Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Menampilkan 28 peraturan untuk "hak pekerja kontrak" · Halaman 3 dari 3
Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2011 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat
Relevansi: 24% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 257-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN LAIN KONTRAKTOR BERUPA UPLIFT ATAU IMBALAN LAIN YANG SEJENIS DAN / ATAU PENGHASILAN KONTRAKTOR DARI PENGALIHAN PARTICIPATING INTEREST
lain, yang ada dalam satu kontrak kerja sama, dalam pembiayaan. 4. Participating Interest adalah hak dan kewajiban sebagai Kontraktor kontrak kerja sama, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada suatu wilayah kerja. www.djpp.kemenkumham.go.id 5. Eksplorasi
Relevansi: 22% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 139 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembayaran atas Tagihan Kepada Pemerintah dalam Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
Pasal 4
Kerja Sama, pelaksanaan Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Kerja Sama. (2) Pengaturan mengenai hak Operator Pelaksana Unitisasi memperoleh Pembayaran Kembali (Reimbursement) PPN atau PPN dan PPnBM disesuaikan dengan
Relevansi: 21% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN WILAYAH KERJA MINYAK DAN GAS BUMI UNTUK KONTRAK KERJA SAMA YANG AKAN BERAKHIR
Pasal 19, 6
(1) Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf c dan huruf
Relevansi: 20% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perizinan Pada Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi
Pasal 28
huruf b, paling sedikit memuat kententuan sebagai berikut: a. lingkup kerja sama; b. jangka waktu kontrak kerja sama; c. hak atas kepemilikan dan pemasyarakatan data hasil Survei Umum; d. kewajiban Pemegang Izin untuk pelaporan mengenai
Relevansi: 19% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 94 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 34/PMK.03/2018 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN BERSAMA ATAS PELAKSANAAN KONTRAK KERJA SAMA BERBENTUK KONTRAK BAGI HASIL DENGAN PENGEMBALIAN BIAYA OPERASI DI BIDANG USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. PERATURAN PEMERINTAH adalah PERATURAN PEMERINTAH Nomor 79
Peraturan Menteri Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian
Pasal 102
Hubungan dan tata kerja antara Pengurus koperasi dan manajer UUO dituangkan dalam suatu kontrak kerja yang meliputi tugas,hak,kewajiban,tanggungjawab masing-masing pihak, dan jangka waktu masa kontrak. (4) UUO dipimpin oleh seorang Pengelola
Peraturan Menteri Nomor 23-prt-m-2016 Tahun 2016 tentang PENYELENGGARAAN ARSIP DINAMIS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Pasal 90
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan