PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016 tentang SYARAT DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN PENASIHAT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERPRES Nomor 59 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

PERSYARATAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 3

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Penasihat harus memenuhi persyaratan: a. warga negara INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memiliki integritas moral yang tinggi, reputasi yang baik, serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela; d. sehat jasmani dan rohani; e. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; f. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak hormat bagi bukan Pegawai Negeri Sipil; g. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman pidana paling singkat 2 (dua) tahun; h. berpendidikan paling rendah pascasarjana/S2 (strata dua); i. memiliki keahlian atau pengalaman di bidang hukum dan hak asasi manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun; dan j. tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengan anggota dan pejabat struktural LPSK.

Pasal 4

(1) Untuk mengangkat Dewan Penasihat, Ketua LPSK membentuk Panitia Seleksi. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang dari unsur LPSK; b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah; dan c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat.

Pasal 5

(1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal LPSK. (2) Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif.

Pasal 6

(1) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota Dewan Penasihat. (2) Calon Dewan Penasihat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Seleksi dengan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. surat keterangan catatan kepolisian; c. surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; d. surat keterangan dari pimpinan instansi yang menyatakan tidak adanya hukuman disiplin maupun pemberhentian tidak dengan hormat; dan e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (3) Panitia Seleksi mengumumkan calon anggota Dewan Penasihat hasil seleksi kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada LPSK. (4) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 10 (sepuluh) calon anggota Dewan Penasihat kepada Ketua LPSK. (5) Pimpinan LPSK memilih paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Penasihat diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. masa tugas berakhir; c. mengundurkan diri; d. sehat jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; e. melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kode etik; dan f. dinyatakan sebagai terdakwa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik anggota Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK. (3) Pemberhentian anggota Dewan Penasihat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan usul dari pimpinan LPSK dengan mempertimbangkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. (4) Pemberhentian anggota Dewan Penasihat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah diberikan kesempatan membela diri di hadapan dewan etik yang dibentuk oleh pimpinan LPSK disertai dengan: a. keterangan saksi; dan/atau b. alat bukti. (5) Pimpinan LPSK melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Penasihat yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemberhentian anggota Dewan Penasihat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum.

Pasal 8

Pemberhentian anggota Dewan Penasihat ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.

BAB Kedua

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 4

(1) Untuk mengangkat Dewan Penasihat, Ketua LPSK membentuk Panitia Seleksi. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. 1 (satu) orang dari unsur LPSK; b. 1 (satu) orang dari unsur Pemerintah; dan c. 1 (satu) orang dari unsur masyarakat.

Pasal 5

(1) Panitia Seleksi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Jenderal LPSK. (2) Sekretariat Jenderal LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif.

Pasal 6

(1) Panitia Seleksi mengumumkan penerimaan calon dan melakukan kegiatan mengumpulkan calon anggota Dewan Penasihat. (2) Calon Dewan Penasihat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Seleksi dengan melampirkan: a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk; b. surat keterangan catatan kepolisian; c. surat keterangan dari rumah sakit pemerintah; d. surat keterangan dari pimpinan instansi yang menyatakan tidak adanya hukuman disiplin maupun pemberhentian tidak dengan hormat; dan e. fotokopi ijazah yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. (3) Panitia Seleksi mengumumkan calon anggota Dewan Penasihat hasil seleksi kepada masyarakat sebelum disampaikan kepada LPSK. (4) Setelah mendapat tanggapan dari masyarakat, panitia seleksi pemilihan mengajukan 10 (sepuluh) calon anggota Dewan Penasihat kepada Ketua LPSK. (5) Pimpinan LPSK memilih paling banyak 5 (lima) orang untuk ditetapkan menjadi anggota Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 7

(1) Anggota Dewan Penasihat diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. masa tugas berakhir; c. mengundurkan diri; d. sehat jasmani atau rohani yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas; e. melakukan perbuatan tercela dan pelanggaran kode etik; dan f. dinyatakan sebagai terdakwa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik anggota Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan LPSK. (3) Pemberhentian anggota Dewan Penasihat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan usul dari pimpinan LPSK dengan mempertimbangkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah. (4) Pemberhentian anggota Dewan Penasihat yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan setelah diberikan kesempatan membela diri di hadapan dewan etik yang dibentuk oleh pimpinan LPSK disertai dengan: a. keterangan saksi; dan/atau b. alat bukti. (5) Pimpinan LPSK melakukan pemeriksaan terhadap anggota Dewan Penasihat yang diduga melakukan perbuatan tercela sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Pemberhentian anggota Dewan Penasihat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan berdasarkan surat dakwaan dari penuntut umum.

Pasal 8

Pemberhentian anggota Dewan Penasihat ditetapkan dengan Keputusan Ketua LPSK.