PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA

PERPRES Nomor 16 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

PIDATO RESMI PEJABAT NEGARA DI LUAR NEGERI

Pasal 1

PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN menyampaikan pidato resmi dalam bahasa INDONESIA di luar negeri. Pasal 2 ...

Pasal 2

BAB II

PIDATO RESMI PEJABAT NEGARA DI DALAM NEGERI

Pasal 8

Koreksi

PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa INDONESIA pada forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

Pasal 9

Koreksi

Forum resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah forum yang diselenggarakan oleh : a. Pemerintah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. Pemerintah Negara Kesatuan Republik INDONESIA bekerja sama dengan pemerintah negara lain/PBB/organisasi internasional lainnya. Pasal 10 ...

Pasal 10

Pemerintah Negara Kesatuan memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Sekretaris Jenderal PBB/pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke INDONESIA berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional.

Pasal 11

(1) PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN menerima pidato resmi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang melakukan kunjungan resmi ke INDONESIA sesuai dengan tata cara protokol penerimaan resmi pejabat negara yang ditetapkan Pemerintah. (2) Acara penerimaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pada waktu dan tempat pelaksanaan acara penerimaan resmi dalam jamuan kenegaraan. (3) dan/atau Wakil membalas pidato resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pidato resmi dalam Bahasa INDONESIA.

Pasal 12

(1) Pidato PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN selain yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bukan termasuk pidato resmi PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN. (2) Termasuk ... (2) Termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pidato dan/atau Wakil dalam kegiatan pendampingan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Sekretaris Jenderal PBB/pimpinan tertinggi organisasi internasional pada forum ilmiah, sosial, budaya, ekonomi, dan forum lain sejenis yang penyelenggaranya adalah lembaga akademi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok atau perorangan yang termasuk dalam kategori masyarakat sipil.

Pasal 13

Penyampaian pidato resmi dan/atau Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3) dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.

Pasal 14

Ketentuan tentang pidato resmi pejabat negara selain PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN berlaku mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 sesuai dengan derajat jabatan dan/atau tata cara protokol yang berlaku bagi pejabat yang bersangkutan. Bagian ...

Pasal 15

dan/atau Wakil dan pejabat negara lainnya menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa INDONESIA pada forum nasional yang terdiri atas dan tidak terbatas pada : a. upacara kenegaraan; b. upacara perayaan 17 Agustus dan hari-hari besar nasional lainnya; c. upacara resmi dalam sidang lembaga-lembaga tinggi negara; d. penyampaian RAPBN/RAPBD; e. rapat-rapat kerja pemerintah/lembaga-lembaga tinggi negara; dan f. forum nasional lainnya yang menunjang pada tujuan penggunaan Bahasa INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UNDANG-UNDANG Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

Pasal 16

Pidato resmi PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN dan pejabat negara lainnya yang disampaikan dalam Bahasa INDONESIA dapat memuat bahasa asing sepanjang dimaksudkan untuk memperjelas pemahaman tentang makna pidato tersebut. BAB III ...

BAB Kesatu

Pidato Resmi pada Forum Internasional di Dalam Negeri

Pasal 8

Koreksi

PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN menyampaikan pidato resmi dalam Bahasa INDONESIA pada forum internasional yang diselenggarakan di dalam negeri.

Pasal 9

Koreksi

Forum resmi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 adalah forum yang diselenggarakan oleh : a. Pemerintah Negara Kesatuan Republik INDONESIA; b. Pemerintah Negara Kesatuan Republik INDONESIA bekerja sama dengan pemerintah negara lain/PBB/organisasi internasional lainnya. Pasal 10 ...

Pasal 10

Pemerintah Negara Kesatuan memberikan perlakuan yang sama dalam penggunaan bahasa terhadap Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Sekretaris Jenderal PBB/pimpinan tertinggi organisasi internasional yang melakukan kunjungan resmi ke INDONESIA berdasarkan asas kedaulatan negara, asas resiprositas, dan kebiasaan internasional.

Pasal 11

(1) PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN menerima pidato resmi pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang melakukan kunjungan resmi ke INDONESIA sesuai dengan tata cara protokol penerimaan resmi pejabat negara yang ditetapkan Pemerintah. (2) Acara penerimaan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan pada waktu dan tempat pelaksanaan acara penerimaan resmi dalam jamuan kenegaraan. (3) dan/atau Wakil membalas pidato resmi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan pidato resmi dalam Bahasa INDONESIA.

Pasal 12

(1) Pidato PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN selain yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) bukan termasuk pidato resmi PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN. (2) Termasuk ... (2) Termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pidato dan/atau Wakil dalam kegiatan pendampingan Kepala Negara/Kepala Pemerintahan, Wakil Kepala Negara/Wakil Kepala Pemerintahan, Sekretaris Jenderal PBB/pimpinan tertinggi organisasi internasional pada forum ilmiah, sosial, budaya, ekonomi, dan forum lain sejenis yang penyelenggaranya adalah lembaga akademi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok atau perorangan yang termasuk dalam kategori masyarakat sipil.

Pasal 13

Penyampaian pidato resmi dan/atau Wakil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 11 ayat (3) dapat disertai dengan atau didampingi oleh penerjemah.

Pasal 14

Ketentuan tentang pidato resmi pejabat negara selain PRESIDEN dan/atau Wakil PRESIDEN berlaku mutatis mutandis ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 sesuai dengan derajat jabatan dan/atau tata cara protokol yang berlaku bagi pejabat yang bersangkutan. Bagian ...

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2010 tentang PENGGUNAAN BAHASA INDONESIA DALAM PIDATO RESMI PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN SERTA PEJABAT NEGARA LAINNYA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB II

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kesatu

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

Pasal 16

BAB III

Pasal 17