Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.
Menampilkan 28 peraturan untuk "hak pekerja kontrak" · Halaman 1 dari 3
Peraturan Menteri Nomor 61-pmk-03-2021 Tahun 2021 tentang HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BAGI PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS, IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT, IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS OPERASI PRODUKSI SEBAGAI KELANJUTAN OPERASI KONTRAK, ATAU KONTRAK KARYA DALAM RANGKA KERJA SAMA DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN MINERAL
BERITA NEGARA No.675, 2021 KEMENKEU. Perpajakan. Pemegang Izin Usaha. Pertambangan. Kelanjutan Operasi Kontrak. Kontrak Karya. Kerja Sama Bidang Usaha Pertambangan Mineral. Hak. Kewajiban. PERATURA
Relevansi: 100% · Sangat relevan
Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit
Pasal 7, 4
Ekspor yang dialihkan; d. nilai transaksi dengan memperhitungkan pajak dari pengalihan Hak Ekspor; e. nomor kontrak kerja sama pengalihan Hak Ekspor; dan f. tanggal kontrak kerja sama pengalihan Hak Ekspor. (5) Hak Ekspor sebagaimana dimaksud
Relevansi: 80% · Sangat relevan
Peraturan Menteri Nomor 93-pmk-02-2011 Tahun 2011 tentang PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
Pasal 15
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Relevansi: 31% · Mungkin relevan
Peraturan Badan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kewajiban Pemenuhan Rasio Kecukupan Likuiditas Liquidity Coverage Ratio dan Rasio Pendanaan Stabil Bersih Net Stable Funding Ratio Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Pasal 30
Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ⸙ LAMPIRAN I PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
Relevansi: 29% · Mungkin relevan
Peraturan Menteri Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pasal II
1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai penggunaan batas maksimal pinjaman sebagai
Peraturan Menteri Nomor 170-pmk-05-2010 Tahun 2010 tentang PENYELESAIAN TAGIHAN ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PADA SATUAN KERJA
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang
Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2024 tentang Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara
Pasal 211
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Ditandatangani secara elektronik Agar setiap orang mengetahuinya
Peraturan Menteri Nomor 136 Tahun 2024 tentang Pengenaan Pajak Minimum Global Berdasarkan Kesepakatan Internasional
Pasal 74
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN PENGAWASAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Pasal 78
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor
Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan. Agar setiap