Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2015 tentang KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri inidengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2015 MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, ttd LUHUT BINSAR PANDJAITAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2015 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd WIDODO EKATJAHJANA KELAS JABATAN DI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 1. JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I.A) 17 Sekretaris Kementerian Koordinator Deputi 2. JABATAN PIMPINAN TINGGI MADYA (ESELON I.B) 16 Staf Ahli Staf Khusus 3. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) 15 Kepala Biro Asisten Deputi Inspektur 4. JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III) 12 Kepala Bagian Kepala Bidang 11 Kepala Bagian Perpustakaan 5. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 11 Auditor Madya 6. JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) 9 Kepala Subbagian 7. JABATAN FUNGSIONAL 9 Dokter LAMPIRANI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TANGGAL :OKTOBER 2015 NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 TERTENTU Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Auditor Muda Analis Kebijakan Muda 8. JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) 8 Kepala Subbagian Administrasi Pustaka JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) 8 Kepala Subbagian Pengadaan dan Pemeliharaan Pustaka Kepala Subbagian Pelayanan Pustaka Kepala Subbagian Persuratan Kepala Subbagian Penggandaan Kepala Subbagian Pengamanan 9. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 8 Analis Kebijakan Pertama Bidang Politik Dalam Negeri, Politik Luar Negeri, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Komunikasi dan Informasi Auditor Pertama Perancang Peraturan Perundang-Undangan Pertama 10. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 7 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 Arsiparis Pelaksana Lanjutan Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 11. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 7 Analis Politik Dalam Negeri Analis Politik Luar Negeri Analis Hukum Analis Pertahanan dan Keamanan Analis Komunikasi dan Informasi Analis Konsep Rancangan Peraturan Perundang-Undangan Analis Perencana Pelaksanaan Anggaran Analis Akuntabilitas Kinerja Analis Organisasi Analis Tata Laksana Analis Pengelola Barang Milik Negara Analis Kegiatan Persandian Bendahara Pengeluaran Pelaksana Monitoring Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penata Kesekretariatan Penata Laporan Keuangan NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 7 Pengelola Kepegawaian Penyiap Bahan Publikasi Hasil Persidangan Penyiap Bahan Produk Hukum Penyiap Bahan Konsultasi dan Bantuan Hukum Penelaah Hubungan Kelembagaan Penyusun Laporan Akuntabilitas Penyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penyusun Laporan Pengembangan Kinerja Organisasi Penyusun Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Penyusun Laporan Kerumahtanggaan Penyusun Penggajian Pegawai Penyusun Rencana Pelaksanaan Persidangan Penyusun Materi Persidangan NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 7 Penyusun Rekaman dan Transkrip Persidangan Penyusun Bahan Risalah Penyusun Laporan Hasil Pengawasan Perencana 12. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 6 Analis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana Perawat Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Pustakawan Pelaksana 13. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 6 Pengadministrasi Keuangan Penata Acara Pengolah Bahan Kegiatan Persandian Pengolah Data Verifikator 14. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 5 Komandan Peleton Satuan Pengamanan Operator Komputer Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan Pengadministrasi Perlengkapan dan Rumah Tangga NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 5 Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Pengadministrasi Tata Naskah Pengadministrasi Umum Pengawas Sarana dan Prasarana Petugas Protokol Petugas Pelayanan Persidangan Petugas Dokumentasi Teknisi 15. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 4 Komandan Regu Satuan Pengamanan Pengagenda Surat Pengemudi Penata Jamuan Acara Petugas Penggandaan Petugas Persandian 16. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 3 Caraka Penata Naskah dan Dokumen Petugas Pergudangan Pendistribusi Risalah NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 3 Satuan Pengamanan MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, LUHUT BINSAR PANDJAITAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEJAKSAAN NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 1. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) 15 Kepala Sekretariat 2. JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III) 12 Kepala Bagian 3. JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) 9 Kepala Subbagian 4. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 7 Analis Kepegawaian Pelaksana Lanjutan 5. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 7 Bendahara Pengeluaran Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Pengevaluasi Pengaduan Internal dan Eksternal Penyusun Bahan Pengambilalihan Pemeriksaan Penyusun Laporan Penyusun Laporan Pengaduan LAMPIRANII PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR 3 TAHUN 2015 TANGGAL :OKTOBER 2015 Penyusun Materi Koordinasi dengan K/L, Ormas, dan Perguruan Tinggi NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA 7 Penyusun Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Komisi Kejaksaan Perencana 6. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 6 Analis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana 7. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 6 Verifikator Pengelola Rumah Tangga Pengelola Barang Milik Negara 8. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 5 Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Petugas Protokol Operator Komputer Pengawas Sarana dan Prasarana 9 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 3 Caraka MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, LUHUT BINSAR PANDJAITAN KELAS JABATAN DI SEKRETARIAT KOMISI KEPOLISIAN NASIONAL NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 1. JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA (ESELON II) 15 Kepala Sekretariat 2. JABATAN ADMINISTRATOR (ESELON III) 12 Kepala Bagian 3. JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) 9 Kepala Subbagian 4. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 7 Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan 5. JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 7 Bendahara Pengeluaran Pengevaluasi Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Penyusun Laporan Administrasi SKM Penyusun Laporan Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN NOMOR : TAHUN 2015 TANGGAL :OKTOBER 2015 Penyusun Laporan Hubungan Lembaga Pemerintah Penyusun Laporan Hubungan Media dan Masyarakat Perencana 6. JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU 6 Analis Kepegawaian Pelaksana Arsiparis Pelaksana NO. JABATAN (STRUKTURAL/FUNGSIONAL) KELAS JABATAN NAMA JABATAN 1 2 3 4 7 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 6 Pengadministrasi Keuangan Pengelola Barang Milik Negara Pengelola Rumah Tangga Pengolah Data dan Info SKM Verifikator 8 JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 5 Pengadministrasi Hubungan Kelembagaan Pengadministrasi Pengadaan dan Perlengkapan Kantor Pengadministrasi Umum Operator Komputer JABATAN FUNGSIONAL UMUM (PELAKSANA) 3 Caraka MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA, LUHUT BINSAR PANDJAITAN