PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang BANTUAN HUKUM

PERDA Nomor 5 Tahun 2024

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. 6. Penerima Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang atau kelompok orang miskin. 7. Penerima Bantuan Hukum Bagi ASN adalah pegawai negeri sipil dan pengawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan pemerintah daerah. 8. Pemberi... 8. Pemberi Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan Perundang-undangan. 9. Pemberi Bantuan Hukum Bagi ASN adalah Biro Hukum. 10. Pemohon Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum. 11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 12. Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 13. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum. 14. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah daerah provinsi untuk membiayai pelaksanaan bantuan Hukum. 15. Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum adalah standar biaya yang telah diusulkan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan disetujui oleh Menteri yang membidangi keuangan sehingga dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebutuhan anggaran dan pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum. 16. Standar Harga Satuan adalah harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan memperhatikan tingkat kemahalan yang berlaku di Daerah. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi Sulawesi Barat. 18. Instansi vertikal adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum di Daerah. 19. Biro hukum adalah unit kerja pada sekretariat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan di bidang hukum. 20. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berhak: a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum; b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum; c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum; d. menerima anggaran dari APBD untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; e. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berkewajiban untuk: a. melaporkan kepada Gubernur tentang program Bantuan Hukum; b. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini; c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a; d. menjaga... d. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan e. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang- undangan sampai perkaranya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum.

Pasal 9

Penerima Bantuan Hukum bagi Orang Miskin berhak: a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa; b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

Penerima Bantuan Hukum bagi Orang Miskin wajib: a. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan b. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 11

Koreksi

Pemberi Bantuan Hukum bagi Orang Miskin melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Koreksi

(1) Pemohon Bantuan Hukum bagi Orang Miskin mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum; (3) Permohonan... (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melampirkan: a. surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum; dan b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum. (4) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak mampu Menyusun permohonan secara tertulis, permohonan dapat diajukan secara lisan.

Pasal 13

(1) Identitas Pemohon Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki identitas, Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 14

(1) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a, Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan kartu jaminan kesehatan masyarakat, bantuan langsung tunai, kartu beras miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin. (2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

Pasal 15

(1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa dokumen yang diajukan pemohon Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum. (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis kepeda pemohon Bantuan Hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap. (3) Dalam hal Pemberi Bantuan hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum. (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung permohonan dinyatakan lengkap. BAB V...

BAB V

PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM BAGI ORANG MISKIN

Pasal 16

Koreksi

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi bagi Orang Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara. (2) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat: a. dokumen yang menunjukkan selesainya tiap tahapan proses beracara; dan b. pernyataan belum menerima anggaran Bantuan Hukum yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBD. (4) Dalam hal perkara telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilampirkan dengan salinan putusan perkara.

Pasal 17

(1) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) merupakan tahapan penanganan perkara dalam: a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali. (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan presentase tertentu dari tarif per perkara sesuai Standar Biaya Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan tetap mempertimbangkan Standar Harga Satuan. (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

(1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi bagi Orang Miskin dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 4 (empat) kegiatan dalam satu paket kegiatan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung. (2) Penyaluran... (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan dengan tetap mempertimbangkan Standar Harga Satuan.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana dan pelaporan pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

(1) Gubernur melakukan Verifikasi dokumen penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum bagi Orang Miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 18 sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi. (2) Gubernur dalam melaksanakan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk tim Verifikasi. (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur aparatur sipil negara pada Biro Hukum. (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: a. meneliti dan memeriksa dokumen permohonan Bantuan Hukum yang disampaikan Pemberi Bantuan Hukum; dan b. berkoordinasi dengan Instasi Vertikal. (5) Sekretariat tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Biro Hukum.

