Langsung ke konten utama

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI NOMOR 5 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Berlaku

PERMEN Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA

Berlaku

PERMEN Nomor 7 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2011 tentang KODE ETIK DAN TATA TERTIB DEWAN ENERGI NASIONAL

Berlaku

PERMEN Nomor 69-pmk-07-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 69-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERKIRAAN ALOKASI TAMBAHAN DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI UNTUK PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TAHUN ANGGARAN 2011

Berlaku

PERMEN Nomor 69-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 69-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERINDUSTRIAN NOMOR 19/M-IND/PER/2/2010 TENTANG DAFTAR MESIN, BARANG DAN BAHAN PRODUKSI DALAM NEGARI UNTUK PEMBANGUNAN ATAU PENGEMBANGAN INDUSTRI DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL

Berlaku

PERMEN Nomor 68-pmk-07-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 68-pmk-07-2011 Tahun 2011 tentang PERKIRAAN ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN MINYAK BUMI DAN GAS BUMI TAHUN ANGGARAN 2011

Berlaku

PERMEN Nomor 67-pmk-03-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 67-pmk-03-2011 Tahun 2011 tentang PENYESUAIAN BESARNYA NILAI JUAL OBJEK PAJAK TIDAK KENA PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Berlaku

PERMEN Nomor 67 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 67 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSTAMAAN GENDER DI DAERAH

Berlaku

PERMEN Nomor 66-pmk-011-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 66-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang INDEKS FISKAL DAN KEMISKINAN DAERAH DALAM RANGKA PERENCANAAN PENDANAAN URUSAN BERSAMA PUSAT DAN DAERAH UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2012

Berlaku

PERMEN Nomor 66 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2011 tentang KODE DATA DAN TATA WILAYAH

Berlaku

PERMEN Nomor 65-pmk-011-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 65-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN KEENAM ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 110/PMK.010/2006 TENTANG PENETAPAN SISTEM KLASIFIKASI BARANG DAN PEMBEBANAN TARIF BEA MASUK ATAS BARANG IMPOR

Berlaku

PERMEN Nomor 65-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 65-m-ind-per-7-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI DAN IZIN PERLUASAN DI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG

Berlaku

PERMEN Nomor 65 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 65 Tahun 2011 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN GROBOGAN DENGAN KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

Berlaku

PERMEN Nomor 64-pmk-05-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 64-pmk-05-2011 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/PMK.05/2010 TENTANG PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

Berlaku

PERMEN Nomor 64 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PENERBITAN REKOMENDASI PENELITIAN

Berlaku

PERMEN Nomor 64 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 64 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) UNIT ESELON I DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

Berlaku

PERMEN Nomor 631-menkes-per-iii-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 631-menkes-per-iii-2011 Tahun 2011 tentang PETUNJUK TEKNIS JAMINAN PERSALINAN

Berlaku

PERMEN Nomor 63-pmk-04-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 63-pmk-04-2011 Tahun 2011 tentang REGISTRASI KEPABEANAN

Berlaku

PERMEN Nomor 63 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 63 Tahun 2011 tentang BATAS DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA DENGAN KABUPATEN BALANGAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Berlaku

PERMEN Nomor 62-pmk-04-2011 Tahun 2011

Peraturan Menteri Nomor 62-pmk-04-2011 Tahun 2011 tentang PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI, BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK NEGARA

Berlaku