Peraturan Menteri Nomor 25 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 69 TAHUN 2012

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, peningkatan kompetensi bahasa asing, dan penerjemahan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823A, Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, peningkatan kompetensi bahasa asing, dan penerjemahan; b. penyusunan program pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, peningkatan kompetensi bahasa asing, dan penerjemahan; c. pelaksanaan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan; d. peningkatan kompetensi bahasa asing; e. pelaksanaan penerjemahan; f. koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, peningkatan kompetensi bahasa asing, dan penerjemahan; g. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan strategi dan diplomasi kebahasaan, peningkatan kompetensi bahasa asing, dan penerjemahan; dan www.djpp.kemenkumham.go.id h. pelaksanaan administrasi Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.

Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan terdiri atas: a. Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan; b. Bidang Diplomasi Kebahasaan; c. Subbagian Tata Usaha; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, kajian strategi dan forensik kebahasaan serta kajian kebinekaan bahasa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823D, Bidang Pengembangan Strategi Kebahasaan menyelenggarakan fungsi: a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan strategi kebahasaan; b. penyusunan pedoman pengembangan strategi kebahasaan; c. pelaksanaan kajian strategi dan forensik kebahasaan; d. pelaksanaan kajian kebinekaan bahasa; e. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kajian strategi dan forensik kebahasaan serta kajian kebinekaan bahasa; dan f. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kajian strategi dan forensik kebahasaan serta kajian kebinekaan bahasa.

Bidang Diplomasi Kebahasaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan pelaksanaan diplomasi kebahasaan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 823F, Bidang Diplomasi Kebahasaan menyelenggarakan fungsi: www.djpp.kemenkumham.go.id a. penyusunan bahan kebijakan teknis di bidang diplomasi kebahasaan; b. penyusunan pedoman diplomasi kebahasaan; c. penyebaran bahasa Negara; d. peningkatan fungsi dan peran bahasa INDONESIA; e. pengelolaan laboratorium kebinekaan bahasa; f. pelaksanaan peningkatan kompetensi bahasa asing; g. pelaksanaan penerjemahan; h. penyusunan bahan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan diplomasi kebahasaan; dan i. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan diplomasi kebahasaan;

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, barang milik negara, persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan ketatalaksanaan Pusat. 10. Ketentuan Bagian Keenam, Kelompok Jabatan Funsional, Pasal 824 ayat (1) dan ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 794 huruf e, Pasal 810 huruf e, dan Pasal 823C huruf d mempunyai tugas melaksanakan kegiatan fungsional mendukung pelaksanaan tugas pada Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan, Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan. (2) Setiap kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Sekretariat Badan, Pusat Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan, Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan, dan Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan.