PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang PEMBERIAN JAMINAN DAN SUBSIDI BUNGA OLEH PEMERINTAH PUSAT DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEDIAAN AIR MINUM

PERPRES Nomor 29 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Kedua

Persyaratan Pemberian Jaminan Pemerintah Pusat

Pasal 5

(1) Setiap pemberian jaminan Pemerintah Pusat didahului dengan perjanjian induk (umbrella agreement) antara Pemerintah Pusat c.q Menteri Keuangan, Pemerintah Daerah, dan PDAM, yang paling kurang memuat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Pemerintah Pusat melaksanakan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh kewajiban pembayaran kembali kredit investasi PDAM yang gagal bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1); b. Setiap ... b. Setiap pelaksanaan pembayaran jaminan Pemerintah Pusat sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi pinjaman PDAM kepada Pemerintah Pusat; c. Pernyataan Gubernur/Walikota/Bupati mengenai kesediaan untuk menanggung beban sebesar 30% (tiga puluh persen) dari APBD, dan/atau mengkonversi beban sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menjadi utang Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat; dan d. Pernyataan Gubernur/Walikota/Bupati mengenai kesediaan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil apabila Pemerintah Daerah tidak melakukan pembayaran pinjaman sebagai konversi dari pembagian pembebanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2). (2) Pernyataan kesediaan Gubernur/Walikota/Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, wajib mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dilakukan sebelum penandatanganan perjanjian induk (umbrella agreement).

Pasal 6

Jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a diberikan kepada PDAM yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Untuk PDAM yang tidak mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat, wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: 1) Hasil audit kinerja oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang menunjukkan kinerja “sehat”; dan 2) PDAM ... 2) PDAM telah melakukan penetapan tarif rata-rata yang lebih besar dari seluruh biaya rata-rata per unit (full cost recovery) selama masa penjaminan. b. Untuk PDAM yang mempunyai tunggakan kepada Pemerintah Pusat, diwajibkan telah memenuhi persyaratan program restrukturisasi dan mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 7

Guna memperoleh jaminan Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, dalam perjanjian kredit investasi antara bank dengan PDAM paling kurang memuat ketentuan sebagai berikut: a. kewajiban PDAM untuk membuka rekening pada bank pemberi kredit investasi, atau bank yang ditunjuk oleh bank pemberi kredit investasi untuk keperluan transaksi penerimaan dan pengeluaran PDAM; dan b. hak bank pemberi kredit investasi, atau bank yang ditunjuk oleh bank pemberi kredit investasi untuk memblokir dana sebesar kewajiban yang akan jatuh tempo, dan selanjutnya mendebet langsung dana yang diblokir tersebut.