Peraturan Menteri Nomor pm-49 Tahun 2014 tentang ALAT PEMEBRIAN ISYARAT LALU LINTAS

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan. 2. Luminer adalah seperangkat peralatan yang merupakan bagian dari Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dan berfungsi untuk menghasilkan, mengatur, dan mendistribusikan pencahayaan. 3. Tiang penyangga adalah pipa berbahan logam atau bahan lainnya yang digunakan untuk menambatkan Luminer. 4. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor. 5. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas. 6. Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas. 7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Menteri ini meliputi: a. jenis dan fungsi Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; b. spesifikasi teknis Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; c. penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan d. pembuatan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas terdiri atas: a. lampu tiga warna; b. lampu dua warna; dan c. lampu satu warna.

Komponen utama Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas: a. Luminer; b. tiang penyangga; c. bangunan konstruksi pondasi; d. perangkat kendali; dan e. kabel instalasi.

Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas meliputi kegiatan: a. penempatan dan pemasangan; b. pemeliharaan; dan c. penghapusan.

(1) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh: a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional; b. gubernur, untuk jalan provinsi; c. bupati, untuk jalan kabupaten dan jalan desa; dan d. walikota, untuk jalan kota. (2) Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas untuk jalan tol dilakukan oleh penyelenggara jalan tol setelah mendapatkan penetapan Direktur Jenderal. (3) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan nasional dengan jalan provinsi, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (4) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan nasional dengan jalan kabupaten dan jalan desa, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (5) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan nasional dengan jalan kota, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktur Jenderal. (6) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan provinsi dengan jalan kabupaten dan jalan desa, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur. (7) Dalam hal terjadi perpotongan antara jalan provinsi dengan jalan kota, penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh gubernur.

(1) Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memperhatikan: a. desain geometrik jalan; b. kondisi tata guna lahan; c. jaringan lalu lintas dan angkutan jalan; d. situasi arus lalu lintas; e. kelengkapan bagian konstruksi jalan; f. kondisi struktur tanah; dan g. konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan. (2) Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan. (3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasang bersamaan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dengan lampu tiga warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dipasang pada: a. persimpangan; dan b. ruas jalan.