PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN

PERPRES Nomor 50 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Penghargaan Kepariwisataan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial. 2. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha. 3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB IV

PERSYARATAN MEMPEROLEH PENGHARGAAN

Pasal 6

Koreksi

Syarat-syarat untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan terdiri atas: a. syarat umum; dan b. syarat khusus.

Pasal 7

Koreksi

Syarat umum untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi: a. bagi perseorangan, warga negara INDONESIA, harus memenuhi: 1. berjasa besar pada bangsa dan negara dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataan; 2. memiliki integritas moral dan keteladanan; 3. berkelakuan baik; dan 4. setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara. b. bagi perseorangan, warga negara asing, harus memenuhi: 1. berjasa besar pada bangsa dan negara INDONESIA dalam melakukan kegiatan di bidang Kepariwisataan; 2. belum pernah dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang. c. bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha harus memenuhi: 1. melakukan kegiatan bidang Kepariwisataan di wilayah negara kesatuan Republik INDONESIA; dan 2. belum pernah dan/atau tidak terlibat dalam kegiatan yang menentang Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, dan Pemerintah serta kegiatan organisasi terlarang.

Pasal 8

Syarat khusus untuk memperoleh Penghargaan Kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi: a. bagi perseorangan terdiri atas: 1. menggali, menemukan, memajukan, atau membantu pengembangan Kepariwisataan dengan menunjukkan peran yang sangat besar sebagai pemrakarsa, pengabdi, promotor, atau pencipta berbagai kreasi dalam sektor Kepariwisataan; 2. berperan dalam memberikan saran dalam pemecahan kendala atau masalah yang menghambat perkembangan sektor pariwisata; dan/atau 3. aktif membuat tulisan dan karya yang bersifat membangun citra Kepariwisataan yang membidik masyarakat dan memberikan penilaian serta saran bagi pengembangan Kepariwisataan. b. bagi organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, dan badan usaha terdiri atas: 1. berjasa besar dalam pemeliharaan dan peningkatan kualitas kegiatan dan jasa pelayanan pariwisata, serta menyukseskan program Kepariwisataan; 2. berperan aktif dalam mendukung dan membantu pengembangan usaha pariwisata; dan/atau 3. menumbuhkembangkan dampak ganda dalam kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di bidang pariwisata.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai selain syarat umum dan syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, diatur dengan Peraturan Menteri.

Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPARIWISATAAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15