PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

PERPRES Nomor 53 Tahun 2012

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN

Pasal 2

(1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik (Public Service Obligation). (2) Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan MENETAPKAN tarif angkutan penumpang kelas ekonomi. (3) Selisih antara tarif yang ditetapkan oleh Menteri dengan tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana perkeretaapian menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik. (4) Menteri MENETAPKAN komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 3

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan kewajiban pelayanan publik harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 4

(1) Penetapan penyelenggara kewajiban pelayanan publik dilaksanakan melalui pelelangan umum. (2) Pelaksanaan pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Menteri MENETAPKAN badan usaha pemenang pelelangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai penyelenggara kewajiban pelayanan publik. (4) Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan kewajiban pelayanan publik. (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 5

Dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Pemerintah mengalokasikan anggaran dimaksud dalam APBN dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Alokasi anggaran untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik yang sudah ditetapkan dalam APBN digunakan sebagai dasar untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang akan melaksanakan kewajiban pelayanan publik. (2) Kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian ditandatangani segera setelah diterbitkannya DIPA. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling kurang memuat: a. kinerja angkutan; b. tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan; c. kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penagihan dari badan usaha; d. jangka waktu pelaksanaan penugasan; e. mekanisme verifikasi pelaksanaan penugasan; f. hak dan kewajiban para pihak; g. penyelesaian perselisihan dan sanksi; dan h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

Pasal 7

(1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan subsidi angkutan perintis yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan. (2) Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana angkutan perintis perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan MENETAPKAN tarif angkutan perintis perkeretaapian. (3) Selisih antara biaya operasi dengan pendapatan yang diperoleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. (4) Menteri MENETAPKAN komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan perintis perkeretapian oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan angkutan perintis perkeretaapian harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Penetapan penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian dilaksanakan melalui pelelangan umum. (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Menteri MENETAPKAN badan usaha pemenang pelelangan umum sebagai penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian. (4) Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan angkutan perintis perkeretaapian. (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan subsidi angkutan perintis perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah mengalokasikan anggaran dimaksud dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Alokasi anggaran subsidi penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian yang sudah ditetapkan dalam APBN, digunakan sebagai dasar bagi Menteri untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang akan melaksanakan angkutan perintis perkeretapiaan. (2) Kontrak antara Menteri dengan Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian ditandatangani pada awal tahun anggaran setelah diterbitkannya DIPA. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. kinerja angkutan; b. tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan; c. kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penagihan dari badan usaha; d. jangka waktu pelaksanaan penugasan; e. mekanisme verifikasi pelaksanaan penugasan; f. hak dan kewajiban para pihak; g. penyelesaian perselisihan dan sanksi; dan h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

BAB Kedua

Subsidi Angkutan Perintis Perkeretaapian

Pasal 7

Koreksi

(1) Dalam rangka menyediakan pelayanan angkutan kereta api kepada masyarakat dengan tarif yang terjangkau, Pemerintah menyelenggarakan subsidi angkutan perintis yang dioperasikan dalam waktu tertentu untuk melayani daerah baru atau daerah yang sudah ada jalur kereta apinya, tetapi secara komersial belum menguntungkan. (2) Dalam hal masyarakat dinilai belum mampu membayar tarif yang ditetapkan oleh penyelenggara sarana angkutan perintis perkeretaapian, Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan MENETAPKAN tarif angkutan perintis perkeretaapian. (3) Selisih antara biaya operasi dengan pendapatan yang diperoleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab Pemerintah dalam bentuk subsidi angkutan perintis. (4) Menteri MENETAPKAN komponen biaya yang dapat diperhitungkan dalam penyelenggaraan angkutan perintis perkeretapian oleh Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian setelah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan.

Pasal 8

Pelayanan angkutan kereta api yang digunakan untuk menyelenggarakan angkutan perintis perkeretaapian harus memenuhi standar pelayanan minimum yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1) Penetapan penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian dilaksanakan melalui pelelangan umum. (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Menteri MENETAPKAN badan usaha pemenang pelelangan umum sebagai penyelenggara angkutan perintis perkeretaapian. (4) Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan angkutan perintis perkeretaapian. (5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 10

