Peraturan Menteri Nomor 29-m-ind-per-6-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Pengaduan Masyarakat yang disampaikan secara online sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilakukan melalui www.kemenperin.go.id/pengaduan. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pencatatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf a dapat dilakukan secara manual atau menggunakan sistem aplikasi komputer. (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data pengaduan: 1. nomor dan tanggal agenda; 2. tanggal pengaduan; 3. ruang lingkup pengaduan. b. identitas pelapor: 1. nama; 2. alamat; 3. pekerjaan; dan 4. melampirkan fotocopy KTP atau identitas lainnya c. identitas terlapor: 1. nama; 2. NIP; 3. alamat; 4. jabatan; dan/atau 5. asal unit kerja. d. lokasi kasus. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b meliputi: a. merumuskan inti masalah yang diadukan; b. menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan; c. meneliti dokumen dan/atau informasi yang terkait dengan pengaduan; d. menentukan apakah pengaduan yang diterima berkadar pengawasan atau tidak berkadar pengawasan; dan e. MENETAPKAN hasil penelaahan pengaduan untuk proses penanganan selanjutnya. (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi: a. Pengaduan Masyarakat berkadar pengawasan yang: 1. berindikasi penyimpangan yang merugikan masyarakat atau negara dengan substansi pengaduan logis dan memadai, identitas pelapornya jelas atau tidak jelas, serta didukung dengan bukti-bukti dapat direkomendasikan untuk dilakukan audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi; dan 2. substansi pengaduannya tidak memadai dengan identitas pelapor jelas, dapat direkomendasikan untuk dilakukan klarifikasi. b. Pengaduan Masyarakat tidak berkadar pengawasan yang memerlukan tindak lanjut dapat direkomendasikan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur oleh satuan unit kerja yang bersangkutan; c. Pengaduan Masyarakat yang substansinya tidak logis berupa keinginan Pelapor yang secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mungkin dipenuhi, tidak perlu diproses lebih lanjut; dan d. Pengaduan Masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan Kementerian Perindustrian. (3) Dalam melakukan penelahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan unit kerja eselon 2 terkait.

(1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf c merupakan penyampaian pengaduan masyarakat kepada Aparat Pemeriksa Intern Pemerintah, satuan unit kerja yang bersangkutan atau instansi lain. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan yang direkomendasikan untuk dilakukan audit dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Inspektur yang berwenang. (3) Pengaduan Masyarakat yang tidak berkadar pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disampaikan kepada pimpinan satuan unit kerja yang bersangkutan. (4) Pengaduan Masyarakat yang substansinya tidak logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c diberitahukan kepada unit kerja yang bersangkutan. (5) Pengaduan Masyarakat yang secara substansial bukan kewenangan Kementerian Perindustrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d disampaikan kepada instansi lain yang berwenang untuk menangani.

(1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian pengaduan masyarakat yang meliputi proses klarifikasi, konfirmasi, penelitian, dan pemeriksaan. (2) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan Masyarakat yang berkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak pengaduan diterima, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengaduan Masyarakat yang tidak berkadar pengawasan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan diterima, kecuali ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

(1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e merupakan hasil dari tindak lanjut Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, yang disusun dalam bentuk laporan. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara yang sistematik, singkat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan serta memuat kesimpulan dan/atau saran tindak lanjut. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Perindustrian secara periodik setiap 4 (empat) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (4) Dalam penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berkoordinasi dengan unit eselon 2 yang terkait. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Pengarsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f merupakan penataan dokumen laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat. (2) Penataan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jenis masalah, unit kerja terlapor, dan waktu pengaduan.

(1) Status penanganan Pengaduan Masyarakat terdiri atas: a. status dalam proses, apabila permasalahan yang diadukan sedang dalam proses penanganan; dan b. status selesai, apabila permasalahan yang diadukan telah selesai ditangani dibuktikan dengan laporan hasil penanganan Pengaduan Masyarakat. (2) Status penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengaduan masyarakat berkadar pengawasan disampaikan kepada Pelapor. www.djpp.kemenkumham.go.id