Koreksi Pasal 6

(1) Pembayaran belanja barang dan jasa dan belanja modal melalui mekanisme uang persediaan dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran yang diserahkan oleh PPTK. (2) Berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada penerima yang terdiri dari perorangan atau penyedia barang dan jasa. (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening penerima. (4) Kelengkapan SPJ belanja barang dan jasa dan belanja modal, antara lain dapat berupa : a. Kuitansi dan/atau bukti pembelian; b. Faktur pajak dan/atau e-billing; dan c. Bukti lainnya yang dipersyaratkan.