat diberikan Tunjangan Perumahan. (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (3) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan salah satu Tunjangan Perumahan. (4) Anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/Wakil Bupati pada Daerah yang sama tidak diberikan Tunjangan Perumahan. (5) Bagi Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan. (6) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Rumah negara dan perlengkapannya yang disediakan untuk Anggota DPRD tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya. (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 24

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, serta tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, tidak dapat diberikan kepada Anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 25

(1) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) huruf b diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji. (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku setara dengan kendaraan dinas jabatan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 29

(1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRD berupa: a. program, yang terdiri atas: 1. penyelenggaraan rapat; 2. kunjungan kerja; 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Perda; 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRD; 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD; b. dana operasional Pimpinan DPRD; c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD; d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan e. belanja sekretariat fraksi. (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 31

Pasal 32

(1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD. (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD. (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

(1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan sekretaris DPRD. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

(1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran. (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas. (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

(1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari. (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5). (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut: a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah : 1. tinggi, paling banyak 6 (enam) kali; 2. sedang, paling banyak 4 (empat) kali; 3. rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi Ketua DPRD. b. Wakil Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan Daerah : 1. tinggi, paling banyak 4 (empat) kali; 2. sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali; 3. rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali; dari uang representasi Wakil Ketua DPRD. (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan: a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya. (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan. (6) Dana operasional Pimpinan DPRD tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas. (7) Ketentuan lebih lanjut besaran Dana Operasional Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.