Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1998 tentang PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN GRESIK TBK

PP Nomor 76 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk yang didirkan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 1969.

Pasal 2

Pengurangan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan dalam rangka privatisasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk melalui penjualan secara langsung saham milik Negara Republik INDONESIA kepada mitra strategis.

Pasal 3

Penyertaan modal Negara yang dikurangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebanyak 83.042.000 (delapan puluh tiga juta empat puluh dua ribu) saham atau kurang lebih sebesar 14 % (empat belas persen) dari keseluruhan jumlah saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk yang telah dikeluarkan dan disetor penuh.

BAB II

PELAKSANAAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

Pelaksanaan pengurangan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dan peraturan pelaksanaannya, serta PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) dan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 50 Tahun 1998 tentang Pengalihan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan selaku Pemegang Saham atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada Perusahaan Perseroan kepada Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

BAB I

PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 1

Negara Republik INDONESIA melakukan pengurangan penyertaan modal pada Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Semen Gresik Tbk yang didirkan dengan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 19 Tahun 1969.

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

PELAKSANAAN PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut PERATURAN PEMERINTAH ini dilakukan oleh Menteri Keuangan.