Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2011 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 41 TAHUN 2010 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 464 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I, sebagaimana dimaksud dalam www.djpp.kemenkumham.go.id Pasal 455 huruf c, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Ketentuan Pasal 466 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah I terdiri atas: a. Seksi Provinsi Aceh; dan b. Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Ketentuan Pasal 467 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Provinsi Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Aceh. (2) Seksi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 466 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Ketentuan

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 455 huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan penataan, pembinaan dan evaluasi daerah otonomi khusus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. 5. Ketentuan Pasal 470 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Subdirektorat Otonomi Khusus Wilayah II terdiri atas: a. Seksi Provinsi Papua; dan www.djpp.kemenkumham.go.id b. Seksi Provinsi Papua Barat. 6. Ketentuan Pasal 471 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Seksi Provinsi Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua. (2) Seksi Provinsi Papua Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 470 huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi penataan, pembinaan, monitoring dan evaluasi serta fasilitasi koordinasi instansi terkait dalam pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua Barat. 7. Ketentuan Pasal 1096

Inspektorat Wilayah I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1076 huruf b, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Badan Pendidikan dan Pelatihan, Sekretariat Tetap Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Provinsi Banten, Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Barat, Bengkulu, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Papua Barat. 8. Di antara Pasal 1405 dan Pasal 1406

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. www.djpp.kemenkumham.go.id Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2011 MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA, GAMAWAN FAUZI www.djpp.kemenkumham.go.id