Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKN...

Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah sebagai acuan bagi SKPD dalam melaksanakan transaksi pembayaran belanja secara non tunai. (2) Tujuannya ditetapkannya peraturan Walikota ini adalah meningkatkan akuntabilitas transparansi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Koreksi

Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah dalam peraturan Walikota ini mencakup Jenis-jenis Belanja Non Tunai dan Tata Cara Pembayaran Non Tunai melalui mekanisme : a. LS gaji dan tunjangan;dan b. Uang persediaan.

Pasal 1

Koreksi

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Tangerang. 2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Wali Kota adalah Wali Kota Tangerang. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. 5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya. 6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan. 8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 9. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 10. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kota Tangerang. 11. Inspektur adalah Inspektur Kota Tangerang. 12. Penanganan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan diantaranya banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran, kerusuhan, kejadian luar biasa dan lain-lain.

(1) Mekanisme pembayaran belanja secara non tunai meliputi pembayaran untuk belanja yang sumber pendanaannya diterima melalui rekening kas umum daerah. (2) Jenis-jenis belanja yang menggunakan mekanisme pembayaran secara non tunai, meliputi : 1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari : a. Gaji dan tunjangan PNS; b. Tambahan penghasilan PNS; c. Tunjangan profesi guru; d. Tunjangan penghasilan guru. 2. Belanja Langsung a. Belanja Pegawai 1. Honorarium pegawai honorer/tidak tetap; b. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari : 1. Belanja bahan habis pakai 2. Belanja bahan/material; 3. Belanja jasa kantor 4. Belanja premi asuransi; 5. Belanja cetak dan penggandaan; 6. Belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir; 7. Belanja sewa sarana mobilitas; 8. Belanja sewa alat berat; 9. Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor; 10. Belanja makanan dan minuman; 11. Belanja pakaian dinas dan atributnya; 12. Belanja pakaian kerja; 13. Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu; 14. Belanja beasiswa pendidikan PNS; 15. Biaya kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS; 16. Belanja pemeliharaan; 17. Belanja jasa konsultansi; 18. Belanja inventaris kantor; 19. Belanja jasa pelayanan masyarakat 20. Belanja bantuan pendidikan PNS; 21. Belanja narasumber/tenaga ahli 22. Honorarium non pegawai. c. Belanja modal. (3) Jenis belanja non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 huruf b dapat dilakukan pembayaran secara tunai berdasarkan Keputusan Kepala SKPD, untuk rincian obyek sebagai berikut : a. Belanja bahan habis pakai : 1. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya; 2. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas; 3. Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran. b. Belanja jasa kantor 1. Belanja telepon; 2. Belanja air; 3. Belanja listrik; 4. Belanja kawat/faksimili/internet; 5. Belanja paket/pengiriman; 6. Belanja jasa transaksi keuangan; 7. Belanja jasa pemeliharaan gedung kantor khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan; 8. Belanja Jasa Pemeliharaan Rumah Dinas khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan; 9. Belanja jasa pemeliharaan bangunan bukan gedung khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan; 10. Belanja jasa penggalian/pengeboran sumur; 11. Belanja jasa pemulasaraan jenazah. c. Belanja pemeliharaan Khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan. d. Belanja narasumber/tenaga ahli 1. Belanja tenaga ahli non PNS 2. Instruktur non PNS 3. Belanja dewan juri/praktisi/praktisi non gelar 4. Jasa tenaga ahli instruktur/narasumber/fasilitator/ praktisi non PNS 5. Belanja petugas lapangan/wasit/asisten wasit 6. Belanja tenaga ahli lainnya (keahlian dan keterampilan tertentu) (4) Jenis belanja non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dapat dilakukan pembayaran secara tunai khusus untuk : a. belanja barang inventaris kantor dan belanja modal untuk nilai paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi per hari;dan b. belanja narasumber/tenaga ahli khusus untuk belanja narasumber non PNS. c. belanja pada sekolah dasar negeri meliputi : belanja bahan habis pakai, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, dan belanja jasa pelayanan masyarkat. (5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dapat dilakukan pada penyedia barang yang tidak dapat menerima pembayaran secara transfer melalui mekanisme pembelian/pembayaran langsung. (6) Pembayaran belanja non tunai untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 huruf b angka 1, 2, 5 dan 10 dapat dikecualikan untuk kegiatan yang lokasi pelaksanaannya di luar Provinsi Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat dengan nilai paling tinggi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi. (7) Keputusan Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektur dan Asisten sesuai bidang tugasnya paling lambat tanggal 28 Februari 2018. (8) Pembayaran secara non tunai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk pengeluaran belanja penanganan darurat bencana.

Pasal 5

Koreksi

(1) Berdasarkan daftar gaji dan daftar penerima tambahan penghasilan PNS, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran gaji dan tunjangan. (2) Pembayaran gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai. (3) Kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk pembayaran gaji dan tunjangan, diantaranya: a. Daftar gaji PNS;dan b. Daftar penerima tunjangan tambahan penghasilan PNS.

Pasal 6

(1) Pembayaran belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui mekanisme uang persediaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran yang diserahkan oleh PPTK. (2) Berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada penerima yang terdiri dari perorangan atau penyedia barang dan jasa. (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening penerima. (4) Kelengkapan SPJ belanja barang dan jasa dan belanja modal, antara lain dapat berupa : a. Kuitansi dan/atau bukti pembelian; b. Faktur pajak dan/atau e-billing; dan c. Bukti lainnya yang dipersyaratkan.

Pasal 7

Koreksi

(1) Para asisten melakukan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai pada SKPD sesuai bidang tugasnya. (2) Inspektur melakukan pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai kepada SKPD.

Pasal 8

Koreksi

Jenis belanja yang pembayarannya d ilakukan secara tunai berdasarkan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) berlaku sampai dengan 31 Desember 2018.

Pasal 9

Koreksi

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 10

Koreksi

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang. Ditetapkan di Tangerang pada tanggal 2 Januari 2018 WALI KOTA TANGERANG, Cap/Ttd H. ARIEF R. WISMANSYAH Diundangkan di Tangerang pada tanggal 2 Januari 2018 SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, Cap/Ttd DADI BUDAERI BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2018 NOMOR 1

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang PETUNJUK TEKNIS TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 1

BAB Kedua

Pasal 2

BAB Ketiga

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VII

Pasal 9

Pasal 10