PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

PERDA Nomor 12 Tahun 2022

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen. 2. Bupati adalah Bupati Kebumen. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang. 6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pelelangan ikan yang meliputi ikan tangkap dan ikan budidaya. 7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 8. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. 9. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 10. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. 11. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor perikanan. 12. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. 13. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan. 14. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan. 15. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan. 16. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kondisi lingkungan serta prasarana sarana umum yang ada.

BAB II

PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 2

Koreksi

Pengelolaan TPI dilaksanakan dengan tujuan: a. memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan tangkap dan ikan budidaya; b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan tangkap dan ikan budidaya; c. pendataan pengelolaan sumber daya ikan tangkap dan ikan budidaya; dan d. meningkatkan pendapatan Daerah.

Pasal 3

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas TPI dengan segala kelengkapannya yang berada pada Pelabuhan Perikanan dan Kawasan Budi Daya Perikanan. (2) Penyediaan fasilitas TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

Pasal 4

(1) Setiap Pelaku Usaha wajib menjual hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya melalui proses pelelangan di TPI. (2) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendapatkan data produksi hasil perikanan.

Pasal 5

Hasil Perikanan Tangkap dan Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikecualikan yang digunakan untuk: a. penelitian; dan b. lauk pauk bagi Nelayan dan Pembudi Daya Ikan serta keluarganya.

Pasal 6

TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.

Pasal 7

(1) Pelelangan Ikan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. hasil penangkapan Ikan di laut dan hasil budidaya yang akan dilelang dalam keadaan bersih, telah disortir menurut jenis Ikan, ukuran dan mutu dimasukkan dalam wadah; b. juru timbang pada TPI melakukan penimbangan Tempat Pelelangan dan diberi label yang menyatakan jenis, jumlah atau berat ikan dan nama pemilik; dan c. lelang dilaksanakan secara terbuka melalui penawaran secara bebas, transparan dan meningkat dengan penawar tertinggi sebagai pemenang. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

(1) Peserta lelang meliputi perseorangan atau badan hukum yang memiliki Izin Usaha; (2) Peserta lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Tanda Pengenal. (3) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disediakan oleh Petugas TPI.

Pasal 9

(1) Lokasi Pelelangan Ikan Tangkap berada di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan. (2) Lokasi Pelelangan Ikan Budidaya berada di Kawasan Budi Daya Perikanan.

Pasal 10

Lokasi Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 tentang PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB Ketiga

Pasal 4

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

BAB Kelima

Pasal 7

BAB Keenam

Pasal 8

BAB Ketujuh

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16