Dalam rangka penyelenggaraan subsidi angkutan perintis perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pemerintah mengalokasikan anggaran dimaksud dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Alokasi anggaran subsidi penyelenggaraan angkutan perintis perkeretaapian yang sudah ditetapkan dalam APBN, digunakan sebagai dasar bagi Menteri untuk membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara sarana perkeretaapian yang akan melaksanakan angkutan perintis perkeretapiaan. (2) Kontrak antara Menteri dengan Badan Usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian ditandatangani pada awal tahun anggaran setelah diterbitkannya DIPA. (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut: a. kinerja angkutan; b. tata cara pembayaran jasa pelaksanaan penugasan; c. kelengkapan administrasi yang diperlukan untuk penagihan dari badan usaha; d. jangka waktu pelaksanaan penugasan; e. mekanisme verifikasi pelaksanaan penugasan; f. hak dan kewajiban para pihak; g. penyelesaian perselisihan dan sanksi; dan h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

BAB IV

PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

Pasal 16

Koreksi

Perawatan prasarana perkeretaapian milik negara dilakukan oleh Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian, baik secara sendiri- sendiri maupun melalui kerjasama.

Pasal 17

Koreksi

(1) Penetapan penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian milik negara dilaksanakan melalui pelelangan umum. (2) Pelaksanaan pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah. (3) Menteri MENETAPKAN badan usaha pemenang pelelangan umum sebagai penyelenggara perawatan prasarana perkeretaapian milik negara. (4) Dalam hal pelelangan umum tidak dapat dilaksanakan, Menteri menugaskan BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara. (5) Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian, Pemerintah dapat menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara. (6) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 18

Dalam rangka penyelenggaraan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Besaran biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara yang dilakukan oleh Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian atau BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah, ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan biaya perawatan prasarana yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Besaran biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar alokasi anggaran dalam APBN dan/atau APBN-P. (3) Besaran biaya perawatan prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar membuat kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian atau dengan BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah. (4) Kontrak dengan Badan Usaha penyelenggara prasarana perkeretaapian atau BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah ditandatangani segera setelah diterbitkannya DIPA.

Pasal 20

(1) Pemerintah melalui Menteri menugaskan BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian milik negara untuk melaksanakan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara. (2) Dalam hal belum terbentuk BUMN penyelenggara prasarana perkeretaapian milik negara, maka Pemerintah dapat menugaskan BUMN penyelenggara sarana perkeretaapian untuk melaksanakan pengope-rasian prasarana perkeretaapian milik negara. (3) Penugasan pelaksanaan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat pada akhir Januari.

Pasal 21

Dalam rangka penyelenggaraan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pemerintah melalui Menteri menyediakan biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Besaran biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dilakukan oleh BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah, ditetapkan berdasarkan pedoman perhitungan biaya pengoperasian prasarana yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Besaran biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan paling tinggi sebesar alokasi anggaran dalam APBN dan/atau APBN-P. (3) Besaran biaya pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar untuk membuat kontrak dengan BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah. (4) Kontrak dengan BUMN yang memperoleh penugasan Pemerintah ditandatangani segera setelah diterbit-kannya DIPA.

BAB V

PENGAWASAN, LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN AUDIT

Pasal 23

Koreksi

Badan Usaha Penyelenggara Sarana Perkeretaapian yang menerima penugasan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian, wajib melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan dimaksud.

Pasal 24

Koreksi

Pengawasan dan verifikasi terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian, penerimaan atas biaya penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, penyelenggaraan perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian, dilakukan oleh Menteri.

Pasal 25

(1) Badan Usaha yang diberi tugas melaksanakan kewajiban pelayanan publik, angkutan perintis perkeretaapian, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik Negara, wajib membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P. (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN dan/atau APBN-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah melalui Menteri paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik, subsidi angkutan perintis perkeretaapian, penggunaan prasarana perkeretaapian milik negara, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian milik negara yang dilaksanakan oleh badan usaha, dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian lebih kecil dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah, kelebihan pembayaran biaya dimaksud harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa jumlah biaya penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik dan subsidi angkutan perintis perkeretaapian lebih besar dari jumlah biaya yang telah dibayarkan Pemerintah, kekurangan pembayaran biaya dimaksud diusulkan untuk dianggarkan dalam APBN dan/atau APBN-P sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2012 tentang KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK DAN SUBSIDI ANGKUTAN PERINTIS BIDANG PERKERETAAPIAN, BIAYA PENGGUNAAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA, SERTA PERAWATAN DAN PENGOPERASIAN PRASARANA PERKERETAAPIAN MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB III

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB IV

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB Kedua

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB V

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VI

Pasal 27

BAB VII

Pasal 28

BAB VIII

Pasal 29

Pasal 30