BAB 1

Bantuan Hukum Dalam Proses Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana

Pasal 23

Koreksi

(1) ASN yang dimintai keterangan, keterangan sebagai saksi dan/atau keterangan ahli/saksi ahli dalam perkara tindak pidana oleh penyelidik atau penyidik dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum kepada ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal keterangan atau kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya. (3) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ASN mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit ur

Pasal 24

(1) aian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi. (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi ASN.

Pasal 25

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi, ahli atau tersangka dalam setiap tahapan pemeriksaan oleh penyelidik atau penyidik; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi, ahli atau tersangka; d. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan pemberian keterangan atau kesaksian; dan/atau e. mengoordinasikan ke lembaga terkait sehubungan dengan perkara yang dihadapi.

Pasal 26

ASN yang mendapatkan masalah bidang hukum tata usaha negara yang patut diduga akan menimbulkan gugatan melalui badan peradilan, dapat memperoleh Bantuan Hukum. Pasal 27...

Pasal 27

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), ASN mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi. (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi ASN.

Pasal 28

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi: a. memberikan konsultasi dan pertimbangan hukum berupa pemberian pendapat, kajian, nasihat, dan saran di bidang tata usaha negara mengenai masalah hukum yang dimohonkan yang berpotensi menimbulkan gugatan; dan/atau b. mengoordinasikan dan menyelesaikan melalui jalur di luar pengadilan berupa mediasi.

BAB 1

Bantuan Hukum Pemeriksaan Perkara Pidana

Pasal 29

Koreksi

(1) ASN yang dimintai keterangan sebagai saksi atau keterangan ahli/saksi ahli dalam proses pemeriksaan dalam perkara tindak pidana oleh badan peradilan dapat memperoleh Bantuan Hukum. (2) Bantuan Hukum Bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal permintaan keterangan atau kesaksian atas suatu tindak pidana yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 30

Koreksi

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), ASN mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi. (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum Bagi ASN. Pasal 31...

Pasal 31

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) meliputi: a. nasihat hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban saksi atau ahli dalam proses pemeriksaan di badan peradilan; b. konsultasi hukum yang berkaitan dengan materi tindak pidana; c. pemahaman tentang ketentuan hukum acara pidana yang harus diperhatikan oleh saksi atau ahli; d. pendampingan saksi atau ahli di badan peradilan; e. mengoordinasikan dengan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan materi untuk kepentingan kesaksian; dan/atau f. hal-hal lain yang berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

(1) Bantuan Hukum dalam penanganan perkara tata usaha negara diberikan kepada pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah yang menghadapi gugatan tata usaha negara sebagai tergugat; (2) Bantuan Hukum tidak diberikan kepada ASN yang mengajukan gugatan tata usaha negara terhadap pejabat pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah. (3) Bantuan Hukum penyelesaian perkara tata usaha negara yang diberikan kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugasnya.

Pasal 33

(1) Untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), pejabat mengajukan permohonan tertulis kepada Gubernur atau Sekretaris Daerah yang berisi paling sedikit mengenai uraian singkat pokok masalah hukum yang dimohonkan dan melampirkan dokumen-dokumen terkait masalah hukum yang dihadapi. (2) Gubernur atau Sekretaris Daerah menugaskan Biro Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum.

Pasal 34

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) meliputi: a. memberikan konsultasi hukum dan pertimbangan hukum mengenai hak dan kewajiban tergugat atas masalah yang menjadi objek perkara; b. melakukan... b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam menyiapkan administrasi perkara yang sedang ditangani; c. menyiapkan dokumen terkait sebagai bahan bukti pemeriksaan persidangan di pengadilan; dan/atau d. hal-hal lain yang diperlukan berkaitan dengan pemberian Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang BANTUAN HUKUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

Pasal 6

BAB III

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB VI

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 1

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 2

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB Kedua

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

BAB 1

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB 2

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

BAB VII

Pasal 35

BAB VII

Pasal 36

BAB VIII

Pasal 37

BAB IX

Pasal 38

BAB X

Pasal 39

BAB XI

Pasal 40

Pasal 41